Bamsoet Dorong Percepatan Reformasi Birokrasi Pusat-Daerah

Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mendorong percepatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah sebagai langkah strategis mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (20/8/2026), menindaklanjuti program pembenahan tata kelola pemerintahan yang berjalan di seluruh jenjang administrasi negara.

"Reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi bagi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak dalam satu irama agar pelayanan publik berjalan cepat, transparan, dan akuntabel," tegas Bamsoet.

Reformasi Birokrasi Kunci Kualitas Pelayanan Publik

Bamsoet menilai percepatan reformasi birokrasi menjadi keniscayaan di tengah tuntutan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang semakin tinggi. Menurutnya, birokrasi yang ramping, efektif, dan bebas dari praktik berbelit menjadi prasyarat utama bagi terciptanya pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Ia menekankan bahwa penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi digital, serta penataan kelembagaan harus menjadi prioritas di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. "Kita tidak boleh lagi membiarkan masyarakat mengantre lama hanya untuk urusan administrasi sederhana. Percepatan ini harus dirasakan langsung oleh rakyat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Ketua DPR RI tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi. Peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan pengawasan kinerja ASN dinilainya tidak dapat ditunda lagi.

Bamsoet juga menyoroti pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diperluas hingga ke daerah terpencil agar masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor layanan untuk berbagai urusan administratif.

Kolaborasi Pusat dan Daerah Menjadi Kunci

Bamsoet menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa sinergi yang solid, kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dikhawatirkan tidak berjalan optimal di lapangan.

"Koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus diperkuat melalui rapat koordinasi berkala serta penyelarasan regulasi. Jangan sampai kebijakan pusat terhambat oleh peraturan daerah yang tumpang tindih," kata Bamsoet.

Ia pun mendorong agar seluruh daerah memiliki peta jalan reformasi birokrasi yang selaras dengan agenda nasional, termasuk dalam hal digitalisasi layanan publik dan tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu diberikan insentif bagi kawasan yang berhasil menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan.

Menuju Indonesia Emas 2045

Lebih lanjut, Bamsoet mengaitkan percepatan reformasi birokrasi dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurutnya, target menjadi negara maju pada peringatan satu abad kemerdekaan hanya dapat dicapai apabila tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

"Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa birokrasi yang bersih dan melayani. Inilah momentum bagi seluruh elemen pemerintahan untuk membuktikan diri bahwa Indonesia siap bersaing dengan negara-negara maju," tegasnya.

Ketua MPR RI itu juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan. Pergantian kepemimpinan, lanjutnya, tidak boleh menghentikan program reformasi yang telah berjalan, melainkan harus dilanjutkan dan disempurnakan berdasarkan evaluasi yang objektif.

Komitmen Bersama di Seluruh Jenjang Pemerintahan

Bamsoet menyatakan bahwa MPR RI mendukung penuh langkah pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi, termasuk melalui penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia berharap capaian reformasi dapat dievaluasi secara berkala dengan indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita membutuhkan komitmen bersama dari seluruh fraksi dan lembaga negara untuk memastikan agenda ini berjalan hingga ke pelosok daerah. Pelayanan publik yang baik adalah hak rakyat, dan negara wajib memenuhinya," ujar Bamsoet.

Sebagai penutup, politikus Partai Golkar itu mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai gerakan bersama, bukan sekadar seremonial. Ia optimistis dengan kerja sama yang solid antara pusat dan daerah, kualitas pelayanan publik Indonesia akan terus membaik dan mendekatkan bangsa pada pencapaian Indonesia Emas 2045.