Kemenpar Siapkan Lahan Poltekpar NHI untuk Percepatan Sekolah Rakyat

BANDUNG — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan kesiapannya mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan mengalokasikan sebagian lahan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung yang berlokasi di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Koordinasi lintas kementerian yang digelar di Jakarta pada Selasa, 18 Februari 2025, sebagai tindak lanjut arahan Presiden mengenai perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pariwisata secara tegas menyatakan bahwa lahan seluas lebih kurang 5 hektare dari total area kampus Poltekpar NHI Bandung akan disiapkan untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat. "Kami berkomitmen mendukung program prioritas nasional ini. Lahan yang kami siapkan telah melalui kajian teknis dan administratif, serta siap digunakan untuk percepatan pembangunan," ujar Menteri Pariwisata dalam keterangan resmi yang diterima Apaberita, Rabu (19/2/2025).

Dukungan Penuh Kemenpar terhadap Program Sekolah Rakyat

Kemenpar menegaskan bahwa penyediaan lahan ini merupakan wujud sinergi antarinstansi dalam mewujudkan cita-cita pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan formal berasrama yang menggabungkan kurikulum nasional dengan pembinaan karakter dan keterampilan vokasional. Dengan demikian, lulusan diharapkan mampu mandiri dan bersaing di pasar kerja.

Keputusan ini juga menindaklanjuti instruksi Presiden yang meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi aset lahan yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan fasilitas publik, termasuk sekolah. Kemenpar, melalui Biro Perencanaan dan Keuangan, telah melakukan inventarisasi aset dan memilih Poltekpar NHI Bandung sebagai lokasi yang paling strategis karena memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, seperti akses jalan, jaringan listrik, dan sumber air bersih.

Selain itu, Kemenpar juga berencana menghadirkan program pelatihan pariwisata bagi siswa Sekolah Rakyat sebagai bagian dari kurikulum tambahan. "Kami tidak hanya menyiapkan lahan, tetapi juga akan berkontribusi dalam pengembangan kurikulum, khususnya di bidang hospitality dan kepariwisataan, agar lulusan memiliki keahlian yang relevan dengan industri," tambah Menteri Pariwisata.

Proses Perencanaan dan Koordinasi Antarinstansi

Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) itu dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Poltekpar NHI Bandung akan dimulai pada triwulan ketiga tahun 2025, dengan target penyelesaian tahap pertama pada akhir tahun 2026.

Kemenpar juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar, termasuk jalan akses menuju lokasi yang saat ini masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Sementara itu, Kementerian ATR/BPN akan memproses sertifikasi dan pelepasan sebagian lahan tersebut dari status Barang Milik Negara (BMN) menjadi tanah yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan nasional.

Kepala Biro Perencanaan Kemenpar, dalam keterangan terpisah, menyatakan bahwa proses administrasi telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. "Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, kami telah menyiapkan dokumen usulan pelepasan aset yang akan diajukan ke Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan," jelasnya.

Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat Sekitar

Pembangunan Sekolah Rakyat di Dayeuhkolot diproyeksikan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Kehadiran sekolah berasrama dengan kapasitas 1.000 siswa akan menciptakan lapangan kerja baru, baik di sektor konstruksi selama pembangunan maupun di sektor layanan pendukung seperti katering, kebersihan, dan keamanan setelah operasional. Selain itu, keberadaan sekolah ini juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar melalui permintaan barang dan jasa harian.

Pemerintah Kabupaten Bandung menyambut baik keputusan ini. Bupati Bandung, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung kelancaran pembangunan, termasuk penyediaan perizinan dan pendampingan sosial bagi warga sekitar. "Kami akan memastikan bahwa program ini berjalan transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya warga Dayeuhkolot dan sekitarnya," ujarnya.

Kemenpar juga menegaskan bahwa penggunaan lahan Poltekpar NHI Bandung tidak akan mengganggu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang selama ini berlangsung di kampus tersebut. Lokasi yang disiapkan merupakan area yang sebelumnya digunakan sebagai lahan parkir dan fasilitas olahraga, sehingga kegiatan akademik tetap berjalan normal. "Kami telah melakukan pemetaan ulang tata ruang kampus agar fungsi pendidikan vokasi pariwisata dan Sekolah Rakyat dapat berjalan berdampingan secara harmonis," pungkas Menteri Pariwisata.

Dengan keputusan ini, Kemenpar berharap dapat menjadi contoh bagi kementerian lain dalam mendukung program prioritas nasional, sekaligus memperkuat peran sektor pariwisata dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.