Sistem Digital MBG Diluncurkan, Orang Tua Pantau Gizi Anak

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengaktifkan platform pemantauan digital bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai pekan depan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa orang tua siswa kini dapat mengakses secara langsung informasi menu harian serta rincian kandungan gizi yang disajikan kepada anak-anak mereka di sekolah. Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin sore, sebagai bagian dari komitmen lembaga tersebut untuk membangun tata kelola program yang transparan dan akuntabel.

"Kami memahami kekhawatiran orang tua terhadap apa yang dikonsumsi anak-anak mereka selama berada di lingkungan sekolah. Mulai minggu depan, seluruh informasi itu tersedia dalam satu sistem yang dapat diakses kapan saja," ujar Sudaryono di hadapan awak media. Ia menambahkan bahwa platform ini merupakan jawaban atas desakan publik dan hasil evaluasi internal BGN dalam tiga bulan terakhir.

Mekanisme Pemantauan dan Data yang Disajikan

Sistem digital yang dikembangkan BGN bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dirancang untuk menyajikan tiga komponen utama. Pertama, daftar menu harian yang akan diperbarui setiap pukul 06.00 WIB sebelum distribusi makanan dimulai. Kedua, tabel komposisi gizi yang mencakup kalori, protein, karbohidrat, lemak, serta vitamin dan mineral esensial. Ketiga, informasi asal bahan baku dan nama penyedia jasa boga yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan di setiap satuan pendidikan. Data tersebut, menurut paparan Sudaryono, diturunkan langsung dari spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh ahli gizi BGN dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan setempat.

Orang tua cukup memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau nama sekolah pada laman resmi BGN untuk mengakses informasi yang dimaksud. Platform ini juga akan tersedia dalam bentuk aplikasi seluler bagi pengguna Android dan iOS. "Kami ingin memberikan kemudahan akses. Tidak ada lagi teka-teki soal menu MBG," tegas mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Selain data menu dan gizi, sistem turut menampilkan laporan hasil uji kelayakan pangan dari laboratorium daerah yang ditunjuk. Pengujian tersebut dilakukan secara berkala dengan metode sampling acak pada titik distribusi. Hasil uji akan diunggah paling lambat tiga hari setelah pengambilan sampel. Langkah ini, menurut BGN, merupakan wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Konstruksi Hukum dan Arahan Strategis

Sudaryono menjelaskan bahwa inisiatif transparansi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 14 Juli 2026 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa seluruh program prioritas nasional wajib memiliki instrumen pengawasan publik berbasis teknologi informasi. BGN menindaklanjuti arahan tersebut dengan menggelar serangkaian uji coba terbatas di 12 kabupaten dan kota di Pulau Jawa sepanjang bulan Juni 2026. Hasil uji coba menunjukkan tingkat akses orang tua mencapai 78 persen dalam kurun dua pekan pertama.

Secara kelembagaan, keputusan ini dikukuhkan melalui Peraturan Kepala BGN Nomor 15 Tahun 2026 tentang Sistem Informasi Manajemen Program Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan pada 18 Juli 2026. "Aturan ini menjadi dasar hukum bagi kami untuk memaksa seluruh vendor dan dinas terkait menyetorkan data secara real-time. Tanpa dasar itu, program semahal ini rawan kebocoran," ujar Sudaryono. Ia merujuk pada total anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai Rp 89,3 triliun.

Dukungan dan Antisipasi Teknis

Sejumlah fraksi di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat menyambut positif langkah BGN. Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyebut sistem pemantauan ini sebagai terobosan yang menjawab keresahan konstituen di daerah pemilihan. "Kami sering menerima keluhan soal variasi menu yang tidak sesuai standar. Dengan platform ini, kontrol sosial bisa berjalan efektif," ujar Rieke melalui sambungan telepon terpisah.

Di sisi teknis, BGN mengantisipasi potensi kendala konektivitas di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Untuk mengatasi hal tersebut, BGN menggandeng Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital guna memastikan seluruh titik distribusi MBG memiliki akses internet minimal melalui satelit orbit rendah. Data per 20 Juli 2026 mencatat dari 28.436 titik distribusi, sebanyak 91 persen telah terhubung, sementara sisanya ditargetkan rampung paling lambat akhir Agustus 2026.

Pusat Data dan Informasi BGN juga telah menyiapkan tim helpdesk yang beroperasi selama 12 jam pada hari kerja untuk menangani pertanyaan dan pengaduan pengguna. "Kami tidak mau sistem ini hanya jadi pajangan di laman resmi. Harus berfungsi, harus menjawab kebutuhan nyata," pungkas Sudaryono di akhir konferensi pers.