Gempa NTT: 923 Sekolah Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sebanyak 923 sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberlakukan pembelajaran dari rumah menyusul gempa bumi yang mengguncan...

Gempa NTT: 923 Sekolah Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sebanyak 923 sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberlakukan pembelajaran dari rumah menyusul gempa bumi yang mengguncang sejumlah kabupaten di wilayah tersebut pada Selasa, 18 Agustus 2026. Data itu dihimpun Kemendikdasmen sebagai dasar perumusan kebijakan penanganan dampak bencana terhadap layanan pendidikan di daerah setempat.

Pembelajaran dari rumah tersebut berlaku bagi jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah di wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi salah satu daerah dengan kerusakan bangunan rumah warga paling terlihat. Gempa turut merusak sejumlah rumah di kawasan Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, dan memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Keputusan memberlakukan pembelajaran dari rumah ditetapkan Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah setempat dalam Rapat Koordinasi penanganan darurat pendidikan. Langkah ini menindaklanjuti hasil asesmen awal yang menunjukkan sejumlah gedung sekolah mengalami kerusakan ringan hingga berat sehingga tidak layak digunakan untuk sementara waktu.

Kebijakan Pembelajaran dari Rumah

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemendikdasmen menegaskan bahwa keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Pembelajaran dari rumah diterapkan sebagai langkah antisipatif hingga hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi bangunan sekolah diumumkan kepada publik. Kemendikdasmen menekankan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

Meski proses belajar mengajar dipindahkan ke rumah, Kemendikdasmen memastikan layanan pendidikan tetap berjalan. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, termasuk pemanfaatan modul belajar bagi wilayah dengan keterbatasan akses jaringan internet. Guru tetap melakukan pendampingan melalui komunikasi langsung maupun media lain yang tersedia di tengah masa tanggap darurat.

Ruang Kelas Darurat Disiapkan

Untuk memastikan proses belajar mengajar tidak terhenti lama, Kemendikdasmen menyiapkan 100 ruang kelas darurat yang akan didistribusikan ke daerah terdampak. Ruang kelas darurat tersebut dirancang untuk menggantikan sementara ruang belajar yang rusak sehingga peserta didik dapat kembali mengikuti pembelajaran secara tatap muka dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Penempatan ruang kelas darurat dilakukan berdasarkan skala kerusakan dan jumlah peserta didik terdampak di setiap kabupaten. Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian serta dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan lokasi prioritas. Fasilitas tersebut juga dilengkapi kebutuhan penunjang pembelajaran agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga selama masa pemulihan.

Selain penyediaan ruang kelas darurat, pemerintah memerintahkan pemeriksaan kelayakan bangunan sekolah yang masih berdiri. Hasil pemeriksaan itu menjadi dasar penetapan status bangunan, apakah dapat segera digunakan kembali, memerlukan perbaikan, atau harus dilakukan penggantian. Keputusan akhir atas status bangunan diambil berdasarkan rekomendasi teknis dari tim pemeriksa di daerah.

Bantuan untuk Peserta Didik

Kemendikdasmen turut mendistribusikan bantuan bagi peserta didik yang terdampak bencana. Bantuan tersebut mencakup perlengkapan belajar dan kebutuhan dasar lainnya yang disalurkan melalui satuan pendidikan dan pemerintah daerah setempat. Pendataan penerima bantuan dilakukan oleh dinas pendidikan dengan melibatkan kepala sekolah di wilayah terdampak.

Dalam penyaluran bantuan, Kemendikdasmen menegaskan bahwa pendataan dilakukan secara transparan dan menyasar peserta didik yang rumahnya rusak maupun keluarganya mengalami dampak langsung gempa. Bantuan tahap pertama diutamakan bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah di kabupaten dengan tingkat kerusakan terparah. Pendistribusian dilakukan bertahap mengikuti hasil verifikasi data di lapangan.

Kemendikdasmen juga memberikan perhatian pada aspek psikologis peserta didik pascabencana. Guru dan tenaga kependidikan diarahkan melakukan pendampingan agar proses belajar tetap berjalan dalam suasana yang nyaman. Hal ini dinilai penting karena sebagian peserta didik mengalami guncangan psikis akibat gempa dan memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali.

Evaluasi dan Pemulihan Layanan Pendidikan

Kemendikdasmen menyatakan kebijakan pembelajaran dari rumah akan dievaluasi secara berkala seiring perkembangan kondisi di lapangan. Evaluasi dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi riil setiap satuan pendidikan. Hasil evaluasi menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pada tahap berikutnya.

Pemulihan layanan pendidikan pascabencana, menurut Kemendikdasmen, tidak hanya bergantung pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan tenaga pendidik dan dukungan orang tua. Untuk itu, kemitraan antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah terus diperkuat selama masa tanggap darurat. Peran orang tua dalam mendampingi anak belajar dari rumah menjadi bagian penting dari skema kebijakan ini.

Kemendikdasmen mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk saling membantu memulihkan kegiatan belajar mengajar di NTT. Dukungan lintas sektor diperlukan agar peserta didik di daerah terdampak tidak kehilangan hak atas layanan pendidikan yang aman dan bermutu. Seluruh pihak diminta mengutamakan keselamatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah terdampak.

Dengan rangkaian langkah tersebut, Kemendikdasmen memastikan bahwa dampak gempa terhadap sektor pendidikan dapat ditekan seminimal mungkin. Pembelajaran dari rumah menjadi jembatan sementara hingga seluruh fasilitas belajar dinyatakan aman untuk digunakan kembali. Proses pendidikan di NTT diharapkan segera pulih sepenuhnya melalui kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
bagus-nugroho

Reporter Kebijakan Publik. Fokus pada APBN, otonomi daerah, dan reformasi birokrasi.

Comments (0)

User