Kemenpar Sediakan Lahan Poltekpar NHI Bandung untuk Sekolah Rakyat

BANDUNG — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyediakan sebagian lahan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat agar program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan.

Keputusan itu diwujudkan melalui pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan kampus pariwisata tertua di Indonesia tersebut. Sebagian kawasan kampus dinilai memenuhi kriteria sebagai lokasi pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat, baik dari sisi ketersediaan ruang, akses transportasi, maupun dukungan infrastruktur dasar yang telah terbangun di wilayah Dayeuhkolot.

"Kementerian Pariwisata berkomitmen mendukung penuh program prioritas pemerintah. Penyediaan sebagian lahan di Kampus Poltekpar NHI Bandung merupakan wujud nyata partisipasi kami dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat agar segera dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resminya.

Menurutnya, pemanfaatan lahan kampus untuk kepentingan program nasional tidak akan mengganggu kegiatan pendidikan tinggi yang selama ini berjalan. Penataan kawasan akan dilakukan secara terencana sehingga aktivitas akademik Poltekpar NHI Bandung dan pembangunan Sekolah Rakyat dapat berlangsung berdampingan.

Poltekpar NHI Bandung merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kemenpar yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang perhotelan dan kepariwisataan. Kampus tersebut berakar dari National Hotel Institute yang didirikan pada 1962 dan hingga kini menjadi salah satu lembaga pendidikan pariwisata terkemuka di Tanah Air.

Sinergi Lintas Kementerian

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dengan pembangunan fisik dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun Kemenpar berperan menyediakan lahan melalui mekanisme pemanfaatan aset negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses administrasi pemanfaatan BMN tersebut ditempuh melalui koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk penatausahaan aset berdasarkan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara. Seluruh tahapan dilakukan secara tertib administrasi agar penggunaan lahan memiliki dasar hukum yang jelas.

Sebelumnya, peninjauan lokasi telah dilakukan oleh tim gabungan untuk memastikan kesesuaian lahan dengan standar pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk aspek keamanan, lingkungan, dan kelayakan teknis kawasan.

"Kami siap memfasilitasi kebutuhan pembangunan di kawasan kampus. Koordinasi internal telah dilakukan untuk memastikan proses berjalan tertib dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar mahasiswa," kata Direktur Poltekpar NHI Bandung.

Program Prioritas Pemerintah

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini mengusung konsep sekolah berasrama sehingga peserta didik memperoleh layanan pendidikan, tempat tinggal, makan, serta kesehatan secara terpadu tanpa dipungut biaya.

Pada tahap awal, pemerintah menetapkan target 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di seluruh Indonesia, disusul penambahan lokasi pada tahap berikutnya. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan kesiapan lahan serta kebutuhan layanan pendidikan di masing-masing daerah, dengan memanfaatkan antara lain aset pemerintah yang direvitalisasi maupun lahan yang disediakan oleh kementerian dan lembaga.

Kabupaten Bandung menjadi salah satu wilayah yang memperoleh alokasi pembangunan. Pemilihan lokasi di kawasan Dayeuhkolot dinilai strategis karena berada tidak jauh dari pusat Kota Bandung serta didukung ketersediaan transportasi publik. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak dan merata.

Tahapan Pembangunan

Setelah penetapan lokasi, tahapan berikutnya meliputi penyusunan perencanaan teknis, penyiapan dokumen konstruksi, hingga pelaksanaan pembangunan fisik. Kemenpar menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian pelaksana agar setiap tahapan berjalan sesuai jadwal.

Pemerintah daerah setempat menyambut baik rencana pembangunan tersebut. Dukungan perizinan dan fasilitasi di tingkat daerah dinyatakan siap diberikan agar proses pembangunan tidak menemui kendala berarti.

Selain dukungan lahan, Kemenpar membuka peluang keterlibatan sumber daya pendidikan pariwisata dalam pengembangan keterampilan peserta didik Sekolah Rakyat di masa mendatang, sejalan dengan kebutuhan tenaga terampil di sektor pariwisata nasional.

"Semua pihak diminta mendukung kelancaran pembangunan. Ini adalah ikhtiar bersama untuk masa depan anak-anak Indonesia," ujar Widiyanti menegaskan.

Dengan penyediaan lahan di Kampus Poltekpar NHI Bandung, pemerintah berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung dapat segera terealisasi dan mulai menerima peserta didik pada periode yang telah ditargetkan.