Wamen Nezar Patria: Etika Humas Krusial di Era Kecerdasan Buatan

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa profesi hubungan masyarakat (humas) harus berpegang teguh pada standar etik yang ketat ketika menghadapi masifnya penetrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam produksi dan distribusi informasi. Penegasan ini disampaikan dalam pidato kunci di hadapan ratusan praktisi humas se-Indonesia yang menghadiri Forum Nasional Humas 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (17/7/2025).

”Humas bukan sekadar corong. Di era ketika mesin bisa menulis rilis dan deepfake bisa memalsukan pernyataan pejabat dalam hitungan detik, maka benteng terakhir kita adalah integritas dan etika. Tidak ada teknologi yang bisa menggantikan tanggung jawab moral,” ujar Nezar di depan peserta forum.

Transformasi Digital dan Ancaman Disinformasi

Nezar mengungkapkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mencatat bahwa sepanjang semester pertama 2025, terdapat peningkatan sebesar 47 persen konten hoaks yang menyebar melalui platform digital dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 persen terbukti dihasilkan sepenuhnya oleh generative AI tanpa melalui proses verifikasi manusia. Kondisi ini, menurut Nezar, menempatkan profesi humas dalam posisi strategis sekaligus rentan.

”Bayangkan ketika sebuah institusi mengandalkan AI untuk membuat siaran pers tanpa editor yang paham etika. Risiko kesalahan informasi yang terdistribusi massal menjadi sangat tinggi. Di sinilah letak urgensi penguatan kompetensi dan kepatuhan terhadap kode etik,” kata mantan jurnalis itu.

Standar Etik jadi Pilar Profesi Humas

Dalam forum yang dihadiri perwakilan Perhumas, APPRI, dan Humas Indonesia itu, Nezar memaparkan empat pilar etik yang harus menjadi pegangan setiap praktisi humas di tengah disrupsi AI. Pertama, transparansi sumber dan proses produksi konten. Kedua, akurasi dan verifikasi berbasis fakta, bukan sekadar kecepatan. Ketiga, perlindungan data pribadi publik. Keempat, penghormatan terhadap keberagaman dan anti-diskriminasi.

”Empat pilar ini menjadi tameng. AI boleh menjadi alat bantu, tetapi kendali penuh harus tetap di tangan manusia yang memiliki kesadaran etis. Saya melihat praktik di beberapa negara, rilis yang sepenuhnya dibuat AI tanpa turut campur manusai akhirnya berujung pada krisis kepercayaan publik. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia,” tegasnya.

Senada dengan Nezar, Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Boy Kelana Soebroto, yang juga hadir sebagai pembicara, menegaskan bahwa organisasinya tengah mempercepat penyusunan panduan praktis penggunaan AI bagi humas. ”Ini permintaan langsung dari Kemenkomdigi. Kami akan merilis pedoman itu dalam waktu dekat, dan akan menjadi acuan sertifikasi yang sifatnya wajib bagi anggota,” jelas Boy.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tata Kelola AI

Nezar Patria juga mendorong keterlibatan aktif komunitas humas dalam penyusunan regulasi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Etika Kecerdasan Buatan yang saat ini dibahas di tingkat kementerian. Menurutnya, suara praktisi humas sangat diperlukan agar aturan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga aplikatif di lapangan.

”Kami membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Humas tahu persis bagaimana AI digunakan setiap hari di kantor mereka—mulai dari chatbot layanan publik hingga analisis sentimen. Masukan dari teman-teman humas akan sangat menentukan kualitas regulasi yang akan disahkan nanti,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nezar mengingatkan bahwa pemerintah melalui Kemenkomdigi telah menetapkan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2025-2030 yang antara lain menyasar sektor komunikasi publik. Salah satu targetnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia humas pemerintah agar mampu memanfaatkan AI secara etis, termasuk melalui program pelatihan massif yang akan diluncurkan pada Agustus 2025.

”Kami targetkan 5.000 humas pemerintah di tingkat pusat dan daerah mengikuti pelatihan literasi AI hingga akhir tahun ini. Modulnya sudah final dan mencakup aspek teknis, etika, serta mitigasi risiko disinformasi,” ungkapnya.

Menjawab Tantangan Deepfake dan Manipulasi Media

Secara spesifik, Nezar menyoroti ancaman deepfake yang kian canggih. Ia mengutip kasus video palsu yang meniru suara dan gestur seorang menteri Juli lalu yang sempat viral dan menimbulkan kegaduhan politik. Kasus itu, menurutnya, hanya bisa ditangkal dengan komunikasi publik yang cepat, akurat, dan berintegritas.

”Tim humas yang paham etik akan langsung merespons dengan fakta, bukannya ikut-ikutan memperkeruh suasana. Mereka akan menjadi clearing house informasi yang kredibel. Ini yang kita butuhkan,” katanya.

Menutup pidatonya, Wamen Nezar Patria mengajak seluruh pemangku kepentingan humas untuk menjadikan etika bukan sebagai beban, melainkan sebagai keunggulan kompetitif. ”Di tengah banjir konten artifisial, justru sentuhan etika manusiawi yang akan membedakan humas yang profesional dan yang tidak. Mari kita buktikan bahwa teknologi dan moralitas bisa berjalan seiring,” pungkasnya.

Forum Nasional Humas 2025 sendiri berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan 45 pembicara dari dalam dan luar negeri, serta diikuti lebih dari 2.000 peserta secara luring dan daring.

Baca juga:

• IEG Lanjutkan Sosialisasi Lisensi Nonton Bersama di Lombok
• Sheikh Hamad Saksikan Qatar Tumbang 0-2 dari Uzbekistan di Piala Asia