Zulhas Tegaskan KDKMP Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Desa

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) bukanlah supermarket, melainkan infrastruktur pemerintah yang berfungsi sebagai offtaker hasil produksi desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Penjelasan Menko Pangan

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan menjelaskan secara rinci peran KDKMP dalam ekosistem pangan nasional. Menurutnya, koperasi desa ini dirancang sebagai lembaga yang menjadi jembatan antara petani dan peternak di desa dengan pasar maupun program pemerintah. "KDKMP adalah infrastruktur pemerintah yang hadir untuk menampung hasil produksi desa, bukan tempat berjualan seperti supermarket," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa konsep offtaker ini akan menjamin petani memiliki kepastian pasar. Selama ini, petani sering menghadapi fluktuasi harga dan kesulitan distribusi. Dengan KDKMP, hasil panen akan langsung diserap oleh koperasi yang berada di bawah koordinasi pemerintah pusat dan daerah. "Kami ingin petani tidak lagi bergantung pada tengkulak atau rantai distribusi yang panjang," tegas Zulhas.

Fungsi KDKMP Sebagai Offtaker dan Saluran Bantuan

Selain sebagai offtaker, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa KDKMP juga akan digunakan sebagai saluran penyaluran bantuan sosial dan barang subsidi pemerintah. Hal ini sekaligus menjawab judul yang ramai diperbincangkan publik mengenai peran ganda koperasi desa tersebut. "KDKMP akan menjadi ujung tombak distribusi bantuan pangan, pupuk bersubsidi, dan program-program prioritas lainnya," jelasnya.

Dengan demikian, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai pembeli hasil produksi, tetapi juga sebagai agen pemerintah dalam menyalurkan barang-barang bersubsidi ke masyarakat desa. Langkah ini dinilai lebih efisien karena infrastruktur yang sama dapat digunakan untuk dua tujuan sekaligus: menyerap hasil desa dan mendistribusikan bantuan.

Bukan Supermarket, Melainkan Infrastruktur Pemerintahan

Zulkifli Hasan dengan tegas membantah anggapan di masyarakat yang menyamakan KDKMP dengan supermarket atau toko kelontong. "Kami tidak akan menjual barang eceran di sana. Fokusnya adalah pada fungsi offtaker dan distribusi, bukan ritel biasa," tegasnya.

Menurutnya, kesalahpahaman ini muncul karena banyak pihak belum memahami secara utuh desain KDKMP. Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi agar publik tidak keliru dalam memaknai keberadaan koperasi desa ini. "KDKMP akan dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes) bersama pemerintah daerah, dengan pengawasan dari kementerian terkait," ujarnya.

Dampak dan Harapan ke Depan

Keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak desa. Dengan adanya offtaker yang jelas, petani dapat merencanakan produksi dengan lebih baik tanpa khawatir gagal jual. Pemerintah juga dapat mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen secara lebih efektif.

Zulkifli Hasan menargetkan KDKMP akan mulai beroperasi secara bertahap di seluruh desa di Indonesia mulai tahun 2027. "Kami sudah menyusun peta jalan. Tahap awal akan fokus di daerah sentra pangan, kemudian diperluas ke seluruh Indonesia," katanya.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, pemerintah akan memberikan pendampingan teknis dan akses permodalan bagi pengelola KDKMP. Pelatihan manajemen koperasi dan sistem digitalisasi juga akan diberikan agar koperasi dapat berjalan secara transparan dan profesional.

Dengan peran ganda sebagai offtaker dan saluran bantuan, KDKMP diharapkan menjadi solusi atas dua masalah klasik di pedesaan: sulitnya akses pasar dan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Pemerintah optimistis bahwa koperasi desa ini akan menjadi fondasi baru dalam tata kelola pangan dan kesejahteraan desa.