15 Ribu Koperasi Desa Tuntas, Siap Jadi Soko Guru Ekonomi

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa seluruh 15.000 unit Koperasi Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) telah rampung dibangun dan siap beroperasi sebagai fondasi baru perekonomian nasional. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Koperasi Desa di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa (15/4). Ia menyebut capaian ini menandai babak baru pengarusutamaan koperasi sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan yang berdaulat.

Dalam paparannya, Ferry Juliantono menyatakan bahwa pembangunan 15.000 KDKMP yang tersebar di 34 provinsi itu merupakan penugasan langsung dari Presiden untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perkoperasian. “Hari ini kita buktikan bahwa koperasi bukan lagi sektor pinggiran. Dengan tuntasnya 15.000 KDKMP, kita memiliki jaringan ekonomi rakyat yang terstruktur, masif, dan terintegrasi dari desa,” ujarnya.

Skema Pembiayaan dan Tata Kelola

Ferry menjelaskan, setiap KDKMP memperoleh dana stimulan sebesar Rp1 miliar yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Dana itu digunakan untuk membangun gedung pusat layanan, pengadaan alat logistik, serta modal awal unit usaha simpan pinjam, distribusi sembako, dan jasa keuangan mikro. Plt. Direktur Utama LPDB-KUMKM, Retno Widuri, menambahkan bahwa penyaluran 100 persen dana telah selesai pada Maret 2026, dengan mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan inspektorat provinsi dan Satgas Pengawas Koperasi.

Menurut Retno, tata kelola KDKMP mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026 yang mensyaratkan audit keuangan berbasis digital setiap triwulan. “Kami tidak hanya membangun fisik, tetapi juga sistem pengendalian risiko. Setiap koperasi desa wajib menggunakan aplikasi e-Koperasi agar transparan dan akuntabel,” katanya.

Jangkauan dan Sektor Usaha

Dari total 15.000 unit, sebanyak 8.200 KDKMP berlokasi di wilayah perdesaan yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan formal. Menteri Ferry menekankan bahwa koperasi didesain sebagai ekosistem ekonomi terpadu. Setiap unit memiliki sedikitnya empat lini usaha: toko tani untuk stabilisasi harga bahan pokok, klinik keuangan untuk edukasi dan inklusi keuangan, integrasi dengan platform logistik Badan Urusan Logistik (Bulog), serta pusat pelatihan keterampilan bekerja sama dengan balai latihan kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

Data Kementerian Koperasi menunjukkan, hingga pekan kedua April 2026, sekitar 12.600 KDKMP telah membentuk cluster usaha berbasis komoditas unggulan daerah, seperti kopi, kakao, rumput laut, hingga ekonomi kreatif digital. “Ini bukan sekadar bangunan, melainkan pusat aktivasi ekonomi di level bawah. Di banyak tempat, KDKMP menjadi satu-satunya lembaga ekonomi formal yang hadir,” tambah Ferry.

Respon Dewan dan Pelaku Usaha

Ketua Komisi VI DPR RI, Yandri Susanto, yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut, menilai tuntasnya 15.000 KDKMP sebagai pencapaian strategis. “Kami di parlemen mendukung penuh karena program ini menyasar hajat hidup orang banyak. Koperasi desa akan menjadi benteng ekonomi di tengah gejolak global. Komisi VI akan memastikan pengawasannya dari tingkat pusat hingga desa,” ujarnya.

Dukungan senada datang dari Asosiasi Koperasi Indonesia (AKI). Ketua Umum AKI, Mulyadi Jayabaya, menyebut KDKMP sebagai infrastruktur sosial-ekonomi terbesar sejak era reformasi. “Anggota kami di desa-desa merasakan langsung dampaknya. Model bisnisnya tidak sekadar simpan pinjam, tapi juga mengelola rantai pasok pangan dan logistik. Ini koperasi modern yang memberdayakan,” kata Mulyadi.

Target dan Integrasi Nasional

Pemerintah menargetkan pada akhir 2026, seluruh KDKMP sudah terkoneksi dalam jaringan digital nasional bernama Satu Data Koperasi Indonesia (SDKI). Melalui platform tersebut, Kementerian Koperasi bisa memantau perputaran dana, stok barang, dan kinerja unit usaha secara real-time. Menteri Ferry juga mengungkapkan rencana pengembangan layanan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 0 persen melalui KDKMP untuk sektor pertanian dan perikanan, yang akan diuji coba di 1.000 koperasi percontohan mulai Juli 2026.

“Kita ingin KDKMP menjadi gerbang inklusi keuangan yang sesungguhnya. Petani dan nelayan bisa mengakses modal tanpa terbebani bunga tinggi, sekaligus menjual hasil panennya dengan harga yang adil melalui sistem resi gudang yang dikelola koperasi,” tegas Ferry.

Selain itu, Kementerian Koperasi tengah menyusun skema kemitraan strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan dan farmasi agar KDKMP dapat menjadi penyalur resmi pupuk bersubsidi dan obat-obatan generik. Diperkirakan, integrasi ini akan menekan disparitas harga antara Jawa dan luar Jawa hingga 25 persen pada semester pertama 2027.

Dengan rampungnya 15.000 KDKMP, pemerintah optimistis kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat dari 5,1 persen menjadi 8,3 persen pada 2029, sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Ini jawaban kita atas ketimpangan ekonomi. Koperasi bukan lagi alternatif, melainkan arus utama penggerak ekonomi nasional yang berkeadilan,” pungkas Menteri Ferry.

Rapat koordinasi yang berlangsung selama dua jam itu ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian Koperasi, LPDB-KUMKM, pemerintah provinsi, dan perwakilan Gabungan Koperasi Desa untuk menjaga keberlanjutan operasional 15.000 KDKMP.

Baca juga:

• Haru Mpok Atiek Saksikan Cucu Lulus Fakultas Teknik UI
• Di Balik Dominasi Empat Raksasa: Mimpi, Air Mata, dan Semifinal