Bapanas Perkuat Intervensi Pasar untuk Stabilitas Harga Beras Premium

JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memutuskan untuk memperluas cakupan intervensi pasar guna memastikan ketersediaan dan kestabilan harga beras premium di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Bapanas, Jakarta, pada Selasa (23/3) pukul 14.00 WIB, dipimpin langsung oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi bersama jajaran deputi dan perwakilan Kementerian Perdagangan serta Perum Bulog.

Rapat tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Percepatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok, sekaligus menjawab dinamika harga beras premium di pasar ritel yang dalam dua pekan terakhir tercatat naik rata-rata 2,7 persen di 12 provinsi sentra konsumsi.

Strategi Intervensi Terintegrasi

Dalam arahannya, Kepala Bapanas menegaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan tiga jalur intervensi secara bersamaan: penyaluran beras premium melalui Operasi Pasar Khusus (OPK), penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta fasilitasi kemitraan antara BUMN pangan dan distributor daerah. “Kami tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar sepenuhnya. Harus ada kehadiran negara untuk mengoreksi disparitas harga yang memberatkan konsumen,” ujar Arief Prasetyo Adi kepada awak media usai rapat.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, total volume beras premium yang akan digelontorkan dalam tahap pertama intervensi mencapai 150.000 ton, dengan alokasi 90.000 ton untuk wilayah Jawa-Bali dan 60.000 ton untuk luar Jawa-Bali. Penyaluran akan dilakukan melalui 17.500 titik distribusi yang terdiri atas pasar tradisional terpilih, gerai ritel modern, dan mitra Perum Bulog di 34 provinsi.

Mekanisme Penyaluran dan Pengawasan

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa mekanisme penyaluran akan dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dimulai pada 2 April 2025 dengan target distribusi 75.000 ton selama 30 hari. Gelombang kedua akan diluncurkan pada 5 Mei 2025 dengan volume yang sama, disertai evaluasi menyeluruh terhadap dampak harga di tingkat konsumen. “Setiap titik distribusi wajib memasang harga eceran tertinggi yang ditetapkan Bapanas, yaitu Rp11.500 per kilogram untuk beras premium kemasan 5 kilogram. Satuan Tugas Pangan akan melakukan monitoring harian secara acak,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Bapanas menggandeng Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Dinas Perdagangan provinsi. Tim gabungan akan menyisir pasar induk di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Denpasar—lima kota yang menjadi barometer pergerakan harga beras nasional. Sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha disiapkan bagi pelaku usaha yang terbukti mempermainkan harga di luar batas yang telah ditetapkan.

Program Stabilisasi Harga untuk Daya Beli

Selain operasi pasar, Bapanas juga meluncurkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (PSPHP) untuk beras premium. Program ini memberikan insentif bagi distributor yang bersedia menyalurkan beras premium dengan margin terbatas sesuai Harga Acuan Penjualan di Konsumen (HAPK). Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menjelaskan bahwa insentif diberikan dalam bentuk subsidi ongkos angkut dan kompensasi selisih harga. “Kami menyediakan alokasi anggaran Rp420 miliar yang bersumber dari Dana Stabilisasi Harga Pangan. Setiap distributor yang menyalurkan minimal 500 ton per bulan berhak mengajukan klaim subsidi,” kata Rachmi dalam sesi pemaparan teknis.

Kebijakan ini, menurutnya, dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah-bawah yang mengandalkan beras premium sebagai kebutuhan pokok harian. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS per September 2024 menunjukkan bahwa 38 persen rumah tangga di perkotaan kini beralih ke beras premium seiring meningkatnya kesadaran akan kualitas pangan, sehingga stabilitas harganya menjadi semakin krusial.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dan Bulog

Rapat koordinasi juga menyepakati penguatan peran pemerintah daerah melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memantau stok dan harga di tingkat kabupaten/kota. Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKI Jakarta, Suharini Eliawati, yang hadir dalam rapat, menyatakan komitmennya untuk menyediakan 120 titik pasar murah di seluruh kecamatan. “Kami siap mendukung penuh. Di Jakarta, permintaan beras premium mencapai 1.200 ton per hari, sehingga intervensi dari pusat sangat kami butuhkan. Mulai pekan depan, kami akan integrasikan data stok daerah dengan dashboard Bapanas secara real-time,” ujarnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menambahkan bahwa stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 1,2 juta ton, terdiri atas 800.000 ton beras medium dan 400.000 ton beras premium. “Kami siap menyalurkan kapan pun dibutuhkan. Ketersediaan tidak menjadi masalah, tinggal bagaimana memastikan distribusi tepat sasaran dan harga di konsumen tidak melebihi HET,” ungkapnya. Bulog juga diminta untuk membuka akses bagi usaha mikro yang ingin membeli beras premium secara langsung di gudang-gudang Bulog dengan harga distributor.

Proyeksi Dampak dan Keberlanjutan

Bapanas memproyeksikan bahwa dengan intervensi ini, harga beras premium di tingkat konsumen akan kembali ke level Rp11.500–Rp11.800 per kilogram dalam waktu dua hingga tiga pekan setelah operasi pasar dimulai. Proyeksi tersebut didasarkan pada model ekonometrik stok versus permintaan yang memperhitungkan faktor panen raya di sentra produksi seperti Karawang, Subang, dan Ngawi yang puncaknya akan berlangsung pada April—Mei 2025.

Untuk memastikan keberlanjutan, Bapanas juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian guna menyinkronkan data produksi dan serapan gabah. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam sambutannya secara virtual, menyebutkan bahwa produksi beras nasional pada kuartal I-2025 diprediksi mencapai 18,3 juta ton gabah kering giling, naik 4,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. “Kami optimistis, dengan kolaborasi yang solid, kita tidak hanya menjaga harga tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional,” pungkas Arief Prasetyo Adi menutup rapat.