Zulkifli Hasan Minta Satu Bulan Bebenahi Program MBG

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (15/7/2026). Pertemuan tersebut secara spesifik membahas dinamika pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah bergulir secara nasional. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan mengajukan permohonan waktu selama satu bulan penuh untuk merampungkan evaluasi dan menyusun peta jalan perbaikan yang komprehensif.

“Kami memohon arahan dan restu Bapak Presiden untuk diberikan waktu satu bulan. Waktu ini akan kami gunakan untuk evaluasi total di seluruh sektor, mulai dari hulu rantai pasok bahan pangan, logistik distribusi, hingga titik layanan di sekolah-sekolah. Kami ingin menyuguhkan solusi yang terstruktur, bukan sekadar tambal sulam,” ujar Zulkifli Hasan selepas pertemuan.

Skala Program dan Target Ambisius

Program MBG merupakan salah satu unggulan pemerintahan Prabowo yang dicanangkan sejak awal tahun 2026. Berbasis pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026, program ini menargetkan penyediaan 18 juta paket makanan bergizi setiap hari bagi siswa jenjang PAUD hingga SMA sederajat di 514 kabupaten/kota. Total alokasi anggaran yang digelontorkan pada tahun pertama mencapai Rp 47,3 triliun yang bersumber dari APBN serta dukungan dana alokasi khusus nonfisik.

Namun, perjalanan selama enam bulan pertama menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana teknis mencatat bahwa tingkat kepatuhan penyediaan bahan pangan lokal sesuai standar gizi baru mencapai 67% di sejumlah provinsi. Ketimpangan paling tajam terjadi di wilayah timur Indonesia dan daerah terpencil yang akses rantai dinginnya terbatas.

Kendala Logistik dan Standarisasi Menu

Rapat antara Menko Pangan dan Presiden turut menyoroti laporan lapangan mengenai ketidakseragaman kualitas menu. Di beberapa kota besar, diversifikasi protein hewani dan sayuran sudah berjalan baik, sementara di perdesaan menu masih didominasi karbohidrat dan protein nabati. Dinas Pendidikan di tiga provinsi—Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku—melaporkan angka penolakan siswa terhadap menu baru mencapai 12% karena cita rasa yang belum familiar.

“Saya tidak ingin program baik ini tercederai oleh masalah eksekusi. Bapak Presiden menekankan bahwa target kita bukan sekadar membagikan makanan, melainkan memastikan setiap rupiah yang keluar berkonversi menjadi pengurangan angka stunting dan peningkatan konsentrasi belajar anak. Satu bulan ke depan, kami bersama BGN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan akan duduk bersama menyatukan persepsi soal standar menu, pengadaan, dan pengawasan,” tegas Zulkifli Hasan.

Integrasi dengan Ketahanan Pangan Nasional

Sebagai Menko Pangan, Zulkifli Hasan memiliki visi menjadikan MBG bukan hanya program bantuan sosial, melainkan instrumen penggerak ekonomi perdesaan. Dalam paparannya kepada Presiden Prabowo, ia menyampaikan rencana integrasi pasokan MBG dengan program food estate di Kalimantan Tengah dan lumbung pangan di Sumatra Utara. Dengan model ini, produksi sayur-mayur, telur, dan ikan air tawar dari petani sekitar tidak perlu menempuh rantai distribusi panjang sehingga efisiensi biaya logistik dapat ditingkatkan hingga 30%.

“Dalam waktu satu bulan, kami akan menyelesaikan pemetaan desa penyangga pangan untuk 100 kabupaten prioritas. Ini adalah upaya membangun ekosistem pangan berkelanjutan dari desa ke meja makan siswa,” tambahnya.

Respon dari Pemangku Kepentingan

Sebelumnya, sejumlah pemerintah daerah telah menyuarakan perlunya revisi petunjuk teknis penyaluran MBG agar lebih adaptif terhadap kearifan lokal. Gubernur Sulawesi Selatan, misalnya, mengusulkan siklus menu sepuluh hari berbasis hasil laut yang lebih mudah diterima siswa pesisir. Usulan ini akan masuk dalam dokumen evaluasi satu bulan yang dipimpin langsung oleh Kemenko Pangan.

Presiden Prabowo, menurut keterangan juru bicara istana, memerintahkan agar proses evaluasi tidak bersifat tertutup. “Bapak Presiden meminta Kemenko Pangan membuka ruang dialog dengan para ahli gizi, akademisi, dan perwakilan orang tua murid. Keputusan perbaikan harus berdasarkan data saintifik dan praktik terbaik internasional,” ujar juru bicara tersebut.

Peta Jalan Pascaevaluasi

Zulkifli Hasan menggariskan bahwa hasil evaluasi satu bulan nanti akan dituangkan dalam Peraturan Menko Pangan tentang Standar Operasional Prosedur Revisi MBG. Dokumen tersebut akan mencakup tiga pilar perbaikan: penguatan kelembagaan pengelola di daerah, digitalisasi sistem pemesanan dan pelaporan, serta kemitraan dengan koperasi dan BUMDes sebagai pemasok utama. Penerapan penuh dijadwalkan dimulai pada semester kedua tahun ajaran 2026/2027.

“Kami sadar, program ini adalah investasi sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, saya tidak akan ragu untuk merombak skema yang tidak berjalan efektif. Waktu satu bulan adalah deadline yang sudah saya pertaruhkan langsung di hadapan Presiden,” pungkas Zulkifli Hasan.