PKS Resmi Pecat Caleg Terpilih DPRK Aceh Tamiang Terlibat Sindikat Narkoba

JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan pemecatan terhadap salah satu calon anggota legislatif terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang yang terbukti terlibat dalam sindikat peredaran narkotika. Keputusan itu dipastikan langsung oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, yang menyatakan bahwa partai tidak akan melindungi kader yang tersangkut perkara narkoba. Pemecatan tersebut telah disahkan oleh pengurus pusat partai sebagai konsekuensi atas pelanggaran disiplin kader yang dinilai merusak nama baik organisasi.

Menurut keterangan yang disampaikan Nasir Djamil, langkah tersebut ditetapkan setelah partai menimbang perkembangan proses hukum yang menimpa kader bersangkutan. Ia menegaskan, kedudukan sebagai caleg terpilih tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab hukum, terlebih ketika perkara yang menimpa berkaitan dengan narkotika yang menjadi ancaman serius bagi generasi muda Indonesia.

Keputusan Pimpinan Partai

Nasir Djamil menjelaskan, keputusan pemecatan tidak diambil sepihak oleh satu tokoh, melainkan melalui pembahasan dalam rapat pimpinan partai hingga akhirnya disahkan sebagai keputusan resmi organisasi. Fraksi PKS di DPR RI, kata dia, mendukung penuh langkah tersebut karena dianggap sebagai wujud konsistensi partai dalam menjaga kualitas dan integritas kader.

“Partai tidak akan pernah melindungi kader yang terlibat narkoba. Pemecatan ini menjadi kepastian bahwa PKS menempatkan integritas di atas kepentingan sesaat,” ujar Nasir Djamil dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Jakarta. Ia menambahkan, sikap tegas itu juga dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada konstituen yang telah memberikan suara secara jujur dalam pemilihan umum.

Penggantian Antarwaktu Berdasarkan Undang-Undang

Dari sisi ketatanegaraan, pemecatan terhadap caleg terpilih sebelum pelantikan membuka mekanisme penggantian antarwaktu. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kursi yang ditinggalkan caleg terpilih dari suatu partai di suatu daerah pemilihan dapat diisi oleh caleg pengganti dari partai yang sama sesuai urutan perolehan suara. Dengan demikian, representasi masyarakat di DPRK Aceh Tamiang dinilai tidak akan terganggu meskipun salah satu caleg terpilihnya diberhentikan oleh partai.

Nasir Djamil menyatakan, pelaksanaan teknis penggantian tersebut sepenuhnya menunggu prosedur yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia berharap KPU Kabupaten Aceh Tamiang segera menindaklanjuti keputusan partai agar proses pelantikan anggota dewan di daerah itu dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara administratif, keberadaan caleg pengganti juga dinilai penting untuk menjaga kelangsungan kerja dewan, mengingat DPRK Aceh Tamiang memiliki sejumlah agenda strategis, termasuk pembahasan peraturan daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan kabupaten. Kekosongan satu kursi, meski tidak menghentikan seluruh proses, tetap berdampak pada komposisi fraksi di dalam dewan.

Komisi III dan Agenda Pemberantasan Narkotika

Komisi III DPR RI membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, termasuk pengawasan terhadap kebijakan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam berbagai Rapat Koordinasi bersama aparat, fraksi-fraksi di DPR RI kerap menekankan pentingnya penguatan Badan Narkotika Nasional serta keberanian menindak jaringan peredaran yang semakin meluas hingga ke daerah-daerah.

Nasir Djamil menegaskan, kasus yang menimpa caleg di Aceh Tamiang justru memperlihatkan betapa besar tantangan pemberantasan narkoba di negeri ini. Karena itu, kata dia, sikap partai terhadap kader yang tersangkut perkara serupa harus tegas dan tanpa kompromi agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Sinyal Tegas kepada Seluruh Kader

Pemecatan tersebut ditetapkan sebagai sinyal keras bagi seluruh kader partai di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten. Partai menilai, penjagaan terhadap rekam jejak kader harus dimulai sejak proses rekrutmen, termasuk pemeriksaan latar belakang dan penilaian integritas sebelum seseorang direkomendasikan sebagai calon legislatif.

Selain itu, PKS menyatakan akan memperkuat pembinaan ideologi dan pendidikan politik bagi kader agar memahami konsekuensi hukum dari setiap perilaku yang menyimpang. Partai juga meminta seluruh pengurus di daerah untuk lebih aktif mengawasi kader yang duduk atau akan duduk di lembaga perwakilan, sehingga kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Dengan disahkannya keputusan pemecatan itu, DPRK Aceh Tamiang diperkirakan segera memiliki susunan keanggotaan yang utuh melalui mekanisme caleg pengganti. Pihak partai berharap, dewan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara itu dapat langsung fokus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kesejahteraan masyarakat setempat.