Kementerian Haji Usul BPIH 2027 Rp 107 Juta, Naik Rp 19 Juta

Apaberita.com, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Angka itu melonjak sekitar Rp19,93 juta dibanding BPIH 2026 yang tercatat Rp87,41 juta. Usulan ini mencuat dalam rapat evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Angka Resmi Usulan Kemenhaj

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memaparkan langsung usulan tersebut di hadapan para anggota dewan. Ia menyebut besaran BPIH untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi mencapai Rp107.340.172,02 per jemaah.

"Usulan BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar 107.340.172,02 rupiah per jemaah. Atau mengalami kenaikan sebesar 19.930.806,57 rupiah."

Respon DPR dan Permintaan Transparansi

Komisi VIII DPR langsung menanggapi usulan tersebut dengan mempertanyakan rincian komponen biaya yang menyebabkan kenaikan hampir Rp20 juta. Beberapa anggota dewan meminta Kemenhaj membuka data transparan agar lonjakan signifikan ini bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam rapat evaluasi itu, DPR juga menyoroti sejumlah catatan dari musim haji 2026, seperti kendala akomodasi dan transportasi jemaah di tanah suci yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Kenaikan biaya diharapkan diimbangi dengan perbaikan layanan yang nyata, sehingga jemaah mendapat pengalaman haji yang lebih nyaman dan aman.

Komponen Biaya dan Efisiensi

Meski Kemenhaj belum merinci secara terbuka, beban terbesar BPIH umumnya berasal dari biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta konsumsi. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kerap menjadi pemicu utama lonjakan biaya. Komisi VIII dan Kemenhaj sepakat menjadwalkan rapat lanjutan untuk membahas simulasi biaya dan potensi efisiensi. Tujuannya agar kenaikan tidak terlalu membebani calon jemaah, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Kemenhaj menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan seiring dengan penyesuaian biaya yang diusulkan. Keputusan final BPIH 2027 masih menunggu pembahasan lebih lanjut dan persetujuan DPR.