Bupati Bulungan Tekankan Sinergi Eksekutif-Legislatif di HUT Ke-66

TANJUNG SELOR — Bupati Bulungan Syarwani menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-66 Kabupaten Bulungan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, sebagai bagian dari rangkaian agenda resmi peringatan hari jadi daerah itu.

Menurut Syarwani, hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif merupakan prasyarat utama bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menyatakan bahwa seluruh kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hanya dapat berjalan optimal apabila kedua lembaga tersebut memiliki kesamaan visi dalam mengawal kepentingan masyarakat.

"Sinergi antara Pemkab dan DPRD bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan kebutuhan mendasar agar setiap keputusan yang disahkan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan warga Bulungan," tegas Syarwani di hadapan peserta rapat paripurna.

Fondasi Checks and Balances dalam Pemerintahan Daerah

Bupati Syarwani menjelaskan bahwa mekanisme saling mengawasi atau checks and balances antara pemerintah daerah dan DPRD harus dijalankan dalam kerangka kemitraan, bukan konfrontasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedua institusi memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

Ia menambahkan bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang melekat pada DPRD semestinya dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dalam konteks itu, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengawasan kinerja perangkat daerah menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola negara benar-benar bermanfaat bagi publik.

"Kami memandang DPRD sebagai mitra strategis. Kritik yang disampaikan dalam koridor tugas kedewanan merupakan masukan berharga untuk perbaikan layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Refleksi Enam Dekade Perjalanan Kabupaten Bulungan

Dalam bagian lain pidatonya, Syarwani mengajak seluruh elemen daerah untuk menjadikan peringatan HUT Ke-66 sebagai momen refleksi atas perjalanan panjang Kabupaten Bulungan. Ia menyatakan bahwa usia 66 tahun bukan sekadar angka, melainkan penanda kematangan penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, mencakup bidang infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas lembaga, termasuk dukungan legislatif dalam mengesahkan instrumen anggaran tiap tahun.

Bupati juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman. Ia menegaskan komitmen Pemkab Bulungan untuk memastikan pemerataan pembangunan, sehingga kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan dapat ditekan secara terukur.

Kolaborasi Lintas Lembaga dan Aparat Keamanan

Selain menekankan relasi eksekutif-legislatif, Syarwani menyebut dukungan aparat keamanan, perangkat kecamatan, serta forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) sebagai faktor pendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap koordinasi tersebut terus dipelihara guna menjaga kondusivitas wilayah, terutama menjelang tahapan-tahapan agenda politik nasional dan daerah.

Ia menambahkan bahwa Rapat Koordinasi lintas sektor akan terus digelar secara berkala untuk memastikan setiap persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. "Stabilitas adalah prasyarat pembangunan. Tanpa kondusivitas, program sebaik apa pun tidak akan berjalan maksimal," tuturnya.

Sementara itu, pimpinan DPRD Bulungan menyatakan kesiapan lembaga legislatif untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Dukungan tersebut, menurutnya, diwujudkan dalam pembahasan Raperda dan penetapan APBD secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rangkaian peringatan HUT Ke-66 Kabupaten Bulungan ditutup dengan sidang paripurna istimewa dan penyerahan penghargaan kepada sejumlah pegawai serta tokoh yang dinilai berkontribusi bagi pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemuda.

Dengan penegasan sinergi itu, Pemkab dan DPRD Bulungan menargetkan seluruh program pembangunan tahun berjalan dapat direalisasikan sesuai jadwal, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah di hadapan masyarakat.