Megawati Resmikan Monumen Kudatuli: Jangan Pernah Terulang Lagi

JAKARTA, APABERITA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli di halaman Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Minggu (27/7/2026). Peringatan 30 tahun tragedi penyerangan kantor partai berlambang banteng itu menjadi momen refleksi politik yang mendalam. Megawati dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak pernah melupakan peristiwa berdarah tersebut dan meminta agar sejarah kelam itu tidak pernah berulang di tanah air.

“Saya, Megawati Soekarnoputri, tidak akan pernah lupa apa yang terjadi pada 27 Juli 1996. Peristiwa itu adalah luka bagi demokrasi kita. Saya berharap, jangan sampai kejadian serupa menimpa generasi penerus bangsa,” ujar Megawati di hadapan ribuan kader dan simpatisan yang hadir. Suara mantan Presiden kelima RI itu bergetar saat menceritakan kembali detik-detik penyerangan yang memakan korban jiwa dan menghilangkan sejumlah aktivis pro-demokrasi.

Tragedi yang Tidak Boleh Dilupakan

Tanggal 27 Juli 1996 tercatat sebagai hari kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Massa pendukung pemerintah Orde Baru yang diduga kuat dikerahkan oleh kelompok yang tidak menginginkan Megawati memimpin PDI, menyerbu Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Serangan tersebut bertujuan untuk merebut kepemimpinan partai secara paksa dari tangan Megawati yang saat itu telah terpilih secara demokratis dalam Kongres PDI di Surabaya. Akibat peristiwa yang dikenal dengan sebutan Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) itu, lima orang dinyatakan tewas, puluhan lainnya luka-luka, dan belasan orang hilang tanpa jejak.

Megawati mengingatkan bahwa upaya pembungkaman terhadap suara rakyat melalui kekerasan merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. “Ini bukan semata urusan PDI atau Megawati. Ini adalah serangan terhadap demokrasi, terhadap hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi lagi,” tegasnya.

Monumen Sebagai Pelajaran Sejarah

Monumen Kudatuli yang diresmikan hari ini berdiri megah dengan relief yang menggambarkan semangat perlawanan kader PDI terhadap penindasan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa monumen ini bukan hanya untuk mengenang para korban, tetapi juga sebagai sarana edukasi politik bagi generasi muda.

“Melalui monumen ini, kami ingin agar anak cucu kita tahu bahwa demokrasi yang kita nikmati sekarang ini diraih dengan pengorbanan. Jangan sampai mereka mengulangi kesalahan masa lalu, ketika politik dijalankan dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi,” kata Hasto dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa partainya akan menjadikan monumen tersebut sebagai destinasi wajib bagi kader-kader baru untuk belajar sejarah perjuangan.

Pesan untuk Masa Depan Politik Indonesia

Dalam pidato kuncinya, Megawati juga menekankan pentingnya menjaga kematangan dan etika dalam berpolitik, terutama menjelang tahun politik. Meskipun tidak secara spesifik menyebut pemilu yang akan datang, namun pesannya jelas agar kontestasi politik tidak berubah menjadi ajang saling menjatuhkan dengan kekerasan.

“Politik itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat, bukan untuk saling menghancurkan. Saya berharap seluruh elite bangsa, khususnya mereka yang saat ini memegang mandat, dapat menjadi teladan. Jangan lagi ada yang menggunakan cara-cara kotor untuk meraih kekuasaan,” ucap Megawati dengan nada serius. Ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk merenungkan kembali makna Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh nasional, antara lain Menteri Hukum dan HAM, pimpinan MPR/DPR, serta para duta besar negara sahabat. Beberapa korban selamat dan keluarga korban Kudatuli juga turut diundang dan terlihat haru saat Megawati menabur bunga di monumen. Pj. Gubernur DKI Jakarta yang hadir menyatakan dukungannya atas pesan perdamaian yang disampaikan.

Acara ditutup dengan doa bersama dan penampilan teaterikal yang menggambarkan kronologi peristiwa Kudatuli. Para hadirin tampak khusyuk, menandakan bahwa meski 30 tahun berlalu, luka tersebut masih terasa. Megawati meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki sambil menyapa para kader, seakan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi Indonesia.