BNPB Tegaskan Komitmen Keterbukaan Data Kebencanaan Nasional

Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya dalam menyajikan data kebencanaan yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam Rapat Koordinasi yang membahas pengelolaan informasi kebencanaan nasional.

"Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap informasi mengenai bencana tersampaikan secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat," tegas Berton SP Panjaitan dalam forum tersebut. Ia menekankan bahwa keterbukaan data merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, posisi strategis pusat data tidak sekadar berperan sebagai penyedia statistik, melainkan juga sebagai instrumen pengambilan keputusan lintas sektor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, seluruh institusi negara berkewajiban menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, termasuk dalam aspek diseminasi informasi.

Penguatan Sistem Informasi Terpadu

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, BNPB menetapkan sejumlah langkah penguatan sistem informasi kebencanaan yang berbasis teknologi digital. Berton SP Panjaitan menyatakan bahwa integrasi data antarinstansi menjadi prioritas utama, mengingat Indonesia berada pada kawasan rawan bencana geologis maupun hidrometeorologis.

"Kami menindaklanjuti arahan pimpinan dengan memperkuat interoperabilitas data. Setiap laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, kabupaten, dan kota akan tersinkronisasi dalam satu platform nasional yang dapat diakses secara real time," ujar Berton.

Ia menambahkan bahwa sinkronisasi data tersebut mencakup informasi mengenai kejadian bencana, jumlah korban, kerusakan infrastruktur, hingga status tanggap darurat di setiap daerah. Hal ini dinilai krusial agar pemerintah pusat dan daerah dapat bergerak berdasarkan keputusan yang didukung data valid, bukan asumsi.

Selain itu, BNPB disebut tengah memperkuat kanal komunikasi resmi untuk mencegah penyebaran hoaks atau disinformasi yang kerap muncul pasca-kejadian bencana. Menurut Berton, literasi kebencanaan bagi masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mitigasi.

Sinergi Lintas Sektor dan Daerah

Berton SP Panjaitan menegaskan bahwa pengelolaan data kebencanaan tidak dapat berjalan sendiri. Ia mendorong sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi, serta pemerintah daerah dalam menyusun laporan bersama.

"Pleno koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan akan terus kami lakukan secara berkala. Keputusan yang diambil harus berdasarkan UU dan prosedur standar, bukan improvisasi yang justru menimbulkan kebingungan di masyarakat," tuturnya.

Ia juga menyampaikan bahwa BNPB akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis data dan komunikasi risiko. Pelatihan bagi petugas pusat data daerah direncanakan berjalan berkelanjutan guna menjamin keseragaman kualitas laporan.

Komitmen Transparansi kepada Publik

Pada bagian akhir pernyataannya, Berton SP Panjaitan menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi kebencanaan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Ia menyebut transparansi sebagai bentuk akuntabilitas negara terhadap warga.

"Setiap warga negara berhak tahu kondisi wilayahnya. Karena itu, kanal informasi resmi BNPB akan terus diperbarui, termasuk melalui laman daring dan media sosial institusi," kata Berton.

Ia menambahkan bahwa laporan harian, mingguan, dan bulanan mengenai kejadian bencana akan dipublikasikan secara konsisten sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, masyarakat, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk kajian maupun respons kemanusiaan.

BNPB berharap langkah penguatan tersebut mampu menurunkan risiko bencana melalui keputusan yang tepat sasaran. Komitmen ini sekaligus menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh elemen bangsa.