Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Rombongan aliansi itu datang untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Audiensi berlangsung tertib sejak pukul 10.00 WIB dan diikuti sekitar 40 perwakilan elemen masyarakat. Penerimaan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi yang disampaikan aliansi kepada pimpinan Dewan pada pekan sebelumnya.
Aspirasi Pembangunan dan Kesejahteraan
Dalam paparannya, AMPB yang diwakili para koordinator wilayah menyampaikan sejumlah butir aspirasi, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten, penyerapan tenaga kerja lokal pada proyek-proyek strategis, penguatan ekonomi petani dan nelayan, serta perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Aliansi tersebut menyatakan diri sebagai wadah persatuan lintas elemen masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku usaha mikro dan kecil, komunitas pemuda, hingga tokoh masyarakat di Kabupaten Pati.
Data yang disampaikan rombongan menyebutkan, AMPB menghimpun koordinator di 21 kecamatan dan berdiri di atas prinsip musyawarah, kekeluargaan, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Perwakilan aliansi menegaskan, aspirasi yang dibawa bukan merupakan tuntutan politik, melainkan masukan konstruktif bagi pemerintah pusat dan DPR RI demi terwujudnya pembangunan yang berpihak pada kepentingan warga.
"Kami datang secara damai dan tertib untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Pati. Kami berharap aspirasi ini ditindaklanjuti oleh Dewan demi kesejahteraan rakyat," ujar perwakilan AMPB dalam audiensi tersebut.
DPR RI Siap Mengawal Aspirasi
Menanggapi hal tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, DPR RI terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat daerah. Ia menyatakan, penampungan aspirasi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Dewan, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
"DPR RI terbuka menerima aspirasi masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan dan kami kawal sesuai mekanisme yang berlaku di Dewan," kata Dasco dalam sambutannya.
Dasco menambahkan, sejumlah butir aspirasi yang bersinggungan dengan agenda pembangunan nasional akan diteruskan kepada komisi-komisi di lingkungan DPR RI untuk dikaji lebih lanjut. Ia berharap dialog antara wakil rakyat dan masyarakat dapat terus terjalin secara konstruktif sehingga melahirkan keputusan yang berpihak pada kepentingan publik.
Tindak Lanjut Melalui Mekanisme Dewan
Selanjutnya, butir aspirasi AMPB direncanakan diteruskan kepada Badan Musyawarah dan komisi terkait untuk dibahas dalam rapat kerja. Berdasarkan UU yang berlaku, aspirasi masyarakat yang diterima DPR RI dapat diolah menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang maupun pembahasan anggaran.
Sejumlah anggota Fraksi yang mendampingi audiensi menyatakan siap mengusulkan pembahasan aspirasi tersebut dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait. Mereka menyatakan, usulan peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur daerah dapat dimasukkan ke dalam daftar prioritas pada pembahasan anggaran tahun berikutnya.
Pihak Dewan juga menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah usulan AMPB melalui Rapat Koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten setempat. Langkah itu dinilai penting agar setiap usulan memiliki kejelasan tindak lanjut, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Sebagai catatan, rombongan AMPB tiba di kompleks Parlemen sekitar pukul 09.30 WIB dan disambut petugas protokol DPR RI. Pengaturan jalur khusus audiensi membuat aktivitas di lingkungan Gedung Nusantara tetap berjalan normal selama acara berlangsung hingga rombongan meninggalkan lokasi pada pukul 11.30 WIB.
Kesepakatan Komunikasi Berkelanjutan
Audiensi ditutup dengan kesepakatan untuk membangun komunikasi berkelanjutan antara AMPB dan DPR RI. Rombongan menyatakan apresiasi atas penerimaan yang diberikan pimpinan Dewan. Sekretariat Dewan ditetapkan untuk mendokumentasikan seluruh butir aspirasi dan meneruskannya ke agenda rapat berikutnya, termasuk kemungkinan penerjemahan aspirasi menjadi kebijakan legislatif yang disahkan melalui rapat pleno. AMPB juga diminta menyerahkan naskah aspirasi resmi kepada bagian kerja sama masyarakat DPR RI sebagai dasar pengkajian lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Dasco mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi kondusif dan mengutamakan jalur dialog dalam menyampaikan setiap kepentingan. Ia menegaskan, sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Comments (0)