Mensos dan Komisi VIII Bahas Penguatan Bansos 2025

Jakarta – Menteri Sosial menyampaikan sejumlah capaian dan rencana strategis kementeriannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Senin sore. Pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam tersebut secara khusus membahas efektivitas penyaluran bantuan sosial, validasi data penerima, serta kesiapan anggaran menjelang tahun anggaran mendatang.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII dan dihadiri oleh seluruh anggota fraksi yang membidangi urusan sosial, agama, dan pemberdayaan perempuan. Dari pihak pemerintah, hadir pula jajaran pejabat eselon I Kementerian Sosial, termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Validasi Data Penerima

Dalam paparannya, Menteri Sosial menegaskan bahwa proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan secara berlapis. Ia menyebut bahwa per 15 Agustus 2025, sebanyak 18,7 juta keluarga penerima manfaat telah diverifikasi ulang melalui mekanisme musyawarah desa dan kelurahan. “Kami tidak ingin ada satu pun warga yang berhak menerima manfaat justru terlewat dari sistem. Sebaliknya, kami juga memastikan bahwa mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari daftar,” ujarnya.

Komisi VIII melalui juru bicara fraksi dari Partai Golongan Karya mempertanyakan mekanisme pengaduan masyarakat yang kerap tersendat di tingkat daerah. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial menjelaskan bahwa kementerian telah membangun aplikasi Cek Bansos yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Aplikasi ini, menurutnya, memungkinkan warga mengajukan sanggahan secara daring dan langsung diverifikasi oleh petugas di tingkat kecamatan dalam waktu maksimal 14 hari kerja.

Anggaran dan Realisasi Program

Menteri Sosial memaparkan bahwa pagu anggaran kementerian pada tahun 2025 mencapai Rp78,3 triliun, dengan alokasi terbesar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp32,1 triliun dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp26,7 triliun. Hingga triwulan ketiga, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 71,4 persen, angka yang disebutnya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 67,8 persen.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti rendahnya indeks bantuan di beberapa provinsi timur. “Di Papua Pegunungan, realisasi penyaluran PKH baru menyentuh 58 persen per Agustus. Ini perlu perhatian serius karena menyangkut hak dasar warga,” ujar anggota tersebut dalam sesi interupsi. Menteri Sosial mengakui kendala geografis menjadi tantangan utama dan menyatakan bahwa pihaknya telah menggandeng TNI dan Polri untuk membantu distribusi di wilayah-wilayah terpencil melalui program Sahabat Sosial.

Skema Subsidi Tepat Sasaran

Salah satu isu yang mendapat perhatian besar dalam rapat tersebut adalah transisi menuju subsidi tepat sasaran. Menteri Sosial menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema baru yang akan diberlakukan pada awal 2026. Skema ini akan menggabungkan seluruh bantuan sosial nontunai ke dalam satu rekening keluarga penerima manfaat, sehingga memudahkan pemantauan dan mengurangi potensi penyalahgunaan.

“Kami menargetkan pada Januari 2026, seluruh penerima PKH dan BPNT akan menerima bantuan melalui Kartu Kesejahteraan Sosial tunggal yang terhubung dengan perbankan nasional. Ini adalah lompatan besar menuju tata kelola bansos yang lebih transparan,” tegas Menteri Sosial di hadapan para anggota dewan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar skema baru tersebut tidak menyulitkan penerima yang berada di daerah dengan akses perbankan terbatas. Menteri Sosial merespons bahwa kementeriannya telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan empat bank BUMN untuk menghadirkan agen layanan keuangan digital di 7.200 titik hingga akhir tahun 2025.

Penanganan Bencana dan Perlindungan Sosial

Rapat juga menyinggung kesiapan kementerian dalam merespons bencana alam yang meningkat frekuensinya. Menteri Sosial melaporkan bahwa hingga September 2025, kementerian telah menyalurkan bantuan tanggap darurat di 247 titik bencana di seluruh Indonesia, dengan total nilai bantuan mencapai Rp412 miliar. Ia menambahkan bahwa stok cadangan beras di 34 gudang provinsi dan 124 gudang kabupaten/kota dalam kondisi aman untuk tiga bulan ke depan.

Di akhir rapat, Komisi VIII menyampaikan lima poin rekomendasi yang akan dituangkan dalam kesimpulan resmi. Kelima poin tersebut mencakup percepatan validasi DTKS, peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, penjaminan akses perbankan di wilayah terpencil, audit berkala terhadap penyaluran bansos, serta penyusunan peta jalan subsidi tepat sasaran yang komprehensif. Menteri Sosial menyatakan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam waktu 30 hari kerja.