Investor Global Siap Bangun Pusat Data 1,3 GW di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sejumlah investor global telah menyampaikan minat serius untuk membangun pusat data berkapasitas 1,3 gigawatt di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Transformasi Digital yang digelar di Jakarta, Selasa (12/3).

“Kami menerima letter of intent dari beberapa konsorsium internasional yang berencana mengembangkan hyperscale data center dengan total kapasitas mencapai 1,3 GW. Nilai investasi awal diperkirakan menembus 4,5 miliar dolar AS,” tegas Airlangga di hadapan peserta rapat yang terdiri atas perwakilan kementerian, lembaga, dan pelaku industri teknologi.

Minat tersebut, menurut Airlangga, merupakan respons langsung terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar AS pada 2025 serta kebutuhan penyimpanan data yang melonjak akibat penetrasi kecerdasan buatan dan komputasi awan. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kawasan strategis, termasuk di Batam, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat, sebagai lokasi potensial pembangunan.

Minat Investor Global Menguat

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, setidaknya tiga konsorsium telah mengajukan proposal detail. Mereka berasal dari Amerika Serikat, Singapura, dan gabungan investor Timur Tengah–Eropa. Salah satu konsorsium bahkan telah menandatangani nota kesepahaman pada Februari 2025 untuk studi kelayakan di lahan seluas 120 hektare di kawasan industri Batam.

“Kami melihat Indonesia memiliki tiga keunggulan: pasar domestik besar, posisi geografis strategis di persimpangan kabel bawah laut, dan komitmen pemerintah terhadap energi terbarukan yang dapat memasok pusat data dengan listrik bersih,” ujar Michael Tan, Managing Director salah satu perusahaan konsorsium yang hadir dalam rapat tersebut, melalui sambungan virtual.

Airlangga menegaskan bahwa seluruh proposal akan melalui proses evaluasi ketat sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Percepatan Investasi Infrastruktur Digital. Proses tersebut mencakup analisis dampak lingkungan, kepastian pasokan energi rendah karbon, serta skema kemitraan dengan badan usaha milik daerah.

Dukungan Regulasi dan Infrastruktur

Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 112/ESDM/2025 yang menetapkan kuota energi khusus untuk pusat data sebesar 2 GW hingga 2030. Langkah ini menjadi sinyal jaminan pasokan listrik bagi investor. PT PLN (Persero) juga telah menyiapkan jalur transmisi tegangan tinggi di kawasan industri prioritas.

“Kami tidak hanya menawarkan insentif fiskal berupa tax holiday selama 15 tahun, tetapi juga kepastian regulasi terkait lokalisasi data yang sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” tambah Airlangga. Ia merujuk pada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2023 yang memungkinkan penyimpanan data sektor perbankan dan kesehatan di dalam negeri tanpa menghambat arus lintas batas data bisnis umum.

Menindaklanjuti minat investor, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal akan membentuk satuan tugas percepatan perizinan pusat data. Satuan tugas ini ditargetkan dapat memangkas waktu perizinan dari 14 bulan menjadi maksimal 6 bulan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach.

Proyeksi Dampak Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Studi yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia memperkirakan pembangunan pusat data 1,3 GW akan menyerap 18.000 tenaga kerja langsung pada tahap konstruksi dan 2.500 tenaga kerja operasional berkemampuan tinggi. Efek penggandanya terhadap sektor pendukung—seperti industri pendingin, panel surya, dan jasa keamanan siber—diestimasi mencapai 0,7 persen dari produk domestik bruto.

“Kita tidak hanya bicara tentang kotak baja berisi server. Ini tentang ekosistem: universitas harus segera menyesuaikan kurikulum teknik jaringan, perusahaan rintisan lokal dapat menawarkan layanan edge computing, dan UMKM bisa memanfaatkan latensi rendah untuk ekspansi pasar digital,” ujar Dr. Ratna Dewi, ekonom senior yang hadir sebagai panelis dalam rapat tersebut.

Pleno Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Teknologi juga menyambut positif rencana investasi ini. Dalam Rapat Pimpinan Nasional KADIN, Ketua Umum menyatakan komitmen untuk memfasilitasi kemitraan antara konsorsium asing dan perusahaan nasional, dengan target minimal 40 persen komponen lokal dalam rantai pasok konstruksi.

Pemerintah menetapkan batas waktu penyerahan proposal akhir pada triwulan ketiga 2025. Rencananya, groundbreaking proyek tahap pertama berkapasitas 300 MW dapat dimulai awal 2026, sejalan dengan agenda Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Ekonomi Digital ASEAN.

Baca juga:

• Gol Schjelderup Bawa Norwegia Unggul 1-0 atas Inggris
• Perjalanan Karier Laksamana Sukardi dari Masa ke Masa