CKG Jangkau 59,5 Juta Peserta per 5 Juli

Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat pencapaian signifikan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 5 Juli 2025, sebanyak 59.561.278 warga telah memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Angka tersebut merepresentasikan kemajuan program yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam memperkuat deteksi dini penyakit di masyarakat.

Realisasi dan Sebaran Wilayah

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, capaian 59,5 juta peserta itu melampaui proyeksi tengah tahun yang ditetapkan sebesar 55 juta jiwa. Juru Bicara Kemenkes, dr. Andini Pramesti, MKM, dalam keterangan tertulis di Jakarta, menyatakan bahwa lonjakan partisipasi terjadi setelah pemerintah memperluas jejaring fasilitas kesehatan yang melayani CKG. “Per 5 Juli, kami telah melayani 59,56 juta peserta. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat sangat tinggi,” ujarnya. Provinsi dengan volume peserta tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, yang masing-masing menyumbang lebih dari 8 juta, 7,5 juta, dan 5,2 juta penerima layanan.

Kemenkes memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat mengakses CKG. Sasaran program adalah seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 280 juta jiwa, dengan target nasional menjangkau 100 juta orang hingga akhir tahun 2025.

Skema Pemeriksaan dan Dukungan Anggaran

CKG mencakup pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, fungsi ginjal, dan skrining penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, serta kanker serviks dan payudara pada perempuan. Pemeriksaan dapat diakses di 10.248 puskesmas, 3.750 klinik pratama, dan 1.200 rumah sakit yang telah bermitra dengan Kemenkes. “Anggaran yang dialokasikan untuk program ini dalam APBN 2025 mencapai Rp8,3 triliun,” terang Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dr. Raden Wisnu Wardhana, Sp.PD-KEMD, saat rapat koordinasi di Kantor Kemenkes, Senin (7/7).

Dirjen Wisnu menambahkan, selain pemeriksaan dasar, CKG juga menyediakan rujukan cepat ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut jika ditemukan indikasi penyakit kronis. Hingga awal Juli, tercatat 4,7 juta peserta yang memerlukan tindak lanjut medis dan telah dirujuk ke rumah sakit jejaring. “Kami mengintegrasikan data CKG dengan rekam medis elektronik nasional agar penanganan berkelanjutan,” imbuhnya.

Upaya Perluasan dan Edukasi Publik

Untuk mencapai target 100 juta peserta pada Desember 2025, Kemenkes menggandeng pemerintah daerah, TNI-Polri, dan organisasi kemasyarakatan. Di wilayah terpencil dan kepulauan, layanan CKG didistribusikan melalui 654 unit Puskesmas Keliling dan 230 kapal kesehatan yang beroperasi di kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. “Kami tidak ingin ada warga yang terlewat hanya karena hambatan geografis,” kata Andini Pramesti.

Kampanye sadar kesehatan juga digencarkan melalui 2.300 kader posyandu dan 1.100 relawan komunitas. Dalam dua pekan terakhir, Kemenkes mencatat peningkatan kunjungan harian sebesar 18 persen di 15 provinsi, sejalan dengan dimulainya kegiatan “Bulan Pemeriksaan Keluarga” yang menggratiskan pemeriksaan untuk seluruh anggota keluarga dalam satu kunjungan. Program ini dijalankan di 4.800 titik layanan sejak 1 Juli 2025.

Sejumlah pemerintah daerah merespons positif. Bupati Kebumen, H. Arif Sugiyanto, menyampaikan bahwa di wilayahnya CKG telah dimanfaatkan oleh 340.000 warga atau sekitar 29 persen dari total populasi. “Kami menyiagakan 36 puskesmas dan membuka posko di setiap kecamatan agar warga mudah mengakses,” tuturnya.

Kualitas dan Keberlanjutan Program

Kemenkes juga memperkuat mutu layanan dengan melatih 25.000 tenaga kesehatan dalam penggunaan alat diagnostik digital dan tolok ukur standar pelayanan. Audit berkala dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan transparansi dana. Selama semester pertama 2025, tidak ditemukan penyimpangan anggaran, dan seluruh laporan dapat dipertanggungjawabkan.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Prof. dr. Pandu Riono, MPH, PhD, menilai CKG mampu menekan beban penyakit katastropik jika cakupannya terus diperluas. “Data 59,5 juta peserta menunjukkan deteksi dini berjalan. Jika 70 persen populasi dewasa terlayani, potensi penghematan biaya pengobatan stadium lanjut bisa mencapai Rp12 triliun per tahun,” jelasnya.

Melihat tren positif, Kemenkes berencana mengintegrasikan layanan CKG dengan program vaksinasi dewasa dan konseling gizi mulai Agustus 2025. Pemerintah juga tengah menyusun peraturan menteri untuk menjadikan CKG sebagai layanan rutin tahunan yang wajib difasilitasi oleh seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah ini diharapkan menjadikan deteksi dini sebagai budaya kesehatan masyarakat Indonesia.

Baca juga:

• Sandy Tumiwa Raih Kesepakatan Bertemu Anak Setelah Proses Berminggu-minggu
• Menanti The Rose: Dari Prambanan Jazz Menuju Panggung Jakarta