Gus Alex Tegaskan Tak Siapkan Dana USD 1 Juta untuk Pansus Haji

Jakarta - Terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji, Gus Alex, menegaskan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyediakan dana senilai USD 1 juta yang dikaitkan dengan Panitia Khusus Haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2024. Penegasan itu disampaikan dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa, 30 September 2026, ketika jaksa penuntut umum mendalami dugaan aliran dana yang berhubungan dengan kerja pengawasan penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam rapat persidangan tersebut, Gus Alex menyatakan bahwa tidak ada uang yang disiapkan sebelumnya, tidak ada perintah penghimpunan, dan tidak ada penyerahan dana kepada pihak mana pun. Ia menegaskan seluruh proses yang dijalaninya selama ini berjalan berdasarkan ketentuan hukum dan tidak melibatkan komitmen finansial untuk memengaruhi kerja legislatif.

Bantahan Atas Inisiatif Dana Pansus

Gus Alex menegaskan bahwa isu mengenai inisiatif pribadi menyiapkan dana USD 1 juta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, ia menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak mana pun untuk menyiapkan, menitipkan, maupun menjanjikan uang dalam mata uang asing.

Ia menjelaskan bahwa tidak ada keputusan pribadi maupun bersama untuk mengalokasikan dana tersebut. Menurutnya, seluruh tudingan yang mengaitkan dirinya dengan penyediaan dana untuk Pansus Haji DPR 2024 harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan, bukan berdasarkan asumsi yang berkembang di ruang publik.

Gus Alex juga menyatakan bahwa dirinya menghormati kerja Pansus yang dibentuk DPR sebagai instrumen pengawasan konstitusional. Ia menilai Pansus Haji ditetapkan melalui mekanisme resmi dewan, dibahas dalam rapat paripurna, serta melibatkan seluruh Fraksi yang ada. Oleh karena itu, ia menegaskan tidak memiliki kapasitas maupun kepentingan untuk menyiapkan dana bagi kerja pengawasan tersebut.

Penasihat hukum terdakwa menambahkan bahwa keterangan kliennya telah konsisten sejak tahap penyidikan. Tidak ada barang bukti berupa uang tunai, dokumen transfer, maupun catatan pembukuan yang menunjukkan adanya dana siap sebesar USD 1 juta. Pihak pembela meminta majelis hakim menilai perkara secara objektif menindaklanjuti fakta persidangan.

Konteks Pembentukan Pansus Haji DPR 2024

Panitia Khusus Haji DPR 2024 dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, termasuk kebijakan kuota, biaya perjalanan ibadah haji, serta tata kelola jemaah. Pembentukan Pansus tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna DPR dan ditetapkan sebagai keputusan resmi lembaga legislatif setelah melalui pembahasan lintas Fraksi.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pengawasan penyelenggaraan haji dilakukan oleh DPR. Mekanisme pengawasan tersebut dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi dengan pemerintah, Rapat Dengar Pendapat, serta pendalaman dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji.

Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah persoalan mengemuka, antara lain pembagian kuota haji reguler dan khusus, antrean jemaah, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan kuota tambahan. Temuan awal itu kemudian menjadi dasar bagi DPR untuk memperkuat pengawasan melalui pembentukan Pansus secara Pleno.

Gus Alex menyatakan tidak pernah diundang, dimintai keterangan, maupun diminta dukungan logistik dalam proses pembentukan Pansus tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pembentukan Pansus merupakan kewenangan internal DPR dan pemerintah tidak dapat diintervensi oleh pihak di luar lembaga legislatif.

Anggota DPR dari berbagai Fraksi sebelumnya menegaskan bahwa kerja Pansus bersifat independen dan berorientasi pada perbaikan tata kelola haji nasional. Anggaran kerja Pansus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sekretariat dewan, bukan dari pihak swasta maupun individu yang berperkara hukum.

Posisi Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji

Perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Gus Alex berkaitan dengan pengelolaan kuota tambahan yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp622 miliar. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa bersama dua terdakwa lainnya dengan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam surat dakwaan, jaksa menguraikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan kuota, pemungutan biaya di luar ketentuan, serta aliran dana yang diduga dinikmati sejumlah pihak. Namun, Gus Alex menegaskan dakwaan tersebut belum terbukti dan harus diuji melalui pembuktian dalam persidangan yang terbuka.

Ia menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan hukum, termasuk pemeriksaan saksi, ahli, serta pembuktian dokumen. Menurutnya, prinsip praduga tak bersalah harus dihormati hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ia juga menegaskan akan membuka seluruh fakta yang diketahuinya tanpa menutupi pihak mana pun.

Jaksa penuntut umum dalam persidangan menanyakan secara rinci mengenai kemungkinan adanya dana yang disiapkan untuk memengaruhi kerja pengawasan DPR. Atas pertanyaan tersebut, terdakwa menjawab tegas bahwa tidak ada dana dalam bentuk rupiah maupun dolar Amerika Serikat yang pernah disiapkan. Ia menyatakan keterangan tersebut dapat diverifikasi melalui rekening keuangan dan saksi yang dihadirkan.

Menindaklanjuti Fakta Persidangan

Majelis hakim meminta seluruh pihak menindaklanjuti pembuktian perkara secara profesional dan proporsional. Majelis menegaskan bahwa setiap dalil mengenai aliran dana harus didukung bukti surat, keterangan saksi di bawah sumpah, serta petunjuk yang saling bersesuaian. Tanpa bukti tersebut, majelis tidak dapat menjadikan isu dana USD 1 juta sebagai fakta hukum.

Pengamat hukum acara pidana menilai bantahan terdakwa merupakan bagian dari hak untuk membela diri yang dijamin undang-undang. Hak tersebut mencakup hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak didampingi penasihat hukum, serta hak untuk mengajukan saksi yang meringankan. Seluruh hak tersebut telah difasilitasi dalam persidangan yang digelar secara terbuka.

Persidangan perkara kuota haji mendapat perhatian publik karena menyangkut kepentingan jutaan calon jemaah haji Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola kuota secara transparan, termasuk penataan data antrean, verifikasi jemaah prioritas, serta penguatan sistem informasi haji terpadu. Reformasi tersebut diharapkan mencegah terulangnya dugaan penyimpangan pada musim haji berikutnya.

Hingga berita ini disusun, persidangan masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan yang diajukan jaksa penuntut umum. Majelis hakim menjadwalkan sidang berikutnya pada pekan depan dengan agenda yang sama. Gus Alex menyatakan akan tetap hadir dan kooperatif memenuhi seluruh panggilan pengadilan demi penyelesaian perkara secara adil.