Pemerintah Perkuat Ekosistem Bawang Putih untuk Kurangi Ketergantungan Impor

Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem bawang putih nasional dari tingkat petani hingga pasar melalui peningkatan produktivitas dan penguatan infrastruktur. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan panen raya bawang putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melibatkan 287 petani pada pertengahan Agustus 2026, sebagai bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas tersebut.

Dalam keterangan yang diterima Apaberita di Jakarta, Kamis (20/8/2026), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa panen raya di NTB menjadi bukti konkret bahwa komoditas bawang putih dapat dikembangkan secara serius di dalam negeri. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak lagi berhenti pada perluasan areal tanam, melainkan mencakup seluruh mata rantai usaha tani, mulai dari penyediaan benih, pendampingan teknis, hingga kepastian penyerapan hasil panen oleh pasar.

“Kita ingin ekosistem bawang putih ini terbangun dari petani sampai ke pasar. Persoalan bawang putih tidak bisa diselesaikan sepotong-sepotong, tetapi harus ditangani secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujar Zulkifli.

Panen Raya NTB Melibatkan 287 Petani

Panen raya di NTB menjadi salah satu titik awal implementasi kebijakan penguatan ekosistem tersebut. Sebanyak 287 petani dilibatkan dalam kegiatan yang berlangsung di sejumlah sentra produksi bawang putih di provinsi itu pada pertengahan Agustus 2026. Jumlah tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya animo petani untuk kembali menggarap komoditas yang selama ini didominasi pasokan impor.

Dalam pelaksanaannya, panen raya tidak hanya menjadi ajang pemanenan hasil, tetapi juga dijadikan sarana pendampingan teknis bagi petani. Pemerintah menghadirkan penyuluh dan pendamping lapangan untuk memastikan praktik budi daya sesuai dengan standar, termasuk penggunaan benih yang lebih baik serta pengelolaan lahan yang tepat. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian nasional.

Peningkatan Produktivitas dan Penguatan Infrastruktur

Untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah peningkatan produktivitas. Di sisi hulu, perhatian difokuskan pada ketersediaan benih unggul, perbaikan pola tanam, serta dukungan sarana produksi bagi petani. Sementara itu, di sisi pascapanen, pemerintah memperkuat infrastruktur penyimpanan dan pengolahan agar hasil panen tidak terbuang dan kualitasnya terjaga hingga sampai ke tangan konsumen.

Penguatan infrastruktur dinilai menjadi kunci agar rantai pasok bawang putih dalam negeri berjalan lancar. Fasilitas penyimpanan yang memadai akan menjaga pasokan saat musim panen melimpah, sekaligus menahan gejolak harga saat pasokan menipis. Pemerintah juga mendorong keterlibatan badan usaha dalam menyerap hasil panen petani dengan harga yang wajar, sehingga petani memiliki kepastian usaha dan tidak dirugikan oleh fluktuasi harga pasar.

“Tanpa infrastruktur yang memadai, hasil panen yang melimpah justru bisa menjadi persoalan baru. Karena itu, pemerintah memastikan penguatan fasilitas pascapanen dan kepastian serapan pasar berjalan bersamaan dengan peningkatan produksi,” tegas Zulkifli.

Target Mengurangi Ketergantungan Impor

Seluruh rangkaian kebijakan tersebut diarahkan pada satu tujuan utama, yakni mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor secara bertahap. Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan bawang putih nasional masih cukup besar, sehingga pengurangan impor tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan konsistensi kebijakan dari tahun ke tahun.

Dalam Rapat Koordinasi lintas kementerian, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi antara Kemenko Pangan, kementerian teknis, dan pemerintah daerah dalam mengawal program ini. Koordinasi tersebut mencakup keselarasan data kebutuhan, pengawasan kualitas, hingga kebijakan tata niaga agar produk dalam negeri memperoleh ruang pasar yang layak. Keterlibatan pemerintah daerah dinilai krusial karena sentra produksi bawang putih tersebar di sejumlah provinsi.

Kepada para petani, pemerintah menyampaikan jaminan bahwa hasil kerja keras mereka akan dihargai dengan layak. Kebijakan harga dan serapan pasar menjadi perhatian utama agar program pengembangan bawang putih berkelanjutan. Dengan ekosistem yang terbangun dari hulu hingga hilir, pemerintah optimistis produksi dalam negeri dapat terus tumbuh dan porsi impor terhadap kebutuhan nasional dapat ditekan secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan.

“Ini pekerjaan bersama. Pemerintah, petani, dan pelaku usaha harus bergandengan tangan agar target pengurangan impor tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan petani,” pungkas Zulkifli.