Wayan Koster Bantah Tudingan Menghambat Program Makan Bergizi Gratis

DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tidak pernah menghambat program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus membantah tudingan bahwa pemerintah provinsi tidak mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Klarifikasi itu disampaikan dalam jumpa pers di Denpasar, Senin (6/1/2025), menindaklanjuti beredarnya narasi penolakan terhadap program bergizi anak sekolah yang digulirkan pemerintah pusat sejak awal Januari 2025.

Koster menyatakan pemerintah provinsi tidak pernah menerbitkan keputusan untuk melarang program pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah itu. Menurutnya, yang disampaikan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat hanyalah permintaan penyesuaian waktu pelaksanaan agar tahap awal program di Bali berjalan sesuai kesiapan di lapangan.

"Saya tidak pernah melarang program Makan Bergizi Gratis di Bali. Yang kami minta hanya penyesuaian jadwal pelaksanaan agar program ini berjalan baik, aman, dan memberi manfaat nyata bagi anak-anak kita," kata Gubernur Bali Wayan Koster dalam pernyataan resminya di Denpasar.

Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah pemberitaan dan unggahan di media sosial menyebut Koster menghambat program nasional tersebut. Narasi itu berawal dari beredarnya surat resmi pemerintah provinsi yang meminta penyesuaian jadwal pelaksanaan MBG di Bali. Koster menegaskan surat tersebut bersifat koordinatif dan sama sekali bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Alasan Penyesuaian Jadwal

Koster menjelaskan bahwa permintaan penyesuaian waktu dilatarbelakangi kondisi kesiapan pelaksanaan program di Bali. Berdasarkan skema yang ditetapkan pemerintah pusat, MBG dilayani melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu dapur umum yang menyiapkan makanan bagi siswa di wilayah sekitarnya. Menurut Koster, hingga awal Januari 2025 belum ada SPPG yang beroperasi di Bali, sehingga pelaksanaan program pada tahap pertama dinilai perlu disesuaikan terlebih dahulu.

"Kalau program ini berjalan tanpa kesiapan dapur dan sistem pendistribusian yang memadai, yang dirugikan adalah anak-anak sekolah itu sendiri. Karena itu kami meminta penyesuaian, bukan pembatalan," ujar Koster.

Program MBG resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025, di sejumlah provinsi lainnya, sementara Bali belum masuk dalam gelombang pertama pelaksanaan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya mengakomodasi permintaan Bali dan akan menjangkau daerah tersebut setelah kesiapan SPPG terpenuhi.

Dukungan terhadap Pangan Lokal

Lebih jauh, Koster menyatakan pemerintah provinsi ingin program bergizi itu sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Ia meminta penyelenggaraan MBG di Bali memprioritaskan bahan pangan produksi petani, peternak, dan nelayan setempat, serta melibatkan badan usaha milik desa dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengelolaan dapur umum.

"Bali mendukung penuh program ini. Kami ingin keberhasilannya sekaligus menghidupkan pangan lokal, petani kita, dan UMKM Bali," tegas Koster.

Pemerintah provinsi telah menugaskan dinas terkait untuk memetakan kesiapan pangan dan sumber daya pendukung program. Setiap kabupaten dan kota di Bali diminta melaporkan kesiapan sarana, jumlah sekolah calon penerima, serta estimasi kebutuhan pangan. Data tersebut akan dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Bali untuk menetapkan lokasi dan jumlah SPPG pada tahap perdana pelaksanaan.

Konteks Program Nasional

MBG merupakan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan oleh BGN. Lembaga tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Untuk tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun yang telah disahkan dalam APBN, dengan target melayani 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun, mencakup siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pada hari pertama pelaksanaan, program tersebut dijalankan di 26 provinsi dengan sasaran tahap awal sekitar tiga juta penerima manfaat sepanjang Januari 2025.

Koster menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen pemerintah provinsi. Ia menyatakan Bali akan melaksanakan MBG segera setelah seluruh persiapan terpenuhi, agar program prioritas nasional itu berjalan tertib dan memberikan manfaat optimal bagi generasi muda.

"Kami sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden. Insya Allah, begitu kesiapan terpenuhi, Bali siap melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya," kata Koster.