Tolak Paham Neolib, Menko Pangan Tegaskan Negara Harus Berpihak pada Petani dan Nelayan

Jakarta, Apaberita.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap paham neoliberalisme dalam tata kelola pangan nasional. Ia menekankan bahwa pemerintah wajib berpihak sepenuhnya kepada petani dan nelayan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026). Di hadapan para pemangku kepentingan sektor kelautan, ia mengkritik pandangan yang menganggap swasembada tidak lagi relevan dalam mekanisme pasar bebas.

“Ada paham yang mengatakan bahwa dalam pasar bebas, swasembada itu tidak penting. Yang penting punya uang, nanti beli saja dari negara lain. Saya tegaskan, paham seperti ini adalah neoliberalisme dan tidak cocok untuk Indonesia,” ujar Zulhas.

Jika paham neoliberal ini terus dijalankan, mungkin kita bisa terlihat maju secara jangka pendek, tapi fundamental ekonomi kita rapuh. Bisa seperti gelembung yang sewaktu-waktu pecah.

Menurut Zulhas, ketergantungan pada impor pangan hanya akan menciptakan ilusi kemajuan yang rapuh. Fundamental ekonomi nasional akan tergerus jika petani dan nelayan lokal tidak diberikan ruang dan keberpihakan yang memadai. Ia menilai bahwa kedaulatan pangan harus menjadi prioritas mutlak, bukan sekadar transaksi perdagangan.

Lebih lanjut, Menko Pangan itu mengingatkan bahwa konstitusi secara eksplisit mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Keberpihakan kepada petani dan nelayan, tegasnya, adalah implementasi langsung dari amanat tersebut, terutama di tengah tantangan global yang semakin tidak menentu.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk meneguhkan kembali komitmen keberpihakan terhadap sektor primer. Zulhas berjanji akan mendorong kebijakan yang memperkuat ekosistem produksi dalam negeri, mulai dari penyediaan pupuk, akses permodalan, hingga jaminan pasar yang adil bagi petani dan nelayan Indonesia.