HNW Ajak BKPRMI Wujudkan Jakarta Kota Halal Global

Jakarta — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengajak Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) DKI Jakarta untuk memelopori gera...

Jul 13, 2026 - 04:24
0 0
HNW Ajak BKPRMI Wujudkan Jakarta Kota Halal Global

Jakarta — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengajak Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) DKI Jakarta untuk memelopori gerakan memperkuat identitas Ibu Kota sebagai Kota Halal Global. Seruan itu disampaikan dalam pertemuan strategis yang digelar di Jakarta, Selasa (12/7/2026), sebagai respons atas kebutuhan mendesak menjadikan Jakarta destinasi unggulan yang ramah terhadap nilai dan gaya hidup halal.

Dalam arahannya, Hidayat menegaskan bahwa posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional harus dimanfaatkan untuk memproyeksikan wajah Indonesia yang moderat dan inklusif. “BKPRMI DKI harus berada di garda terdepan. Bukan sekadar wacana, tetapi gerakan nyata yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda,” ujarnya di hadapan puluhan pengurus dan kader organisasi kepemudaan masjid itu.

Fokus Utama pada Generasi Muda dan Literasi Al-Qur’an

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera yang juga duduk di Komisi VIII DPR RI itu merinci dua pilar utama yang harus menjadi fokus bersama. Pertama, penguatan peran generasi muda dalam mengampanyekan gaya hidup halal di sektor kuliner, fesyen, pariwisata, hingga keuangan syariah. Kedua, percepatan pemberantasan buta huruf Al-Qur’an yang dinilai sebagai fondasi spiritual yang tidak dapat ditawar dalam membangun peradaban kota yang berlandaskan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.

“Tanpa kemampuan membaca Al-Qur’an, pemuda kita kehilangan kompas moral. Jakarta yang mengklaim sebagai kota global harus membuktikan bahwa modernitas bisa berjalan seiring dengan penguatan akidah dan literasi kitab suci,” tegas Hidayat Nur Wahid.

Data Kementerian Agama pada 2025 mencatat lebih dari 50 persen umat Islam di perkotaan belum lancar membaca Al-Qur’an. Angka ini menjadi pekerjaan rumah serius yang menurut Hidayat harus dijawab dengan program terstruktur oleh BKPRMI, bekerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, dan lembaga filantropi.

Strategi Konkret dan Kolaborasi Multi-Pihak

Hidayat mendorong BKPRMI DKI Jakarta untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) aksi yang mencakup tiga aspek: edukasi, ekonomi, dan lingkungan. Di bidang edukasi, ia mengusulkan pembentukan rumah-rumah Qur’an di setiap kelurahan yang dikelola oleh remaja masjid. Untuk ekonomi, BKPRMI diminta memfasilitasi pelatihan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong generasi muda menjadi wirausahawan halal.

“Kita punya amunisi regulasi yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Industri Halal. Tinggal bagaimana kita konsisten menindaklanjutinya di lapangan,” tambahnya.

BKPRMI, menurut Hidayat, memiliki jaringan hingga tingkat ranting yang bisa menjadi ujung tombak sosialisasi. Ia meminta agar program ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan terukur dengan indikator keberhasilan yang jelas, seperti penurunan angka buta huruf Al-Qur’an, peningkatan jumlah produk bersertifikat halal, dan tumbuhnya destinasi wisata ramah muslim di Jakarta.

Menjadikan Jakarta Percontohan Kota Halal Dunia

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II itu menekankan bahwa Jakarta wajib mengejar ketertinggalan dari kota-kota global lain yang telah lebih dulu memposisikan diri sebagai hub ekonomi halal dunia, seperti Dubai, Kuala Lumpur, dan Istanbul. Dengan populasi muslim lebih dari 80 persen dan status sebagai pusat bisnis, Jakarta dianggap memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama.

“Status Kota Halal Global bukan sekadar label, namun komitmen pada standar mutu, kenyamanan, dan pelayanan berbasis nilai universal Islam yang justru terbuka untuk semua kalangan,” kata Hidayat. Ia mengutip laporan State of the Global Islamic Economy Report yang menempatkan Indonesia di peringkat keempat konsumen ekonomi halal dunia, namun masih tertinggal dalam produksi dan inovasi.

Untuk itu, Hidayat meminta Gubernur dan DPRD DKI Jakarta segera menetapkan peraturan gubernur yang lebih operasional, serta mengalokasikan anggaran yang memadai pada program pengarusutamaan halal. BKPRMI, katanya, harus aktif dalam setiap rapat koordinasi dan forum konsultasi publik agar suara pemuda masjid terdengar dalam proses pengambilan keputusan.

Di akhir pertemuan, Hidayat Nur Wahid menyatakan kesiapannya untuk terus mendampingi dan mengawal aspirasi BKPRMI di tingkat pusat. “Kita tidak ingin Jakarta hanya menjadi kota yang dihuni mayoritas muslim, tetapi tidak merepresentasikan nilai-nilai luhur Islam dalam tata kelola kota dan kehidupan warganya. Mari kita buktikan bahwa Jakarta bisa menjadi kiblat kota halal global yang membanggakan,” pungkasnya.

Baca juga:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
rizky-amelia

Reporter Senior. Meliput dinamika politik nasional, kebijakan publik, dan isu parlemen selama 8 tahun. Alumni FISIP UI.

Comments (0)

User