Airlangga Akan Lapor Presiden soal Harga Solar Khusus Kapal Besar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan rencana penyampaian langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai usulan harga BBM solar industri khusus bagi armada perikanan tangkap berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Pengumuman ini disampaikan usai Rapat Koordinasi yang digelar di Jakarta, Senin (13/7). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri bersama jajaran direksi.

Dalam rapat, Airlangga menekankan bahwa saat ini subsidi solar sebesar Rp6.800 per liter hanya dinikmati oleh nelayan kecil pemilik kapal di bawah 30 GT. Armada perikanan yang lebih besar, yang beroperasi di zona tangkap lebih jauh, belum mendapatkan perlakuan fiskal serupa dan harus membeli solar dengan harga industri yang terus merambat naik seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia.

“Saya akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden perihal harga khusus ini,”

“Nelayan kecil memang sudah menerima subsidi Rp6.800 per liter, tetapi itu terbatas untuk kapal di bawah 30 GT. Adapun yang sekarang kami bicarakan adalah armada 30 sampai 200 GT.”

Struktur Biaya dan Dampak Harga Solar

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lotharia Latif, membeberkan kondisi keuangan armada nasional. Ia menyebut pembelian BBM mendominasi beban operasional dengan porsi mencapai 70 persen.

“Selama ini mereka wajib menggunakan BBM industri dengan harga yang berlaku umum. Karena 70 persen biaya operasional kapal terserap oleh BBM, maka setiap kenaikan harga langsung menekan pendapatan dan bahkan mengancam keberlangsungan usaha,”

Ia mencontohkan, kapal berkapasitas 100 GT yang melaut selama dua pekan bisa menghabiskan dana puluhan juta rupiah hanya untuk solar. Apabila harga solar industri naik, selisih Rp1.000 per liter saja dapat menambah beban jutaan rupiah per trip. Hal ini menjadi keluhan utama para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi nelayan besar di berbagai provinsi.

Perumusan Alternatif Kebijakan

Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait skema harga khusus yang diminta. Pemerintah, katanya, sedang menimbang sejumlah alternatif mekanisme.

“Kami masih merumuskan beberapa opsi. Belum ada yang diputuskan, tetapi yang terpenting adalah aspirasi nelayan besar agar bisa memperoleh harga BBM yang lebih rasional dapat terwadahi,”

Trenggono menambahkan bahwa kenaikan harga minyak mentah internasional menjadi faktor utama mahalnya solar industri domestik. Oleh karena itu, kebijakan apa pun nantinya harus mempertimbangkan stabilitas pasokan BBM dan dampaknya terhadap sektor lain.

Pasokan dan Kesiapan Pertamina

Dari sisi energi, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan kalkulasi ketersediaan solar industri guna memastikan kebutuhan sektor perikanan tangkap dapat dipenuhi tanpa mengganggu alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan kecil maupun pengguna lainnya.

“Kami sedang menghitung secara cermat berapa volume tambahan yang diperlukan dan bagaimana dampaknya terhadap kuota nasional,”

Pertamina, melalui Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri, menyatakan kesiapan penuh mendukung kebijakan yang akan ditetapkan.

“Kami siap mengikuti arahan pemerintah dalam penyaluran BBM dengan skema khusus. Secara teknis, infrastruktur Pertamina mampu menjangkau titik-titik pelabuhan perikanan utama,”

Langkah Strategis Berikutnya

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal sebelum Airlangga melaporkan seluruh masukan dan kalkulasi kepada Presiden Prabowo. Hasil laporan tersebut akan menjadi dasar penetapan mekanisme harga BBM khusus bagi kapal besar, yang diharapkan mampu meringankan biaya operasional sekaligus menjaga daya saing perikanan tangkap nasional. Data menunjukkan bahwa armada 30–200 GT merupakan tulang punggung pasokan ikan konsumsi dan ekspor, sehingga keberlanjutannya menjadi krusial.

Para pelaku usaha berharap agar kebijakan ini segera terwujud, mengingat tekanan biaya operasional yang telah berlangsung lama dan mempersempit margin keuntungan. Dengan sinergi antara Kementerian Perekonomian, KKP, ESDM, dan Pertamina, pemerintah berupaya melahirkan solusi yang berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.

Baca juga:

• WASHINGTON — Donald Trump Kembali Blunder, Perang Timur Tengah Semakin Kacau
• Mahfud MD Soroti Benturan Kewenangan Polri-Kejagung yang Melemahkan Penegakan Hu...