BRT Bandung Raya Dikebut, Target Operasi Penuh Tahun 2027

Wilayah Bandung Raya bersiap memasuki babak baru dalam pengelolaan mobilitas warganya. Proyek transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) resmi dipacu pembangunannya, dengan target operasi penuh pada tahun 2027. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Kurnia Dwi Mahendra (KDM), dalam Rapat Koordinasi Teknis di Bandung, Kamis (27/7/2026), menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan telah menyepakati percepatan proyek strategis ini.

"Kami tidak lagi berbicara tentang wacana. Hari ini kita tetapkan target tegas: BRT Bandung Raya harus sudah melayani masyarakat secara penuh paling lambat kuartal ketiga 2027," ujar KDM di hadapan perwakilan Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah se-Bandung Raya, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Skema Integrasi dan Rute Utama

Proyek BRT ini dirancang untuk menjadi tulang punggung transportasi publik di kawasan metropolitan yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Sumedang. Berdasarkan dokumen perencanaan yang dipaparkan dalam rapat, koridor prioritas tahap pertama akan membentang sepanjang 25,4 kilometer, menghubungkan kawasan Padalarang di barat hingga Jatinangor di timur. Rute ini sengaja dipilih karena melintasi pusat-pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan simpul transportasi utama, termasuk Stasiun Kereta Cepat Padalarang dan Terminal Leuwi Panjang.

Direktur Prasarana Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Andi Raharjo, yang hadir secara daring, menyatakan dukungan penuh dari pemerintah pusat. "Konsep BRT Bandung Raya sudah kami kaji bersama. Integrasi dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, layanan komuter lokal, dan angkutan pengumpan menjadi kunci. Kami akan kawal agar tidak ada ego sektoral yang menghambat," tegas Andi.

Anggaran dan Konstruksi Fisik

Total kebutuhan investasi proyek ini diperkirakan mencapai Rp1,28 triliun, yang akan dibiayai melalui skema pembagian beban antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 60 persen, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat 25 persen, serta APBD kabupaten/kota di wilayah aglomerasi sebesar 15 persen. Kepala Bappeda Jabar, Rini Susilawati, mengonfirmasi bahwa alokasi APBD tahun jamak sudah mulai disiapkan sejak perubahan anggaran 2026.

Konstruksi fisik direncanakan dimulai pada kuartal pertama 2027, mencakup pembangunan 12 halte eksklusif di median jalan, jalur khusus (dedicated lane) sepanjang koridor, serta depo dan pusat kendali operasional di kawasan Gedebage. Kontrak pengadaan armada telah memasuki tahap prakualifikasi. Diperkirakan akan ada 45 unit bus listrik berkapasitas 80-100 penumpang yang beroperasi dengan headway 5 menit pada jam sibuk.

Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menyambut baik percepatan ini dan menekankan pentingnya penyelarasan dengan penataan ruang kota. "Pemkot Bandung tengah merevitalisasi trotoar dan menyiapkan jalur pedestrian yang terhubung langsung dengan halte BRT. Kami ingin memastikan akses pejalan kaki dan pesepeda terintegrasi sejak hari pertama," ungkapnya. Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembebasan lahan di segmen yang melintasi wilayahnya tepat waktu.

Rapat juga menghasilkan keputusan pembentukan Badan Pengelola Transportasi Bandung Raya (BPT Bandung Raya) sebagai otoritas tunggal yang akan mengoperasikan sistem ini. Kelembagaan ini diharapkan mampu memecah kebuntuan koordinasi yang selama ini menjadi kendala utama pengembangan transportasi publik di kawasan aglomerasi.

Tantangan dan Antisipasi

KDM tidak menampik adanya tantangan berat, khususnya terkait resistensi pengguna kendaraan pribadi dan penyesuaian rekayasa lalu lintas. "Kami sudah hitung, saat jalur khusus diberlakukan, ada potensi penurunan kapasitas jalan eksisting sebesar 18-23 persen di beberapa segmen. Ini harus dikompensasi dengan kebijakan pembatasan kendaraan dan insentif penggunaan angkutan umum," jelasnya.

Oleh karena itu, mulai awal 2027, pemerintah akan memberlakukan uji coba sistem ganjil-genap di tiga ruas jalan utama bersamaan dengan soft launching BRT. Survei yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung pada pertengahan 2026 menunjukkan bahwa 67,4 persen responden bersedia beralih ke BRT jika tarif terjangkau dan ketepatan waktu terjamin.

Dengan terobosan ini, Bandung Raya diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan kronis yang selama ini merugikan ekonomi hingga triliunan rupiah per tahun. "Transportasi yang modern dan terintegrasi adalah fondasi daya saing daerah. Kami tidak hanya membangun bus dan halte, tetapi juga peradaban mobilitas baru bagi masyarakat Bandung Raya," pungkas KDM.