Gibran Tegaskan Infrastruktur Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa seluruh proyek pembangunan infrastruktur nasional harus memberikan dampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Infrastruktur Prioritas di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Dalam arahannya yang berlangsung selama hampir dua jam, Wapres Gibran mengingatkan jajaran menteri, kepala daerah, dan direktur BUMN konstruksi agar tidak terjebak pada capaian fisik semata. “Pembangunan jalan, jembatan, bendungan, atau bandara hanya akan menjadi monumen mati jika tidak terkoneksi dengan denyut ekonomi warga di sekitarnya. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus kembali dalam bentuk peningkatan pendapatan, kemudahan logistik, dan terbukanya akses layanan dasar,” ujarnya.

Dua Puluh Ribu Kilometer Jalan Baru, Tapi Masih Ada Desa Tertinggal

Wapres memaparkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum yang mencatat sepanjang 2015–2025 telah terbangun lebih dari 20.700 kilometer jalan nasional baru, 63 bendungan, dan 15 bandara baru. Namun, ia menyoroti masih terdapat 3.124 desa di kawasan timur Indonesia yang belum menikmati akses jalan beraspal. “Angka ini harus menjadi alarm. Artinya, perencanaan infrastruktur kita belum sepenuhnya terhubung dari hulu ke hilir,” tegas Gibran.

Rapat itu dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, serta 12 gubernur dari provinsi penerima dana alokasi infrastruktur terbesar. Wapres meminta para gubernur menyampaikan laporan detail proyek yang mangkrak atau belum memberikan nilai tambah ekonomi. Gubernur Nusa Tenggara Timur, misalnya, mengakui bahwa jalan lintas selatan di Pulau Flores yang diresmikan dua tahun lalu belum mampu mendongkrak harga komoditas pertanian karena tidak terintegrasi dengan pusat pengumpul hasil bumi.

Tiga Indikator Manfaat Infrastruktur Mulai 2026

Untuk memastikan proyek pembangunan tidak berhenti di seremoni peresmian, Wapres Gibran menginstruksikan penerapan tiga indikator manfaat yang akan mulai berlaku pada tahun anggaran 2026. Pertama, waktu tempuh logistik dari sentra produksi ke pasar utama harus turun minimal 25% dalam satu tahun pasca-pembangunan. Kedua, indeks akses layanan dasar—pendidikan dan kesehatan—di radius 10 kilometer dari infrastruktur harus meningkat pada skala 0–100 yang diukur tiap semester. Ketiga, volume transaksi ekonomi lokal berbasis data perbankan dan fintech wajib menunjukkan pertumbuhan.

“Mulai RAPBN 2026, setiap usulan infrastruktur dari kementerian atau daerah harus dilengkapi dengan proyeksi capaian tiga indikator ini. Kalau tidak bisa menunjukkan hitungan yang realistis, saya minta Bappenas dan Kementerian Keuangan tidak memberikan lampu hijau,” kata Wapres yang disambut tepuk tangan peserta rapat.

Pendekatan Baru: Proyek Diluncurkan Bersama Ekosistem Ekonomi

Wapres juga melontarkan gagasan bahwa di era berikutnya, proyek infrastruktur besar tidak boleh berdiri sendiri. Ia mencontohkan pembangunan pelabuhan di Maluku Utara yang harus dibarengi dengan penetapan kawasan industri perikanan terpadu, pergudangan berpendingin, dan pelatihan tenaga kerja lokal. “Jangan sampai pelabuhan modern sudah berdiri, tetapi rumput laut petani masih dihargai murah karena tidak ada pabrik pengolahan. Kita harus memotong rantai ketimpangan sejak tahap perencanaan,” tegasnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyatakan akan membentuk satuan tugas antarkementerian yang bertugas menyusun cetak biru integrasi proyek-proyek strategis. Satuan tugas itu akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Otoritas Jasa Keuangan agar pembiayaan mikro dan akses pasar bisa masuk bersamaan dengan selesainya konstruksi.

Gibran Singgung Kasus Bendungan Tanpa Air

Secara khusus, Wapres Gibran menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang sejumlah bendungan di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan yang sudah diresmikan namun tidak dapat mengaliri lahan pertanian karena jaringan irigasi belum dibangun. “Ini pemborosan yang tidak bisa ditoleransi. Saya minta Menteri PU segera melaporkan status tersambungnya irigasi ke seluruh bendungan yang diresmikan dalam lima tahun terakhir. Paling lambat akhir Juni 2025, data itu harus ada di meja saya,” ujar Gibran.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan tujuh butir kesepakatan yang akan dituangkan dalam Instruksi Presiden. Salah satu butir penting adalah kewajiban pemerintah daerah menyediakan dana pendamping minimal 10% untuk proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Langkah ini diambil agar daerah memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab menjaga keberlanjutan proyek setelah masa konstruksi berakhir.

Di akhir arahannya, Wapres Gibran kembali menekankan bahwa infrastruktur bukan tujuan, melainkan alat. “Tujuan kita hanya satu: rakyat harus merasa hidupnya lebih mudah, lebih murah, dan lebih sejahtera. Kalau setelah jalan dibangun harga sembako malah naik, maka ada yang salah. Kita harus berani mengakui dan memperbaikinya bersama,” pungkasnya.

Baca juga:

• Wagub Erwan Dorong Pemerintah Kabupaten dan Kota Kembangkan Wisata Ramah Muslim
• Sean Gelael dan WRT 32 Fokus Simulasi Basah di Latihan Interlagos