Gibran: Infrastruktur Nasional Wajib Hasilkan Manfaat Riil bagi Publik

Jakarta, Apaberita – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara tegas menyatakan bahwa seluruh proyek pembangunan infrastruktur nasional harus mampu menghadirkan dampak positif yang terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Penegasan ini disampaikan Wapres Gibran dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang digelar di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Mei 2025.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta sejumlah gubernur dari provinsi penerima proyek strategis nasional. Dalam arahannya, Wapres Gibran menekankan tiga prinsip utama yang wajib menjadi landasan: efektivitas penggunaan anggaran, inklusivitas sebaran manfaat, dan jaminan keberlanjutan ekologis di setiap tahapan proyek.

Arahan Strategis: Infrastruktur Inklusif dan Tepat Sasaran

Wapres Gibran mengingatkan bahwa infrastruktur bukan sekadar monumen fisik, melainkan instrumen penggerak ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. "Setiap rupiah yang dialokasikan dari APBN maupun APBD untuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, dan pelabuhan harus bisa dihitung dampak ekonominya secara riil. Jangan sampai proyek rampung secara fisik, tetapi masyarakat di sekitarnya tidak merasakan peningkatan pendapatan maupun akses layanan dasar," ujar Wapres di hadapan peserta rapat.

Ia mencontohkan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera dan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai dua inisiatif besar yang harus dievaluasi tidak hanya dari sisi kemajuan konstruksi, tetapi juga dari perspektif pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja lokal. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi fisik Jalan Tol Trans-Sumatera hingga kuartal pertama 2025 telah mencapai 78,4 persen, dengan serapan tenaga kerja lokal sebanyak 34.200 orang di sepanjang koridor konstruksi. Angka ini, menurut Wapres, wajib ditingkatkan dan disertai pelatihan keterampilan agar pekerja lokal bisa terserap secara berkelanjutan pascakonstruksi.

Integrasi Antarsektor dan Antardaerah

Dalam forum yang berlangsung selama tiga jam itu, Wapres juga menyoroti persoalan fragmentasi perencanaan antar kementerian dan pemerintah daerah yang masih kerap terjadi. Ia meminta Bappenas segera merampungkan rancangan Peraturan Presiden tentang Integrasi Perencanaan Infrastruktur Nasional yang ditargetkan selesai pada Juli 2025. Regulasi ini akan mewajibkan sinkronisasi proyek Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan pemerintah provinsi dalam satu peta jalan tunggal.

"Kita tidak bisa lagi membangun pelabuhan tanpa memperhitungkan akses jalur logistik darat ke sentra produksi. Tidak bisa juga memutuskan lokasi bendungan tanpa mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah provinsi. Semua harus terintegrasi sejak tahap perencanaan," tegas Wapres. Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap 87 proyek strategis nasional yang masih berjalan menunjukkan masih adanya 14 proyek yang mengalami keterlambatan akibat ketidaksinkronan perizinan lintas sektor.

Kepala Bappenas yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan akan menindaklanjuti arahan Wapres dengan mengadakan rapat pleno bersama seluruh pemangku kepentingan dalam waktu dua pekan. "Kami akan memastikan tidak ada lagi ego sektoral dalam perencanaan infrastruktur. Integrasi ini menjadi kunci efisiensi dan percepatan," ujarnya seusai rapat.

Keberlanjutan Lingkungan dan Transparansi Anggaran

Aspek keberlanjutan ekologis menjadi sorotan khusus Wapres Gibran. Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur yang mengabaikan daya dukung lingkungan akan menimbulkan beban fiskal jangka panjang akibat biaya mitigasi dan pemulihan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta untuk memperketat pengawasan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan pada proyek-proyek dengan nilai di atas Rp500 miliar.

Di sisi transparansi, Wapres memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memperkuat audit berbasis teknologi informasi di seluruh proyek infrastruktur. "Kami ingin memastikan tidak ada kebocoran anggaran dan penyimpangan spesifikasi. Sistem pelaporan berkala berbasis digital akan kami luncurkan sebelum Agustus 2025 agar masyarakat juga bisa memantau progres proyek secara daring," papar Wapres. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang mencatat potensi inefisiensi senilai Rp2,3 triliun pada proyek infrastruktur selama tahun anggaran 2024.

Menutup rapat, Wapres Gibran menegaskan kembali bahwa pembangunan infrastruktur bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif. "Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh rakyat di seluruh pelosok negeri. Tidak sekadar seremoni peresmian dan laporan statistik," pungkasnya. Para peserta rapat menyepakati pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang akan melaporkan perkembangan implementasi arahan Wapres setiap tiga bulan.