Jasa Marga Terapkan Sistem Tol Cerdas Perkuat Keselamatan Pengguna Nasional

JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk secara resmi memperluas pengoperasian sistem pemantauan jalan tol terintegrasi berbasis teknologi mutakhir guna memperketat standardisasi keselamatan mobilitas publik di seluruh koridor tol nasional, menyusul keputusan yang disahkan dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Pengatur Jalan Tol di Jakarta, Selasa (20/5). Langkah strategis badan usaha milik negara tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti mandat regulasi keselamatan transportasi darat demi menekan tingkat fatalitas kecelakaan secara terukur dan berkelanjutan.

Kebijakan modernisasi instrumen pengawasan operasional ini ditetapkan berlandaskan kewajiban pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Penguatan infrastruktur digital tersebut mencakup integrasi pemindaian cerdas, pemantauan kondisi perkerasan jalan secara waktu nyata, serta rekayasa lalu lintas terpadu pada bentang jalan tol sepanjang 1.260 kilometer yang dikelola oleh kelompok usaha perseroan.

Integrasi Teknologi Pemantauan dan Standar Pelayanan Minimal

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Subakti Syukur, menegaskan bahwa perombakan sistem operasional berbasis digitalisasi bukan sekadar modernisasi sarana korporasi, melainkan pemenuhan kewajiban fundamental negara dalam melindungi keselamatan publik di jalan bebas hambatan berbayar.

"Perseroan menegaskan komitmen tanpa kompromi terhadap keselamatan pengguna jalan tol. Pemanfaatan teknologi pemantauan terpusat melalui Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) kini diintegrasikan langsung dengan sistem deteksi insiden otomatis dan penimbangan beban dinamis, sehingga waktu tanggap penanganan kedaruratan di lapangan dapat ditekan secara signifikan di bawah 15 menit," kata Subakti Syukur dalam konferensi pers usai penetapan agenda strategis korporasi.

Dalam rapat teknis bersama para pemangku kepentingan transportasi nasional, perseroan memaparkan penambahan jejaring pemantauan yang kini didukung lebih dari 2.500 unit kamera pengawas berkemampuan analitik visual canggih. Perangkat cerdas ini dioperasikan untuk mengenali perlambatan arus mendadak, keberadaan hambatan di bahu jalan, serta kendaraan berhenti tanpa izin yang berpotensi memicu tabrakan beruntun di jalur cepat.

Penegakan Muatan Berlebih dan Pengawasan Legislatif

Guna mengatasi faktor utama kerusakan konstruksi perkerasan dan kerawanan kecelakaan fatal, Jasa Marga memperluas pemasangan instrumen Weigh-in-Motion (WIM) di gerbang-gerbang tol utama. Sistem sensor penimbangan bergerak ini dihubungkan langsung dengan basis data penegakan hukum kepolisian untuk menindak tegas truk bermuatan dan berdimensi lebih (Over Dimension Over Load/ODOL).

Langkah penertiban lalu lintas jalan tol tersebut sebelumnya mendapat dorongan kuat dalam forum kerja parlemen. Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, termasuk Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI, menegaskan perlunya standardisasi instrumen pengawasan operasional demi melindungi hak kenyamanan serta keselamatan para pembayar tarif tol nasional.

Menanggapi kebijakan tersebut, Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pengawasan beban gandar kendaraan niaga di jalur tol berkontribusi langsung menurunkan angka insiden fatal hingga 23 persen pada koridor utama Trans-Jawa selama masa evaluasi terpadu. Keputusan penegakan hukum berbasis sensor digital ini dinilai efektif mereduksi bahaya kegagalan pengereman armada angkutan logistik berat.

Evaluasi Tata Kelola Operasional dan Rencana Strategis

Dalam rencana kerja perseroan yang dibahas pada Rapat Koordinasi Teknis Operasional, Jasa Marga mengalokasikan belanja modal infrastruktur keselamatan sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun anggaran berjalan. Dana tersebut dikonsentrasikan untuk peremajaan perambuan elektronik, pemasangan peredam benturan (crash cushion) di lokasi rawan kecelakaan, serta peningkatan friksi permukaan aspal pada jalur turunan tajam.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Miftachul Munir, menyatakan dalam rapat evaluasi bahwa pemenuhan aspek keselamatan jalan tol kini menjadi parameter utama dalam penilaian kinerja badan usaha jalan tol.

"Kementerian menyatakan bahwa keselamatan pengguna adalah tolok ukur utama keberhasilan operasional jalan tol. Keputusan penyesuaian tarif maupun evaluasi hak pengusahaan ruas tol ke depan akan didasarkan secara ketat pada pemenuhan indikator SPM serta laporan audit keselamatan berkala independen," kata Miftachul Munir.

Hasil monitoring teknologi terpadu tersebut selanjutnya dilaporkan dalam Sidang Pleno evaluasi konektivitas darat bersama kementerian terkait. Pemerintah menugaskan manajemen Jasa Marga untuk memastikan transmisi data rekayasa lalu lintas disalurkan secara transparan kepada pengguna jalan melalui kanal aplikasi digital Travoy dan rambu pesan dinamis elektronik di sepanjang lintasan tol.

Melalui penguatan tata kelola berbasis teknologi digital ini, perseroan memproyeksikan reduksi angka kejadian kecelakaan fatal minimal 15 persen hingga akhir periode tahun kerja 2024. Manajemen memastikan seluruh langkah pembaruan infrastruktur operasional telah selaras dengan regulasi teknis nasional guna menghadirkan jaringan jalan tol yang aman, tertib, dan berdaya saing tinggi bagi mobilitas perekonomian nasional.