BGN Pecat 261 Pegawai Bermasalah, Tanpa Kompensasi

Jakarta, Apaberita – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memberhentikan 261 pegawai yang dinilai bermasalah. Keputusan tegas itu diumumkan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/07/2026). Pemecatan massal ini mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari staf pelaksana hingga pejabat eselon III, dan dilakukan tanpa pemberian kompensasi, sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran disiplin berat, penyelewengan wewenang, dan tindakan yang merugikan keuangan negara.

Rincian Pelanggaran dan Dasar Hukum

Berdasarkan hasil audit internal yang digelar selama tiga bulan terakhir, BGN mengidentifikasi sejumlah pelanggaran serius yang melibatkan ratusan pegawainya. Modus yang paling dominan adalah penyalahgunaan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis, dengan menjual kembali pasokan ke pasar gelap. Sebanyak 89 pegawai terbukti terlibat dalam praktik tersebut. Pelanggaran lain meliputi pemerasan terhadap vendor (37 kasus), pemalsuan laporan distribusi (52 kasus), serta pelanggaran disiplin kronis seperti mangkir kerja tanpa keterangan hingga lebih dari 30 hari kerja (83 kasus).

Seluruh proses pemberhentian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 8 yang mengatur hukuman disiplin berat. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui tahapan pemeriksaan yang ketat oleh Tim Pemeriksa Disiplin dan telah memperoleh rekomendasi dari Inspektorat Jenderal BGN. “Kami tidak main-main dengan integritas. Setiap rupiah yang dikucurkan untuk program ini adalah hak rakyat, terutama anak-anak Indonesia, dan siapa pun yang mencurinya harus menghadapi konsekuensi paling keras,” ujarnya.

Pernyataan Pimpinan dan Komitmen Antikorupsi

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan bahwa pemberhentian ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi tahap kedua yang tengah digulirkan lembaganya. “Kepercayaan publik adalah fondasi Program Makan Bergizi Gratis. Tanpa kepercayaan itu, semua upaya kita akan sia-sia. Karena itu, kami tidak akan menoleransi sekecil apa pun pelanggaran,” tegasnya di hadapan awak media. Agustina juga mengungkapkan bahwa BGN bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindaklanjuti sejumlah kasus yang berindikasi pidana.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Trenggono menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengawasan. Ia menyebut bahwa BGN telah mengembangkan platform digital bernama Sistem Pemantauan Distribusi Pangan Terintegrasi (SIPADI) yang mampu melacak pergerakan bahan pangan secara real-time mulai dari gudang pusat hingga ke sekolah-sekolah penerima manfaat. “Teknologi ini akan meminimalkan celah penyimpangan. Kami juga memperkuat unit pengaduan masyarakat yang terhubung langsung dengan jalur pelaporan KPK,” beber Trenggono. Dengan sistem baru ini, setiap laporan dijanjikan mendapat respons dalam kurun waktu 1×24 jam.

Dampak Internal dan Langkah Rekruitmen Ulang

Pemecatan 261 pegawai menciptakan kekosongan signifikan pada struktur operasional BGN, terutama di unit logistik dan rantai pasok yang menjadi tulang punggung program. Untuk menjaga kelancaran distribusi, BGN segera membuka rekrutmen terbuka bagi tenaga profesional dan honorer dengan kontrak berbasis kinerja. Sekretaris Utama BGN, yang turut hadir meski tidak berada di podium, menyatakan bahwa proses rekrutmen akan menekankan pada integritas melalui tes psikometri dan verifikasi latar belakang yang ketat bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Di internal, langkah ini memicu gelombang kekhawatiran sekaligus apresiasi. Sejumlah pegawai yang diwawancarai secara terpisah mengaku lega karena lingkungan kerja menjadi lebih bersih. Namun, mereka juga berharap agar proses seleksi pengganti tidak dimasuki titipan politik. Menanggapi hal tersebut, Sudaryono menegaskan bahwa rekrutmen akan berjalan transparan dan bebas dari intervensi. “Kami sudah meminta pengawasan langsung dari Ombudsman RI. Semua tahapan akan disiarkan secara daring. Tidak ada jalur khusus,” pungkasnya.

Publik dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyambut baik tindakan BGN. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam keterangannya, menyebut pemecatan massal ini sebagai preseden positif di tengah budaya impunitas birokrasi. Namun, ia mengingatkan agar proses hukum terhadap pegawai yang terbukti merugikan negara tetap dijalankan. “Ini bukan sekadar pemecatan administratif. Jika ada unsur korupsi, harus ada pidana,” ujarnya.

Konteks Program dan Ekspektasi Publik

Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pada awal 2025 merupakan salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan anggaran mencapai Rp 120 triliun per tahun, program ini menyasar lebih dari 80 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena besarnya dana yang dikelola, potensi kebocoran menjadi perhatian utama. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I 2026 mencatat adanya ketidakberesan dalam pengelolaan logistik di 12 provinsi, yang diduga kuat terkait dengan puluhan pegawai yang kini dipecat.

Sudaryono menegaskan bahwa BGN akan terus melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk melakukan rotasi besar-besaran di level manajerial. “Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Ini adalah proses berkelanjutan. Target kami, pada akhir 2026, BGN menjadi salah satu lembaga dengan indeks integritas tertinggi,” ucapnya. Ia juga berjanji akan menyampaikan laporan lengkap perkembangan kasus ini kepada Presiden dalam rapat kabinet mendatang.

Dengan pemecatan ini, BGN menegaskan posisinya sebagai lembaga yang tidak memberi ruang bagi perilaku menyimpang. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh kementerian dan lembaga lain bahwa era toleransi terhadap pegawai bermasalah telah berakhir. Masyarakat menunggu implementasi konkret dari komitmen tersebut, sembari berharap program vital penanganan gizi dapat berjalan tanpa noda.