Hidroponik Atap Gudang Jadi Model Ketahanan Pangan Perkotaan

JAKARTA – Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan pertanian hidroponik di atap gudang sebagai model percontohan ketahanan pangan perkotaan. Keputusan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Balai Kota Jakarta pada Senin, 12 Februari 2024.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemanfaatan lahan vertikal melalui teknologi hidroponik di atap bangunan industri menjadi solusi strategis di tengah keterbatasan lahan pertanian. "Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas lahan pertanian di Jakarta hanya 1.056 hektare, sementara kebutuhan sayuran mencapai 1.200 ton per hari. Atap gudang yang selama ini tidak produktif dapat menghasilkan 15 ton sayuran per bulan," ujarnya dalam sambutan.

Proyek percontohan tersebut berlokasi di atap gudang logistik PT Pangan Nusantara, kawasan Cakung, Jakarta Timur. Gudang seluas 5.000 meter persegi tersebut kini memiliki instalasi hidroponik dengan sistem Nutrient Film Technique (NFT) yang mampu menampung 20.000 lubang tanam. Dalam uji coba pertama, panen selada dan pakcoy mencapai 2,5 ton pada Januari 2024.

Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan bahwa program ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sektor swasta. "Kami menindaklanjuti arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah urban. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pertanian Perkotaan, kami mendorong setiap gedung milik pemerintah dan swasta untuk memanfaatkan atapnya," jelas Heru dalam konferensi pers.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan insentif berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 20 persen bagi pemilik gedung yang mengimplementasikan hidroponik. "Kebijakan ini berlaku sejak 1 Januari 2024 dan telah direspons oleh 17 perusahaan di Jakarta," katanya.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Direktur Utama PT Pangan Nusantara, Bambang Setiawan, mengungkapkan bahwa investasi awal untuk instalasi hidroponik di atap gudang mencapai Rp 2,5 miliar. Namun, dalam jangka waktu tiga tahun, perusahaan dapat memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp 1,8 miliar per tahun dari penjualan hasil panen ke pasar modern dan rumah sakit.

Selain aspek ekonomi, program ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Berdasarkan kajian Institut Pertanian Bogor, setiap 1.000 meter persegi atap hijau dapat menyerap 1,2 ton karbon dioksida per tahun. Suhu di dalam gudang juga turun hingga 4 derajat Celsius, sehingga mengurangi konsumsi listrik untuk pendingin ruangan sebesar 15 persen.

Dukungan Fraksi dan Anggaran

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Juru bicara fraksi, Joko Santoso, menegaskan bahwa pihaknya akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk pengembangan 50 titik hidroponik atap di lima wilayah kota.

"Kami menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga daerah. Melalui rapat kerja dengan Komisi B, kami telah menyepakati penambahan anggaran untuk pelatihan petani urban dan pengadaan bibit unggul," ujar Joko.

Langkah Tindak Lanjut

Kementerian Pertanian berencana mereplikasi model ini ke 10 kota besar lainnya, termasuk Surabaya, Bandung, dan Medan. Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, menyatakan bahwa pihaknya akan menerbitkan pedoman teknis pada Maret 2024. "Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kami memiliki mandat untuk memastikan ketersediaan pangan. Hidroponik atap gudang adalah salah satu implementasinya," jelasnya.

Dalam jangka pendek, pemerintah akan membentuk tim monitoring yang terdiri dari akademisi dan penyuluh pertanian untuk mengevaluasi kualitas hasil panen setiap tiga bulan. Sertifikasi organik juga akan diberikan kepada produk hidroponik yang memenuhi standar, sehingga dapat meningkatkan nilai jual di pasar ekspor.

Masyarakat yang ingin mengadopsi teknologi serupa dapat mengakses program pelatihan gratis yang diselenggarakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian di setiap kecamatan. Pendaftaran dibuka hingga 30 Maret 2024 melalui situs resmi Dinas Ketahanan Pangan DKI Jakarta.

Dengan langkah ini, pemerintah optimistis bahwa ketahanan pangan perkotaan dapat terwujud tanpa mengorbankan ruang terbuka hijau yang semakin terbatas. Inovasi ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim.