putri-anggraini
Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mendesak pemerintah membatalkan rencana konser penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia. Desakan tersebut disampaikan menyusul keputusan pemerintah yang tidak mengizinkan pertunjukan musisi Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel & New Breed, dalam Rapat Koordinasi tingkat kementerian di Jakarta.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa sikap pemerintah terhadap kegiatan yang dinilai berkaitan dengan dukungan terhadap Zionisme harus konsisten. Menurutnya, konser Andrea Bocelli yang dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada Sabtu (31/10) dan di Jakarta pada Selasa (3/11) perlu dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan Indonesia pada kemanusiaan.
"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," ujar Sudarnoto dalam pernyataan resmi yang dikutip dari situs MUI, Minggu (11/10).
Rekam Jejak Bocelli Menjadi Sorotan
MUI menyoroti rekam jejak Andrea Bocelli yang disebut pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana untuk pasukan militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) di Los Angeles pada 2010. Selain itu, Bocelli juga tercatat menggelar konser di Tel Aviv pada 2022. Berdasarkan penelusuran MUI, dukungan pendanaan terhadap kekuatan militer Israel dinilai tidak dapat ditoleransi di tengah konflik berkepanjangan di Gaza.
Sudarnoto menegaskan bahwa MUI sangat menyesalkan dugaan dukungan dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, terhadap rencana kedatangan Bocelli. Ia menilai pertimbangan keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan konser tidak seharusnya mengesampingkan sikap Indonesia terhadap penjajahan dan perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," tegas Sudarnoto.
Fatwa MUI dan Konsistensi Kebijakan Pemerintah
Dalam pernyataannya, Sudarnoto juga mengingatkan ketetapan fatwa MUI yang mengharamkan dukungan terhadap Israel maupun pihak-pihak yang mendukung tindakan penjajahan Israel atas Palestina. Fatwa tersebut, menurutnya, menjadi landasan moral bagi seluruh kementerian untuk tidak memberikan fasilitasi terhadap kegiatan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan konstitusi.
MUI berharap tidak ada kementerian yang mendukung penyelenggaraan konser tersebut. "Kami sangat mengapresiasi jika pemerintah segera mengambil sikap tegas untuk membatalkan konser ini," kata Sudarnoto.
Desakan MUI ini muncul setelah pemerintah menyatakan tidak akan mengizinkan pertunjukan Israel Houghton bersama grup musik Israel & New Breed di Indonesia. Keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Senin (5/10).
"Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan rencana pertunjukan musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton bersama grup musik Israel & New Breed," ujar Yusril dalam keterangan persnya.
Dukungan terhadap Perjuangan Palestina
MUI menegaskan bahwa keberpihakan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi dan politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan yang dinilai memberikan legitimasi terhadap kekuatan militer Israel harus dicegah, termasuk penyelenggaraan konser musik yang melibatkan individu dengan rekam jejak mendukung IDF.
Sudarnoto juga mengingatkan bahwa keputusan pembatalan konser bukan semata persoalan moral, melainkan bagian dari konsistensi kebijakan negara dalam menindaklanjuti fatwa dan aspirasi umat. Ia berharap pemerintah tidak terpengaruh pertimbangan komersial yang dapat mengaburkan sikap tegas Indonesia terhadap penjajahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari penyelenggara konser maupun kementerian terkait mengenai desakan pembatalan tersebut. MUI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui komunikasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait, demi memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Comments (0)