[SUMSEL] Sopir Meninggal saat Antre Solar, DPR Minta Pasokan BBM Subsidi Ditambah

Palembang, Sumatera Selatan — Seorang sopir truk pengangkut kelapa sawit meninggal dunia saat mengantre BBM subsidi jenis Bio Solar di sebuah SPBU di kawasan Jalan Lintas Timur, Palembang, Selasa (10/8) dini hari. Insiden ini memicu desakan dari Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, agar pemerintah segera menambah kuota BBM subsidi untuk wilayah Sumatera Selatan dan mengevaluasi sistem distribusinya.

Kronologi: Meninggal Setelah Antre 7 Jam

Berdasarkan keterangan saksi dan pihak keluarga, korban berinisial MS (48), warga Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, telah mengantre di SPBU 24.306.01 sejak pukul 19.00 WIB malam sebelumnya. Antrean kendaraan niaga dan pribadi mengular hingga 2,3 kilometer di luar area SPBU. MS yang mengemudikan truk Hino bernomor polisi BG 9876 ZQ ditemukan tidak sadarkan diri di balik kemudi sekitar pukul 02.15 WIB. Petugas SPBU dan warga setempat mengevakuasi korban ke RSUP Dr. Mohammad Hoesin, namun nyawanya tidak tertolong. Dugaan sementara, korban mengalami serangan jantung akibat kelelahan dan tekanan psikis selama menunggu antrean panjang.

Anggota DPR Desak Evaluasi Distribusi

Menanggapi kejadian tersebut, Yulian Gunhar, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Sumsel, menyampaikan belasungkawa dan langsung mendorong evaluasi menyeluruh. Ia meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turun tangan memperbaiki rantai pasok BBM subsidi di provinsi itu.

“Ini tragedi yang seharusnya tidak terjadi. Saya mendesak BPH Migas serta PT Pertamina (Persero) segera menambah suplai Bio Solar dan Pertalite ke Sumsel. Kuota tahun ini sudah tidak memadai, dan fakta di lapangan menunjukkan antrean masih mengular di lebih dari 30% SPBU di Sumsel. Ini masalah kemanusiaan, bukan sekadar angka,”

tegas Yulian dalam konferensi pers virtual, Selasa pagi.

Angka Kuota dan Kebutuhan Riil

Berdasarkan data BPH Migas, kuota Bio Solar untuk Sumatera Selatan tahun ini sebesar 1,18 juta kiloliter, sementara realisasi hingga akhir Juli 2025 sudah menyentuh 62%. Untuk Pertalite, kuota dijatah 2,05 juta kiloliter dengan serapan 59% di periode yang sama. Yulian menyebut laju konsumsi di wilayah ini meningkat 14–17% dibanding tahun lalu, seiring peningkatan aktivitas angkutan tambang, perkebunan, dan logistik antarpulau.

Ia merinci sejumlah poin krusial yang mesti segera dijalankan pemerintah:

• Penambahan kuota Bio Solar minimal 20% dari alokasi saat ini, dan 10% untuk Pertalite.
• Distribusi berbasis titik rawan dengan memetakan 57 SPBU di Sumsel yang kerap mengalami antrean lebih dari tiga jam.
• Operasi pasar BBM subsidi di daerah-daerah penyangga seperti Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Musi Banyuasin.
• Pengetatan pengawasan terhadap penyelewengan BBM subsidi, termasuk dugaan pembelian oleh industri yang tidak berhak.

Respon BPH Migas dan Pertamina

Sementara itu, Kepala BPH Migas wilayah Sumbagsel, Hendri Kusuma, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah suplai di area yang dikeluhkan. “Kami sudah mengirimkan nota dinas ke kantor pusat agar ada relaksasi kuota tambahan. Pertamina juga kami minta menambah frekuensi pengiriman ke SPBU-SPBU rawan antrean,” ujarnya. Ia menambahkan, tim akan melakukan inspeksi lapangan dalam dua hari ke depan.

Insiden meninggalnya MS mempertegas potret kesenjangan antara alokasi subsidi dan kebutuhan riil masyarakat. DPR berharap ada solusi cepat agar kejadian serupa tidak terulang.