Gus Ipul Pimpin Ikrar 1.356 RT/RW Semarang Jadi Agen Perlinsos

Semarang — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memimpin pengucapan ikrar komitmen bersama bagi 1.356 ketua RT dan RW se-Kota Semarang untuk menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Kegiatan tersebut berlangsung dalam acara bertajuk "Data Akurat, Sasaran Tepat: Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial" yang digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/10/2026).

Ikrar diucapkan secara serentak oleh peserta yang terdiri atas camat, lurah, serta ketua RT dan RW. Dalam ikrar tersebut, para pengurus lingkungan menyatakan tekad membantu warga yang membutuhkan bantuan sosial melalui peran sebagai Agen Perlinsos, sekaligus memasukkan data keluarga yang memerlukan perlindungan sosial ke dalam sistem pendataan pemerintah.

"Saya RT/RW Se-Kota Semarang, bertekad untuk membantu warga yang memang membutuhkan bantuan sosial lewat upaya untuk menjadi Agen Perlinsos dan memasukkan data-data keluarga yang memerlukan perlindungan sosial," demikian bunyi ikrar yang diucapkan para peserta.

RT/RW Dinilai sebagai Ujung Tombak Data Akurat

Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa ketua RT dan RW merupakan ujung tombak terwujudnya data yang akurat. Menurutnya, struktur lingkungan tersebut adalah unit pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga paling memahami kondisi riil warga di lapangan.

"Saya datang ke sini ini dalam rangka saling memperkuat, saling menguatkan, saling bekerja sama. Yang paling tahu warga itu adalah para RT/RW," ujar Mensos.

Gus Ipul menyatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus melakukan konsolidasi data melalui pemutakhiran secara berkala. Langkah itu dinilai penting karena data kependudukan dan sosial bersifat dinamis, seiring perubahan kondisi ekonomi keluarga dari waktu ke waktu.

Ia mencontohkan persoalan keluarga yang tidak mampu menebus ijazah anak-anak mereka saat lulus sekolah, maupun keluarga yang sebenarnya membutuhkan bantuan negara tetapi belum tercatat dalam basis data perlindungan sosial. Kondisi semacam itu, menurutnya, hanya dapat diatasi apabila pendataan dilakukan hingga tingkat terkecil wilayah.

"Padahal banyak Bapak Ibu sekalian di sekitar RT, RW, ada keluarga yang tidak bisa menebus ijazah putra-putrinya ketika mereka lulus. Bahwa di sekitar Bapak Ibu sekalian, banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan negara, tetapi tidak ada di dalam data," tegasnya.

Peran Agen Perlinsos dalam Registrasi Ulang

Melalui peran sebagai Agen Perlinsos, para ketua RT dan RW diharapkan dapat membantu warga melakukan registrasi ulang serta memutakhirkan data penerima manfaat perlindungan sosial secara digital. Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan sosial diterima oleh keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria.

Kegiatan di SRT 1 Kota Semarang tersebut juga diramaikan dengan penampilan para siswa. Mereka tampil dengan percaya diri melalui beragam pertunjukan, antara lain tari tradisional, geguritan, pidato tiga bahasa, paduan suara, hingga pembacaan puisi.

Keterlibatan sekolah rakyat dalam acara itu menunjukkan kaitan antara program pendidikan dan perlindungan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial. Pemerintah menempatkan pemutakhiran data sebagai dasar penyaluran bantuan agar sasaran penerima tepat, sekaligus mencegah terjadinya ketidaksesuaian penerima manfaat di daerah.

Fraksi dan Pemerintah Daerah Diminta Bersinergi

Pengukuhan Agen Perlinsos di Kota Semarang menjadi bagian dari rangkaian penguatan penjangkauan program perlindungan sosial di berbagai daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, hingga rukun tetangga dan rukun warga dinilai sebagai kunci keberhasilan pemutakhiran data tunggal.

Dengan jumlah peserta mencapai 1.356 orang, kegiatan tersebut tercatat sebagai salah satu pengukuhan Agen Perlinsos dengan cakupan terbesar di Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang diharapkan menindaklanjuti komitmen tersebut melalui pendampingan teknis penggunaan aplikasi pendataan serta verifikasi berkala di tingkat kelurahan.

Kementerian Sosial menegaskan bahwa akurasi data menjadi prasyarat utama dalam penyaluran bantuan. Data yang diperbarui secara berkelanjutan akan memastikan setiap keluarga miskin dan rentan memperoleh haknya, sementara penyaluran yang tidak tepat sasaran dapat dicegah sejak tahap pendataan di lingkungan RT dan RW.