BPS Pastikan Data Sensus Ekonomi Aman, Pramono Ajak Warga Sukseskan

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi mengajak seluruh masyarakat ibu kota untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ajakan tersebut disampaikan bersamaan dengan penegasan dari BPS bahwa kerahasiaan data seluruh responden dijamin sesuai peraturan perundang-undangan.

"Sensus Ekonomi 2026 adalah momen yang sangat penting untuk memperoleh potret perekonomian yang akurat dan menyeluruh. Saya mengimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari pedagang kecil hingga perusahaan besar, agar tidak ragu memberikan data yang sebenarnya," ujar Pramono Anung dalam keterangan pers di Balai Kota, Senin (5/5/2025).

Pernyataan Gubernur Pramono tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan sensus yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi Jakarta masa depan. Sensus ini juga akan menjadi landasan penyusunan kebijakan strategis di berbagai sektor mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga pengembangan infrastruktur.

Jaminan Keamanan Data Mutlak

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, yang mewakili Kepala BPS RI, menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dilindungi secara ketat. "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, data individu responden bersifat rahasia dan tidak akan dipublikasikan. Kami menjamin keamanan data dari penyalahgunaan," tegasnya.

Ia menjelaskan, BPS hanya menyajikan data dalam bentuk agregat statistik sehingga tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi data satu pun responden. Petugas sensus yang diterjunkan juga telah melalui seleksi dan pelatihan khusus, serta terikat sumpah untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

"Kekhawatiran pelaku usaha terkait kerahasiaan data seharusnya bisa dihilangkan. Ini adalah sensus ekonomi kedua yang kami lakukan, dan sejak sensus pertama, tidak pernah terjadi kebocoran data," tambahnya.

Momentum Strategis bagi Pelaku Usaha

Pramono Anung memandang Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum strategis tidak saja bagi pemerintah, tetapi juga bagi dunia usaha. Data yang dihasilkan akan memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur perekonomian Jakarta, termasuk skala usaha, jenis kegiatan ekonomi, dan sebaran geografisnya.

"Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat merancang insentif dan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Bagi pelaku usaha, informasi ini juga berguna untuk melihat peluang pasar dan kompetisi," papar Pramono.

Mantan Sekretaris Kabinet tersebut juga menekankan bahwa partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat krusial. Ia meminta agar pelaku usaha tidak menganggap enteng sensus ini. "Seringkali data ekonomi yang tidak akurat membuat kebijakan menjadi salah arah. Maka, mari kita sukseskan bersama," katanya.

Cakupan dan Tujuan Sensus

Sensus Ekonomi 2026 direncanakan menyasar seluruh pelaku usaha di Jakarta tanpa terkecuali, mulai dari usaha mikro seperti pedagang kaki lima, usaha kecil menengah, hingga perusahaan multinasional. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan mampu merepresentasikan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.

Menurut BPS, sensus ini akan mengumpulkan informasi tentang jenis kelamin pengelola usaha, jumlah tenaga kerja, omzet, aset, hingga penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan ekonomi. Data tersebut selain digunakan untuk penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga menjadi dasar evaluasi dan perencanaan berbagai program pembangunan.

Seluruh proses pendataan dijadwalkan berlangsung pada triwulan pertama tahun 2026, dengan masa persiapan mulai tahun 2025. BPS tengah melakukan sosialisasi dan pendataan awal untuk memetakan wilayah dan jumlah responden potensial.

Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Gubernur Pramono Anung, menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan sensus. Dukungan tersebut mencakup penyediaan data awal, fasilitasi sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, hingga pengamanan bagi petugas sensus di lapangan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh lurah dan camat agar membantu BPS dalam setiap tahapan. Warga harus merasa nyaman dan percaya bahwa data mereka aman," ujar Pramono.

Ia menambahkan, Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan data yang valid. "Jika data Jakarta akurat, maka kebijakan nasional juga akan lebih tepat. Ini adalah kontribusi kita untuk Indonesia," tegasnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan basis data yang kuat untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Baca juga:

• Kontingen Seskoal Buka Poral 2026 dengan Parade Formasi Ciamik
• Pramono Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi, BPS Pastikan Keamanan Data