Oct 09, 2026
Politik

Dasco Dorong Komisi VI Tuntaskan Proyek LRT City

Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Andre Rosiade, menegaskan bahwa penyelesaian proyek Light Rail Transit (LRT) City harus menjadi prioritas utama dalam agen...

Dasco Dorong Komisi VI Tuntaskan Proyek LRT City

Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Andre Rosiade, menegaskan bahwa penyelesaian proyek Light Rail Transit (LRT) City harus menjadi prioritas utama dalam agenda pengawasan legislatif terhadap Badan Pengelola Investasi Danantara dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dorongan tersebut disampaikan menyusul rapat koordinasi yang membahas percepatan pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel di kawasan terpadu.

Menurut Andre, kepastian jadwal penyelesaian proyek menjadi krusial mengingat besarnya jumlah konsumen yang telah melakukan transaksi pembelian unit properti di kawasan yang terintegrasi dengan jaringan LRT. Ia menyatakan bahwa target penyelesaian pada akhir tahun 2026 harus ditetapkan secara tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun kerugian bagi masyarakat.

"Kami mendorong Danantara bersama Adhi Karya menuntaskan proyek LRT City dengan target yang jelas. Ini menyangkut kepastian bagi konsumen yang sudah membayar," ujar Andre Rosiade dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Peran Danantara dalam Percepatan Proyek

Dalam kerangka pengawasan Komisi VI, Andre menyoroti peran strategis Danantara sebagai kendaraan investasi negara yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pembiayaan proyek strategis nasional. Ia menyatakan bahwa sinergi antara Danantara dan Adhi Karya sebagai pelaksana konstruksi harus berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berkepanjangan.

"Berdasarkan UU dan keputusan yang telah ditetapkan, Danantara memiliki mandat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Kami menindaklanjuti hal ini dalam Rapat Koordinasi agar tidak ada lagi penundaan," tegasnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut juga menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi VI tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencakup aspek teknis dan finansial. Ia meminta agar laporan progres disampaikan secara berkala dan transparan kepada publik.

Kepastian bagi Konsumen dan Investor

Andre menjelaskan bahwa proyek LRT City bukan sekadar pembangunan sarana transportasi, melainkan bagian dari pengembangan kawasan terintegrasi yang melibatkan ribuan unit hunian dan ruang komersial. Ia menilai bahwa keterlambatan penyelesaian berdampak langsung terhadap kepercayaan konsumen dan iklim investasi properti nasional.

"Konsumen sudah membeli unit dengan asumsi LRT akan beroperasi. Jika tidak ada kepastian, ini akan menjadi persoalan serius. Komisi VI akan memastikan komitmen tersebut dijalankan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Fraksi Partai Gerindra di Komisi VI akan terus mengawal proses penyelesaian proyek tersebut, termasuk memastikan tidak ada kendala pembebasan lahan yang tersisa. Menurut penuturannya, sebagian besar persoalan lahan telah diselesaikan, sehingga fokus kini beralih pada eksekusi konstruksi dan pengujian sistem.

Target Akhir 2026 dan Pengawasan Berkelanjutan

Andre mengungkapkan bahwa target penyelesaian pada akhir tahun 2026 telah disepakati sebagai tonggak penting yang harus dicapai. Ia menegaskan bahwa Komisi VI akan melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk memastikan tidak ada deviasi dari jadwal yang ditetapkan.

"Kami minta komitmen tertulis dari Danantara dan Adhi Karya. Jangan sampai target akhir 2026 hanya menjadi angka di atas kertas. Harus ada konsekuensi jika tidak tercapai," tegasnya.

Lebih lanjut, legislator daerah pemilihan Sumatera Barat itu menyatakan bahwa percepatan proyek LRT City sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam pengembangan transportasi publik yang terintegrasi. Ia berharap proyek ini dapat menjadi model bagi pembangunan kawasan berbasis transit di kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Dalam penutup keterangannya, Andre menekankan bahwa DPR melalui Komisi VI akan terus menggunakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan secara proporsional untuk memastikan proyek strategis tidak berjalan setengah hati. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan korporasi jangka pendek.

"Fungsi pengawasan bukan untuk menghambat, tetapi untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai. Kami akan kawal sampai tuntas," pungkas Andre Rosiade.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS rizky-amelia

Reporter Senior. Meliput dinamika politik nasional, kebijakan publik, dan isu parlemen selama 8 tahun. Alumni FISIP UI.

Comments (0)

User