BGN Dapat Wejangan KPK agar Penerima MBG Terfokus dan Tepat Sasaran

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menerima masukan strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah audiensi yang digelar di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang serta dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono. Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas dan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi andalan pemerintah dalam mengatasi masalah gizi sekaligus menekan angka kemiskinan.

Fokus pada Ketepatan Sasaran

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang ditemui usai audiensi menyampaikan bahwa pimpinan KPK menekankan pentingnya agar program MBG lebih tepat sasaran. Pesan itu, menurutnya, menjadi perhatian serius bagi BGN untuk segera ditindaklanjuti.

"Tadi juga sesuai dengan pesan-pesan dari pimpinan KPK, supaya lebih tepat sasaran," ujar Agustina di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Selain menekankan ketepatan sasaran, pimpinan KPK juga meminta agar penerima manfaat MBG lebih terfokus. Langkah ini dinilai krusial untuk menghindari tumpang-tindih data penerima, potensi penyelewengan, serta memastikan bantuan gizi tersebut benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan, seperti anak-anak dari keluarga kurang mampu, ibu hamil, dan balita yang rawan stunting.

Komitmen BGN Perbaiki Data dan Distribusi

Agustina menegaskan bahwa BGN akan menindaklanjuti seluruh wejangan dari KPK tersebut secara konkret. Salah satu langkah utama adalah melakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala dan menyelaraskannya dengan basis data terpadu milik pemerintah. Dengan demikian, penyaluran MBG diharapkan tidak lagi menimbulkan kecemburuan sosial maupun kebocoran anggaran.

"Pesan-pesan itu akan kami tindaklanjuti," ujar Agustina, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus meningkatkan akuntabilitas program.

Audensi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya KPK dalam mencegah korupsi pada program-program bantuan sosial berskala besar. Sejak awal, KPK memang menaruh perhatian khusus pada tata kelola program MBG, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan dan luasnya cakupan penerima yang tersebar di seluruh Indonesia. Masukan mengenai ketepatan dan fokus sasaran diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal BGN serta mempersempit ruang bagi praktik penyimpangan.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui sinergi antara BGN dan KPK, diharapkan program ini dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak. Pantauan Apaberita.com, langkah ini akan terus dikawal publik agar amanah anggaran negara tidak disalahgunakan.