Abidin Fikri: Kemerdekaan Tak Boleh Menyisakan Rakyat Miskin

JAKARTA — Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abidin Fikri menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh berhenti pada proklamasi dan seremoni tahunan, melainkan harus dirasakan oleh seluruh rakyat melalui keadilan sosial dan kesejahteraan. Pernyataan tersebut disampaikan Abidin Fikri dalam keterangan pers yang diterima media di Jakarta, Kamis (20/8/2026), dalam rangka refleksi peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Abidin Fikri, perjuangan panjang para pendiri bangsa akan kehilangan makna apabila masih terdapat rakyat yang hidup dalam kemiskinan, terhambat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesulitan memperoleh lapangan pekerjaan. Ia menilai momentum peringatan kemerdekaan merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana amanat konstitusi tentang kesejahteraan umum telah diwujudkan oleh negara.

"Kemerdekaan tidak boleh menyisakan rakyat miskin. Kemerdekaan baru bermakna apabila setiap warga negara benar-benar merasakan kehadiran negara melalui keadilan sosial dan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar perayaan," tegas Abidin Fikri.

Abidin Fikri mengingatkan bahwa amanat mewujudkan kesejahteraan umum telah ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai cita-cita yang diwariskan para pendiri negara.

Keadilan Sosial sebagai Pilar Kemerdekaan

Abidin Fikri menekankan bahwa keadilan sosial merupakan salah satu pilar yang membedakan kemerdekaan Indonesia dari sekadar perubahan status politik. Menurutnya, sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Keadilan sosial bukan sekadar jargon. Ia harus tampak dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, dalam distribusi anggaran yang merata, dan dalam kepastian hukum yang melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali," ujarnya.

Abidin Fikri juga menyoroti kesenjangan ekonomi yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa. Ia meminta pemerintah menindaklanjuti berbagai program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang tepat sasaran, sehingga tidak ada warga negara yang tertinggal dalam pembangunan nasional.

Kesejahteraan Menjadi Ukuran Keberhasilan

Menurut Abidin Fikri, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat diukur hanya dari angka pertumbuhan ekonomi makro. Ia menegaskan bahwa indikator utama kemerdekaan yang dirasakan rakyat adalah menurunnya angka kemiskinan, terbukanya akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta tersedianya lapangan pekerjaan yang layak.

"Pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan. Jika pertumbuhan hanya dinikmati segelintir kelompok, maka kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat," tegasnya.

Abidin Fikri menambahkan bahwa pemerintah perlu memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin perkotaan, petani, nelayan, dan buruh. Ia menilai kebijakan subsidi dan bantuan sosial harus tepat sasaran serta akuntabel dalam pelaksanaannya.

Badan Sosialisasi MPR Perkuat Nilai Kebangsaan

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abidin Fikri menyatakan bahwa lembaganya terus melakukan sosialisasi mengenai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Sosialisasi nilai kebangsaan tidak cukup dilakukan melalui ceramah. Ia harus menyentuh persoalan nyata yang dihadapi rakyat, termasuk kemiskinan dan ketimpangan," tutur Abidin Fikri.

Ia menyampaikan bahwa Badan Sosialisasi MPR RI akan terus menjangkau masyarakat di berbagai daerah melalui rapat kerja, forum dialog, hingga program edukasi bagi generasi muda. Menurutnya, pemahaman generasi muda terhadap nilai kebangsaan harus diiringi kesadaran bahwa kemerdekaan merupakan amanah untuk membangun kesejahteraan bersama.

Kemerdekaan adalah Amanah Membangun Kesejahteraan

Menutup keterangannya, Abidin Fikri berharap peringatan kemerdekaan ke-81 menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia mengajak pemerintah, DPR, MPR, dan seluruh komponen masyarakat untuk bersinergi menuntaskan persoalan kemiskinan secara berkelanjutan.

"Kemerdekaan adalah amanah. Amanah itu baru tuntas apabila seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali, merasakan keadilan sosial dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.