Imigrasi Cegat 500 WNI Terindikasi TPPO, Kamboja Dominasi Tujuan

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengonfirmasi telah menggagalkan 500 warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi kuat sebagai calon korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Operasi pencegatan ini merupakan hasil pengawasan ketat di sejumlah pintu keberangkatan internasional sepanjang paruh pertama tahun 2026, dari Januari hingga Juni. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan bahwa mayoritas dari WNI yang dicegah tersebut memiliki tujuan akhir ke Kamboja.

"Setiap hari petugas kami melakukan profiling dan pendalaman dokumen. Selama semester pertama ini, 500 orang WNI berhasil kami cegah karena terindikasi akan diberangkatkan secara ilegal dan rentan menjadi korban eksploitasi. Hampir semua dari mereka menyasar Kamboja sebagai negara tujuan," tegas Hendarsam dalam keterangannya di Jakarta.

Pencegatan tersebut terjadi di berbagai bandar udara internasional, pelabuhan laut, dan pos lintas batas yang menjadi jalur keluar tenaga kerja migran nonprosedural. Kendati rincian per bulan belum dipublikasikan, angka 500 ini dinilai menunjukkan eskalasi upaya pencegahan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pola Perjalanan Mencurigakan dan Modus Rekrutmen

Menurut Dirjen Imigrasi, sebagian besar WNI yang berhasil dicegah tidak memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan sah. Beberapa di antaranya hanya bermodalkan paspor wisata, namun membawa perlengkapan kerja yang tidak sesuai dengan tujuan wisata. Pemeriksaan mendalam menemukan fakta bahwa mereka dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi di Kamboja tanpa melalui prosedur resmi penempatan pekerja migran Indonesia.

"Modusnya beragam, mulai dari ditawari pekerjaan sebagai customer service hingga operator gawai. Padahal, saat kami dalami, mereka tidak memiliki kontrak kerja resmi, bahkan tidak tahu nama perusahaan yang akan mempekerjakannya," tambah Hendarsam.

Kamboja dalam beberapa tahun terakhir memang dikenal sebagai salah satu destinasi utama perdagangan manusia lintas negara, khususnya untuk sektor industri penipuan daring (online scam) dan perjudian ilegal. Korban sering kali dijebak dalam kondisi kerja paksa, dibatasi kebebasannya, dan mengalami eksploitasi fisik serta psikis. Imigrasi Indonesia kian mewaspadai rute-rute perjalanan tidak langsung yang digunakan oleh para perekrut untuk mengelabui petugas, seperti transit melalui negara ketiga sebelum tiba di Kamboja.

Kolaborasi Antarlembaga dan Pengawasan Diperkuat

Direktorat Jenderal Imigrasi tidak bekerja sendiri. Dalam pelaksanaan pengawasan, pihaknya berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kepolisian RI, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hendarsam menjelaskan bahwa pertukaran data dan profiling bersama menjadi kunci dalam mengidentifikasi calon korban sebelum mereka melintas.

Sebagai tindak lanjut, Kemenimipas akan memperluas pemasangan sistem profiling cerdas di seluruh pintu masuk dan keluar negara. Teknologi ini dirancang untuk mendeteksi anomali pada riwayat perjalanan, profil pekerjaan, hingga kemampuan finansial pemegang paspor. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah kantong pekerja migran ditingkatkan agar warga tidak mudah tergiur oleh tawaran kerja di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya.

Komitmen Pemerintah Melindungi WNI dari TPPO

Upaya pencegahan terhadap 500 WNI ini merupakan bagian dari mandat Satuan Tugas TPPO yang dibentuk pemerintah untuk memberantas perdagangan manusia dari hulu ke hilir. Hendarsam menegaskan bahwa negara tidak akan mentoleransi segala bentuk eksploitasi terhadap warga negara, dan akan memperketat pengawasan di setiap jalur keberangkatan.

"Kami tidak ingin satu pun WNI menjadi korban di luar negeri. Setiap keberangkatan yang mencurigakan akan kami dalami, kami cegah, dan kami proses hukum jika ditemukan unsur pidana," ujarnya.

Keberhasilan menggagalkan 500 calon korban sepanjang Januari hingga Juni 2026 ini diharapkan dapat menjadi alarm bagi para perekrut ilegal, sekaligus menumbuhkan kesadaran publik untuk hanya menggunakan jalur resmi apabila hendak bekerja di luar negeri. Pemerintah berkomitmen untuk terus menindaklanjuti setiap laporan dan temuan di lapangan, demi melindungi kedaulatan warga negara Indonesia.