Pramono Anung Pimpin Rapat Pengendalian Banjir di Balai Kota

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung menggelar Rapat Koordinasi Strategis di Balai Kota, Selasa (14/4/2026). Pertemuan tersebut secara spesifik membahas langkah antisipasi dan penanggulangan banjir menjelang puncak musim hujan yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terjadi pada dasarian ketiga April hingga awal Mei. Dalam forum itu, Gubernur menegaskan bahwa pendekatan penanganan tidak boleh lagi bersifat reaktif, melainkan harus bertransformasi menjadi sistem pencegahan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Arahan Teknis kepada Jajaran Perangkat Daerah

Di hadapan para asisten, kepala dinas, wali kota administrasi, dan bupati Kepulauan Seribu, Pramono Anung menyampaikan instruksi agar seluruh perangkat daerah mengaktifkan protokol siaga darurat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Saya tidak ingin ada ego sektoral. Semua prosedur tetap (protap) harus dijalankan dengan disiplin, mulai dari pembersihan saluran, penyiagaan pompa mobile, hingga pendirian posko pengungsian yang representatif," ujar Gubernur dalam sesi pengarahan.

Pramono secara khusus menyoroti evaluasi banjir yang melanda sejumlah titik pada Februari lalu. Berdasarkan data Dinas SDA, terdapat 27 titik rawan genangan yang belum sepenuhnya tertangani akibat sedimentasi berat di kali utama. Gubernur lantas meminta percepatan pengerukan di Kali Ciliwung segmen Manggarai-Karet dan Kali Pesanggrahan segmen Ulujami. Ia juga menginstruksikan pengoperasian penuh Rumah Pompa Pluit dan Pompa Ancol dengan penambahan unit cadangan untuk mengantisipasi lonjakan debit air kiriman dari hulu.

Skema Kolaborasi dan Pemanfaatan Teknologi

Rapat koordinasi itu turut menghadirkan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, serta mitra swasta. Kesepakatan yang dihasilkan antara lain adalah integrasi sistem peringatan dini milik Pemprov DKI dengan radar cuaca terkini milik BRIN. Gubernur Pramono menyatakan bahwa "teknologi harus menjadi ujung tombak. Kita tidak boleh kalah oleh informasi. Data tinggi muka air dari pos pemantau di Katulampa dan Depok harus langsung terhubung dengan ruang kendali di tingkat kelurahan dalam hitungan detik."

Sebagai tindak lanjut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi DKI Jakarta diminta menyempurnakan kanal informasi publik, termasuk memperluas cakupan pesan singkat massal (SMS blast) dan notifikasi aplikasi JAKI ke seluruh warga di zona rawan. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, dalam laporannya, mengungkapkan telah menyiapkan 267 lokasi pengungsian dengan kapasitas total menampung 85.000 jiwa. Gubernur Pramono mengapresiasi langkah tersebut namun mengingatkan agar standar kesehatan dan ketersediaan logistik minimum di setiap lokasi dipenuhi sebelum status siaga ditetapkan.

Komitmen Anggaran dan Relokasi Warga Bantaran

Pada sesi lanjutan, Gubernur Pramono Anung mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp1,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Angka ini mencakup belanja operasional, pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, serta dana tak terduga untuk respons darurat. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan setiap rupiah, meminta Inspektorat Provinsi untuk melakukan audit berkala secara paralel dengan pelaksanaan program.

Terkait persoalan jangka panjang, Pramono menyampaikan bahwa program relokasi warga bantaran kali yang menolak dipindahkan akan diintensifkan melalui pendekatan persuasif dan penyediaan rumah susun sewa yang layak huni. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) telah menyelesaikan pembangunan 1.200 unit hunian baru di lokasi transit. "Penertiban bukan solusi tunggal. Kita harus memastikan warga memiliki alternatif tempat tinggal yang manusiawi dan dekat dengan akses mata pencaharian," tegasnya.

Rapat koordinasi yang berlangsung selama hampir tiga jam itu diakhiri dengan penugasan kepada setiap wali kota untuk melaporkan kesiapan wilayahnya dalam waktu 48 jam. Gubernur Pramono Anung juga mengagendakan inspeksi mendadak ke lapangan pada akhir pekan ini guna memverifikasi langsung kesiapan sarana dan prasarana di titik-titik rawan yang telah dilaporkan sebelumnya. Forum berjalan dalam suasana penuh keseriusan, menandai langkah awal pemerintahan Pramono dalam mengelola salah satu masalah krusial Ibu Kota yang kerap berulang setiap tahun.