rizky-amelia
Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia melalui peran strategis Sekretaris Utama sebagai penanggung jawab koordinasi administratif dan operasional lembaga. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyatakan bahwa penguatan tata kelola kebencanaan menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan geografis dan klimatologis yang semakin kompleks di Tanah Air.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kerangka Rapat Koordinasi internal yang membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan geologis sepanjang tahun. Rustian menekankan bahwa BNPB terus menindaklanjuti arahan Presiden terkait percepatan respons darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Strategis Sekretaris Utama dalam Tata Kelola Kebencanaan
Berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, Sekretaris Utama BNPB memiliki fungsi krusial dalam mengoordinasikan seluruh unit kerja, mulai dari Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, hingga Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rustian menegaskan bahwa sinergi lintas deputi menjadi kunci efektivitas penanganan bencana di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami memastikan seluruh sumber daya, baik personel, logistik, maupun anggaran, dapat digerakkan secara cepat dan tepat sasaran ketika terjadi bencana,” ujar Rustian dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa BNPB terus memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi tersebut mencakup penyusunan rencana kontingensi, simulasi evakuasi, serta pemutakhiran data risiko bencana berbasis wilayah.
Penguatan Kesiapsiagaan dan Sistem Peringatan Dini
Dalam rapat koordinasi tersebut, BNPB menetapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Rustian menyatakan bahwa sistem peringatan dini menjadi instrumen utama dalam mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material. Ia menyebutkan bahwa BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mengembangkan teknologi deteksi dini yang terintegrasi.
“Peringatan dini yang akurat dan cepat harus sampai ke masyarakat dalam hitungan menit, bukan jam,” tegasnya.
Selain itu, BNPB mendorong penguatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan berkala, sertifikasi personel tanggap darurat, serta penyediaan peralatan evakuasi di wilayah rawan bencana. Rustian menambahkan bahwa program Desa Tangguh Bencana terus diperluas sebagai upaya membangun ketahanan komunitas di tingkat akar rumput.
Sinergi Lintas Sektor dan Akuntabilitas Anggaran
Dalam aspek tata kelola keuangan, Sekretaris Utama BNPB menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran penanggulangan bencana. Ia menyatakan bahwa seluruh pengeluaran darurat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam mekanisme dana siap pakai yang dikelola Kementerian Keuangan.
Rustian juga menyoroti pentingnya sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta organisasi masyarakat sipil dalam setiap operasi tanggap darurat. Menurutnya, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa.
“Tidak ada satu lembaga pun yang bisa menangani bencana sendirian. Sinergi adalah keniscayaan,” ujarnya.
BNPB mencatat bahwa Indonesia berada di kawasan rawan bencana, mulai dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga kekeringan. Kondisi ini menuntut kesiapan berkelanjutan dan pembaruan data risiko secara periodik.
Komitmen terhadap Korban dan Masyarakat Terdampak
Pada bagian akhir penyampaiannya, Rustian menegaskan bahwa seluruh kebijakan BNPB berorientasi pada perlindungan masyarakat. Ia menyatakan bahwa percepatan penyaluran bantuan, pendirian hunian sementara, serta pemulihan mata pencaharian korban bencana menjadi indikator utama keberhasilan penanganan.
“Keputusan yang kami ambil selalu berpijak pada kepentingan korban dan masyarakat terdampak. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Dengan penguatan koordinasi, kesiapsiagaan, dan akuntabilitas tersebut, BNPB menargetkan penurunan indeks risiko bencana nasional secara bertahap. Sekretaris Utama BNPB menutup dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan budaya siaga bencana di lingkungan masing-masing.
Comments (0)