Wamendagri Tinjau SPPG Depapre untuk Pastikan Gizi Masyarakat

Jayapura, Apaberita – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Kamis, 6 Agustus 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau langsung operasional layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil di wilayah timur Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk didampingi oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Jayapura serta Kepala Dinas Kesehatan setempat. Kehadiran Wamendagri di SPPG Depapre menjadi bagian dari program prioritas nasional untuk mempercepat penurunan angka stunting dan malnutrisi yang masih menjadi tantangan di Provinsi Papua.

Pemerintah Fokus pada Layanan Gizi Terpadu

SPPG Depapre merupakan salah satu unit layanan yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden tentang percepatan pemenuhan gizi masyarakat. Layanan ini mengintegrasikan penyediaan makanan bergizi, pendampingan kesehatan, serta edukasi pola asuh bagi keluarga. Dalam peninjauannya, Wamendagri memastikan bahwa seluruh proses distribusi dan penyajian makanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ribka Haluk menegaskan bahwa keberadaan SPPG harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. "Saya meninjau langsung untuk memastikan bahwa layanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Depapre. Pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan gizi yang merata dan berkualitas," ujarnya dalam keterangan pers di lokasi kunjungan.

Lebih lanjut, Wamendagri menyatakan bahwa SPPG Depapre akan menjadi model percontohan bagi pembangunan unit serupa di wilayah Papua lainnya. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan masalah gizi.

Koordinasi Daerah dan Pusat Diperkuat

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga menggelar Rapat Koordinasi singkat bersama Bupati Jayapura dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasional SPPG, termasuk ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, serta pasokan bahan pangan lokal.

Ribka Haluk menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam setiap tahap pelaksanaan program. "Kami meminta agar pemerintah kabupaten segera menindaklanjuti hasil evaluasi hari ini. Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program ini," tegasnya.

Selain itu, Wamendagri menginstruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk melibatkan kader-kader kesehatan lokal dalam sosialisasi dan pendampingan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya asupan gizi seimbang serta memanfaatkan layanan SPPG secara optimal.

Harapan Baru bagi Masyarakat Depapre

Kunjungan Wamendagri disambut antusias oleh warga Depapre yang selama ini mengandalkan layanan SPPG untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Salah seorang warga, Maria Wenda, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah. "Kami berterima kasih karena layanan ini sangat membantu anak-anak kami. Semoga terus berjalan dan ditingkatkan," katanya.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mencatat bahwa angka stunting di Distrik Depapre mengalami penurunan sebesar 8 persen sejak SPPG beroperasi pada awal 2025. Capaian ini menjadi bukti bahwa intervensi gizi terpadu memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

Wamendagri Ribka Haluk berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Ia juga meminta agar seluruh pihak terus berinovasi dalam penyediaan menu bergizi berbasis bahan pangan lokal, seperti sagu, ikan, dan sayuran yang melimpah di wilayah Papua.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan peninjauan langsung ke dapur produksi SPPG serta dialog interaktif dengan para petugas layanan. Wamendagri memastikan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan SPPG Depapre melalui evaluasi berkala yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian terkait.

Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan SPPG Depapre dapat menjadi contoh nyata dalam upaya mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat dan cerdas, khususnya di tanah Papua.