KPK Telusuri Jejak Digital Bobby Rizaldi dan Angga di Kasus Suap Audit Muara Enim

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mengintensifkan penelusuran terhadap komunikasi antara anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Rizaldi dan tersangka Angga Dwi Putra dalam pusaran dugaan suap yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif. Langkah ini ditempuh penyidik untuk mengonfirmasi dugaan adanya kesepakatan gelap yang melibatkan pejabat tinggi lembaga audit negara tersebut dalam proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah mengantongi sejumlah bukti permulaan yang menunjukkan adanya aliran dana dan komunikasi intensif antara kedua pihak. Jejak digital ini dinilai krusial untuk membuktikan apakah Bobby Rizaldi turut serta atau memiliki peran signifikan dalam pengaturan opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020. Angga Dwi Putra sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Muara Enim periode 2018-2023, Ahmad Yani, dalam kasus yang sama.

Rekam Jejak Penanganan Perkara

Kasus suap di Kabupaten Muara Enim ini mencuat ke publik sejak operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada September 2021. Saat itu, tim penindakan mengamankan sejumlah pihak berikut uang tunai dalam jumlah signifikan yang diduga merupakan bagian dari fee pengurusan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ahmad Yani diduga menyuap pejabat BPK melalui perantara agar laporan keuangan daerahnya mendapat predikat opini terbaik, yang menjadi salah satu tolok ukur kinerja kepala daerah.

Dalam perkembangan persidangan, keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum mulai mengarah pada dugaan keterlibatan pihak lain yang belum tersentuh. Nama Bobby Rizaldi, yang saat itu menjabat sebagai Anggota VII BPK dengan ruang lingkup pengawasan di wilayah Sumatera, termasuk Muara Enim, muncul dalam beberapa kesaksian dan dokumen yang disita KPK. Namun hingga saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi, meskipun intensitas pemanggilan dan pendalaman keterangannya terus meningkat.

Pendalaman Komunikasi Elektronik

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan mengonfirmasi bahwa penyidik kini fokus menelisik isi komunikasi antara Bobby dan Angga melalui berbagai platform pesan instan. “Kami sedang mendalami secara serius setiap komunikasi yang terjadi antara AR (Angga) dan BR (Bobby) pada rentang waktu yang berkaitan dengan proses audit dan penerbitan opini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/6/2024).

Penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dan menyita perangkat elektronik milik para tersangka. Proses ekstraksi dan analisis forensik digital terhadap perangkat tersebut kini memasuki tahap akhir. KPK menduga bahwa isi percakapan itu dapat mengungkap detail peran Bobby Rizaldi, termasuk potensi keterlibatannya dalam menentukan besaran dana yang harus disiapkan oleh Bupati Muara Enim untuk mendapatkan opini WTP. Sumber internal KPK menyebutkan bahwa nominal yang beredar dalam transaksi mencurigakan tersebut mencapai angka miliaran rupiah, yang diduga kuat diberikan secara bertahap melalui beberapa orang kepercayaan.

Pendalaman ini juga menyasar aliran dana yang diduga mengalir ke rekening penampung atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Bobby Rizaldi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah merilis hasil analisis yang turut memperkuat kecurigaan penyidik. Meskipun demikian, KPK belum menetapkan status hukum baru bagi Bobby Rizaldi, karena proses pengumpulan alat bukti masih terus berjalan.

Konstruksi Hukum dan Potensi Pengembangan Tersangka

Dalam konstruksi perkara yang telah disusun, KPK menerapkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal-pasal ini mengancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Jika hasil analisis komunikasi dan alat bukti lain menemukan kecukupan, tidak menutup kemungkinan Bobby Rizaldi akan ditetapkan sebagai tersangka baru. “Kami tidak akan ragu menjerat siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan atau kedudukannya,” tegas Plt Juru Bicara KPK. Penetapan tersangka baru ini akan menjadi babak lanjutan dari kasus yang telah mencoreng wajah pemerintahan daerah serta independensi lembaga audit negara.

Kasus suap audit di Muara Enim ini menjadi salah satu dari sederet perkara yang melibatkan BPK, lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara. Sebelumnya, beberapa anggota BPK juga pernah terjerat kasus serupa, yang menunjukkan betapa rawannya celah integritas di tubuh lembaga pemeriksa. KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor ini menjadi prioritas karena dampaknya yang sistemik terhadap kualitas pengelolaan keuangan publik.

Publik dan para pemangku kepentingan kini menanti langkah konkret KPK dalam menuntaskan perkara ini. Transparansi dan kecepatan penyidikan diharapkan dapat segera memberikan kejelasan status hukum bagi Bobby Rizaldi dan mengungkap seluruh aktor yang bermain di balik skandal suap audit yang merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.