Program Sekolah Gratis Banten Jadi Harapan Baru Keluarga Buruh

Serang — Wajah Sarbini (45), seorang buruh harian di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, tak mampu menyembunyikan rasa syukur. Putra sulungnya, Nabil (14), kini dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama tanpa dihantui kekhawatiran biaya. Kepastian itu hadir lewat Program Sekolah Gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, yang secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga pekerja informal dan buruh.

“Alhamdulillah, sekarang Nabil bisa sekolah dengan tenang. Saya tidak perlu lagi bingung memikirkan uang pangkal, seragam, atau buku. Penghasilan saya sebagai buruh harian tidak menentu, kadang ada kadang tidak. Program ini benar-benar menjadi jawaban atas doa kami,” ungkap Sarbini saat ditemui di kediamannya yang sederhana di Desa Sukamulya, Selasa (15/7).

Menyentuh Kantong-Kantong Rentan

Program Sekolah Gratis bukan sekadar bantuan finansial, melainkan instrumen strategis Pemprov Banten untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 12.000 siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK sederajat, baik negeri maupun swasta yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.

Skema pembiayaan menanggung seluruh komponen biaya pendidikan, mulai dari uang pangkal, iuran bulanan, seragam, alat tulis, hingga biaya praktik dan ekstrakurikuler. Khusus bagi siswa dari keluarga buruh seperti Nabil, program ini menjadi penawar atas kesenjangan akses yang selama ini membayangi. Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 187 miliar dalam APBD 2026 untuk mendukung keberlanjutan program, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Dari Ketidakpastian Menuju Kepastian

Kehidupan Sarbini menggambarkan potret banyak buruh di Banten. Dengan upah harian rata-rata Rp 80.000 hingga Rp 100.000, ia harus menghidupi empat anggota keluarga. Istri Sarbini hanya bekerja serabutan sebagai buruh cuci, sehingga pendapatan total keluarga seringkali hanya cukup untuk makan dan ongkos transportasi. Sebelum program ini berlaku, Sarbini sempat pasrah ketika Nabil dinyatakan lolos seleksi masuk SMP, karena biaya masuk yang mencapai Rp 1,5 juta terasa mustahil dipenuhi.

“Waktu itu saya hanya bisa bilang ke Nabil, ‘sabar ya Nak, rezeki belum ada’. Tapi sekarang, program ini membuat saya percaya bahwa anak buruh juga bisa punya masa depan cerah,” kenang Sarbini dengan suara bergetar.

Nabil sendiri kini duduk di kelas VII di SMP Negeri 2 Cikande. Ia tercatat sebagai salah satu dari 350 siswa di sekolah tersebut yang menerima manfaat penuh program. Kepala sekolah, Dra. Hj. Marfuah, mengonfirmasi bahwa kehadiran program ini berdampak langsung pada penurunan angka putus sekolah. “Sebelumnya, setiap tahun ajaran baru kami kehilangan sekitar 15—20 siswa karena faktor ekonomi. Tahun ini, berkat program gratis, tidak ada satu pun siswa yang mengundurkan diri,” tuturnya.

Harapan Berlipat dari Keluarga Pekerja

Tak hanya Sarbini, Sukarni (38), buruh pabrik tekstil di Tangerang, mengutarakan cerita serupa. Anak keduanya, Dinda (12), baru saja diterima di salah satu SMP swasta dengan subsidi penuh dari program yang sama. “Kalau tidak ada program ini, mungkin Dinda hanya sampai SD saja. Saya tiga tahun terakhir tidak pernah terpikir bisa menyekolahkan anak ke tingkat lanjut,” ujarnya.

Pemprov Banten melalui Kepala Dinas Pendidikan, Dr. H. Ahmad Fauzi, M.Pd., menegaskan bahwa sasaran utama program bukan sekadar peningkatan angka partisipasi sekolah, melainkan pemerataan kualitas hidup. “Kami memetakan kantong-kantong keluarga prasejahtera di delapan kabupaten/kota. Buruh harian, pekerja informal, dan keluarga dengan penghasilan di bawah upah minimum menjadi prioritas. Ini mandat langsung dari Gubernur Banten untuk menghadirkan negara di tengah rakyat pekerja,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pendidikan Provinsi pekan lalu.

Menatap Masa Depan

Ke depan, Pemprov Banten menargetkan cakupan program mencapai 20.000 penerima pada tahun 2027, dengan perluasan kerja sama bersama sektor swasta dan industri melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah juga tengah menyusun sistem pendataan berbasis Nomor Induk Kependudukan agar bantuan tepat sasaran dan terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Bagi Sarbini, angka-angka itu bukan sekadar statistik. “Saya hanya ingin Nabil nanti bisa kerja yang lebih baik dari saya, tidak jadi buruh kasar lagi. Sekolah ini jalan buat dia,” katanya lirih namun mantap. Mata Sarbini menerawang, seolah membayangkan satu dekade lagi ketika anaknya akan menjadi generasi pertama dari keluarganya yang lulus sekolah menengah. Di Provinsi Banten, kebijakan tanpa biaya ini tidak hanya menggratiskan sekolah, tetapi juga menghidupkan kembali mimpi ribuan buruh untuk anak-anak mereka.