Gelar Pahlawan Nasional Zainal Abidin Syah Pejuang Irian Barat

Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2024. Salah satu nama yang mendapat penghormatan tertinggi adalah Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah, yang kiprahnya dalam memperjuangkan integrasi Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kini memperoleh pengakuan negara.

Kebijakan Strategis di Balik Penganugerahan

Proses penetapan Zainal Abidin Syah sebagai Pahlawan Nasional tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 104/TK/Tahun 2024 yang ditandatangani pada 8 November 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa gelar ini diberikan berdasarkan rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan setelah melalui verifikasi ketat terhadap jejak perjuangan para kandidat. "Penganugerahan kepada Sultan Zainal Abidin Syah menegaskan bahwa negara tidak melupakan kontribusi para pejuang dari kawasan timur Indonesia yang dengan gigih mempertahankan kedaulatan NKRI," ujar Budi Gunawan di Istana Negara usai upacara.

Dalam rapat pleno Dewan Gelar yang dipimpin oleh Mahfud MD pada September lalu, ditegaskan bahwa kiprah Zainal Abidin Syah memenuhi syarat substantif sebagai pahlawan nasional, terutama karena perannya yang melampaui batas lokal dan berdampak langsung pada keutuhan teritorial Indonesia.

Figur Sentral di Balik Operasi Trikora

Zainal Abidin Syah lahir di Tidore pada 5 Agustus 1912 dan diangkat menjadi Sultan Tidore ke-35 pada 1947, tepat saat revolusi kemerdekaan masih bergolak. Tatkala Belanda berusaha menguasai kembali Irian Barat pasca-pengakuan kedaulatan Indonesia, Sultan Zainal tidak tinggal diam. Dengan wibawa sebagai pemimpin Kesultanan Tidore, ia menjadi simpul koordinasi antara Pemerintah Pusat, militer, dan masyarakat Maluku Utara serta Papua dalam mendukung pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora).

Sejarawan Universitas Indonesia, Dr. Andi Suwirta, menjelaskan bahwa Zainal Abidin Syah memiliki pendekatan diplomasi kultural yang khas. "Beliau menggunakan jaringan maritim dan kekerabatan antar-kesultanan untuk menggalang dukungan rakyat Papua agar tetap berada dalam pangkuan NKRI. Ini bukan sekadar operasi militer, melainkan gerakan politik dan budaya yang mendalam," kata Suwirta saat dihubungi pada 11 November 2024. Sultan Zainal juga berperan dalam menyusun strategi pendaratan pasukan di wilayah Papua Barat melalui jalur-jalur tradisional yang hanya dikuasai oleh masyarakat setempat.

Diplomasi, Infrastruktur, dan Pembinaan Masyarakat

Selain aspek militer, Zainal Abidin Syah tercatat aktif membangun kesadaran nasional di kalangan elite tradisional Papua. Pada 1950-an hingga menjelang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, ia berulang kali mengunjungi wilayah-wilayah di Papua untuk bertemu para kepala suku, tokoh adat, dan pemuda. Arsip Kementerian Dalam Negeri yang dirilis kembali pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa Sultan Zainal memfasilitasi pendidikan bagi puluhan pemuda asal Papua di Tidore dan Ternate, yang kelak menjadi kader-kader pejuang integrasi.

"Beliau bukan hanya milik Tidore. Perjuangannya melampaui sekat kesukuan. Ia adalah milik Indonesia," ujar salah satu keturunan Sultan Zainal, H. M. Idrus Syah, saat ditemui di Ternate seusai mendampingi keluarga menerima penghargaan di Jakarta. Idrus mengungkapkan, sang sultan kerap menggunakan dana pribadi kesultanan untuk membiayai logistik perjuangan dan memastikan jalur-jalur distribusi kebutuhan pokok ke pedalaman Papua tetap terbuka selama konfrontasi berlangsung.

Rangkaian Penganugerahan 10 Tokoh

Penganugerahan pada hari yang sama juga diberikan kepada sembilan tokoh lain yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang, seperti H. M. Toha dari Kalimantan Selatan, K. H. Ahmad Dahlan sebagai pembaharu pendidikan Islam, dan pejuang wanita dari Aceh, Pocut Meurah Intan. Penetapan ini merupakan gelombang kedua pemberian gelar Pahlawan Nasional di era Presiden Prabowo, melanjutkan tradisi tahun 2023 yang juga mengukuhkan tokoh-tokoh dari Indonesia timur.

Staf Ahli Bidang Sosial Kementerian Sekretariat Negara, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, menambahkan bahwa dari sepuluh nama tahun ini, tiga di antaranya adalah tokoh yang memperjuangkan integrasi wilayah, termasuk Zainal Abidin Syah. "Ini menjadi penegasan bahwa pembangunan narasi kebangsaan harus inklusif, mencakup seluruh pelosok nusantara. Pemerintah akan terus menginventarisasi tokoh-tokoh lokal yang berkontribusi pada keutuhan NKRI untuk diusulkan di tahun mendatang," jelasnya.

Makna Gelar bagi Generasi Muda

Dengan dianugerahkannya gelar Pahlawan Nasional, nama Zainal Abidin Syah kini tercatat dalam daftar resmi pahlawan yang diabadikan dalam kurikulum pendidikan nasional. Mahfud MD, yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menyatakan bahwa generasi muda perlu memahami bahwa perjuangan mempertahankan kedaulatan tidak selalu dalam bentuk perang fisik, melainkan juga melalui diplomasi, pendidikan, dan keteladanan pemimpin lokal.

"Sultan Zainal Abidin Syah adalah contoh bahwa seorang raja di daerah justru menjadi perekat kebangsaan. Inilah Indonesia sesungguhnya, di mana keberagaman dan kebhinekaan justru menjadi kekuatan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan," ucap Mahfud. Penghargaan ini sekaligus meresmikan status sang sultan sebagai milik seluruh bangsa, bukan hanya milik Maluku Utara atau Tidore semata.

Upacara penganugerahan yang berlangsung khidmat di Istana Negara itu dihadiri oleh anggota keluarga penerima, para menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah mantan presiden. Presiden Prabowo dalam sambutannya menekankan pentingnya mengenang dan meneladani pengorbanan para pahlawan dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di tengah tantangan geopolitik saat ini.

Baca juga:

• Serangan Siber AS Lumpuhkan Jalur Kereta Teheran-Mashhad
• Gol Tunggal Schjelderup Antar Norwegia Unggul 1-0 atas Inggris