Pramono Targetkan 10 Ribu Bus Listrik Beroperasi di Jakarta pada 2030

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan sebanyak 10 ribu unit bus listrik mengaspal dan beroperasi di Ibu Kota hingga 2030. Target tersebut disampaikan Pramono Anung dalam pernyataan yang diterima awak media, Rabu (20/8/2026), sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat transisi energi di sektor transportasi publik.

Kebijakan ini menindaklanjuti arah pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk upaya menurunkan emisi gas rumah kaca serta memperbaiki kualitas udara Jakarta. Pramono menegaskan bahwa penggantian armada berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik menjadi prioritas utama pemerintahannya di bidang transportasi, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

“Kita menargetkan pada 2030 jumlah bus listrik yang beroperasi di Jakarta mencapai 10 ribu unit. Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan, modern, dan nyaman bagi warga,” ujar Pramono Anung.

Percepatan Transisi Energi di Sektor Transportasi

Jakarta telah memulai pengoperasian bus listrik sejak 2019 melalui layanan TransJakarta. Namun, Pramono menyatakan bahwa percepatan yang jauh lebih besar diperlukan agar target 2030 dapat tercapai tepat waktu. Menurut dia, konversi armada secara massal tidak hanya menekan konsumsi bahan bakar minyak, tetapi juga mengurangi polusi udara yang selama ini menjadi persoalan kronis di wilayah aglomerasi Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menyusun peta jalan pengadaan secara bertahap, mulai dari penambahan unit pada koridor utama hingga perluasan ke layanan pengumpan. Dalam Rapat Koordinasi yang melibatkan dinas terkait dan Badan Usaha Milik Daerah, disepakati bahwa pengadaan bus listrik akan mengutamakan produsen dalam negeri guna mendukung industri manufaktur nasional sekaligus menjaga kesinambungan pasokan suku cadang.

Dampak bagi Kualitas Udara dan Pelayanan Publik

Kebijakan ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah menurunkan emisi karbon di sektor transportasi, yang berkontribusi signifikan terhadap polusi udara perkotaan. Dengan beroperasinya 10 ribu bus listrik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan penurunan emisi yang cukup besar setiap tahunnya, meskipun angka pasti masih akan dihitung melalui kajian teknis oleh instansi berwenang.

Selain aspek lingkungan, penggantian armada juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bus listrik dinilai lebih senyap, minim getaran, dan memiliki biaya operasional yang lebih efisien dalam jangka panjang. Pramono menegaskan bahwa peningkatan jumlah armada harus berbanding lurus dengan perbaikan frekuensi layanan, keselamatan penumpang, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menggandeng operator swasta melalui skema kerja sama yang transparan. Dalam rapat pembahasan anggaran dengan DPRD DKI Jakarta, komitmen pendanaan untuk pengadaan dan pengoperasian armada listrik menjadi salah satu pokok bahasan yang disepakati, termasuk mekanisme subsidi atau insentif agar tarif layanan tetap terjangkau masyarakat.

Kesiapan Infrastruktur dan Tantangan Implementasi

Salah satu tantangan utama yang diakui pemerintah adalah kesiapan infrastruktur pengisian daya. Pramono menyatakan bahwa pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan fasilitas pengisian di area depo akan dipercepat, bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara serta penyedia infrastruktur lainnya. Ketersediaan listrik yang andal menjadi syarat mutlak agar armada dapat beroperasi sepanjang hari tanpa gangguan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan akan menyiapkan sumber daya manusia, mulai dari pengemudi hingga teknisi perawatan, melalui program pelatihan yang terjadwal. Koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terus dilakukan agar kebijakan ini sejalan dengan regulasi nasional yang berlaku.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, Pramono menyatakan optimisme bahwa target tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pemangku kepentingan menjalankan komitmennya secara konsisten. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah unit, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup warga Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengevaluasi capaian program secara berkala dan melaporkan perkembangannya kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan peta jalan yang jelas dan dukungan lintas sektor, target 10 ribu bus listrik pada 2030 diharapkan menjadi tonggak baru transformasi transportasi publik di Ibu Kota.