Sudaryono Dilantik Sebagai Kepala Badan Gizi Nasional

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam sebuah upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (19/5/2025). Pelantikan ini menandai dimulainya era baru pengelolaan program gizi nasional yang terintegrasi di bawah lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.

Pengambilan sumpah jabatan dilakukan di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, serta sejumlah duta besar negara sahabat. Sudaryono mengucapkan sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan berjanji menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Prosesi berjalan khidmat dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

Keputusan Presiden yang menjadi dasar pelantikan ini diteken pada 15 Mei 2025, menetapkan Sudaryono untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Sebelumnya, posisi Kepala BGN diisi oleh pelaksana tugas dari unsur kementerian terkait sejak lembaga ini terbentuk pada Januari 2025. Dengan pelantikan definitif ini, diharapkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gizi nasional dapat berjalan lebih efektif.

Latar Belakang Penunjukan

Sudaryono bukan nama baru di lingkaran pemerintahan. Pria kelahiran Temanggung, 15 Agustus 1971 itu memiliki rekam jejak panjang sebagai ajudan pribadi Prabowo Subianto semasa menjabat Menteri Pertahanan. Kedekatan dan loyalitasnya selama lebih dari satu dekade membuat Presiden mempercayakan amanah strategis ini. Sebelum ditunjuk memimpin BGN, Sudaryono aktif sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Gizi sejak November 2024.

“Saya sudah lama mengamati kinerja dan integritas beliau. Badan Gizi Nasional memerlukan pemimpin yang paham lapangan, memiliki jaringan kuat, dan tak kenal lelah. Sudaryono adalah figur yang tepat,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan sambutan singkat seusai pelantikan.

Latar belakang pendidikan Sudaryono juga menunjang posisinya. Ia menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan magister manajemen dari Universitas Prasetiya Mulya. Pengalamannya di sektor pertanian dan logistik dianggap relevan untuk menjamin rantai pasok pangan bergizi yang menjadi tulang punggung program BGN.

Program Prioritas dan Target Ambisius

BGN mengemban misi utama merealisasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran. Dalam rapat kerja perdana dengan jajaran direktur BGN, Sudaryono menetapkan target ambisius: menjangkau 25 juta anak sekolah dan ibu hamil pada akhir 2025, meningkat dari cakupan saat ini yang baru mencapai 8,5 juta penerima manfaat.

“Kami akan bekerja siang dan malam untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang belajar dengan perut kosong. Ini perintah langsung Presiden dan menjadi kewajiban moral kita bersama,” tegas Sudaryono di hadapan awak media usai rapat.

Untuk mencapai target tersebut, BGN mengelola anggaran sebesar Rp128 triliun pada tahun anggaran 2025, naik hampir dua kali lipat dari pagu awal Rp71 triliun yang disetujui DPR pada pembahasan APBN tahun sebelumnya. Dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan 5.000 dapur umum baru di seluruh provinsi, pengadaan bahan pangan dari petani lokal, serta perekrutan 50.000 tenaga gizi dan relawan.

Di bawah komando baru, BGN juga akan mempercepat digitalisasi sistem distribusi. Platform "Gizi Digital" yang sedang diujicobakan di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan akan diperluas ke seluruh Indonesia. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time stok bahan pangan, angka konsumsi harian, serta laporan anomali gizi dari puskesmas dan posyandu.

Koordinasi Lintas Lembaga

Dalam keterangan tertulis yang dirilis Biro Humas BGN, Sudaryono menyatakan akan segera menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan kementerian dan pemerintah daerah. Langkah ini untuk menyelaraskan data penerima manfaat, standar menu, dan mekanisme pengawasan. “Kita tidak bisa bergerak sendiri. Sinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, BKKBN, dan pemda menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik penunjukan Sudaryono. Ia menegaskan bahwa Kemenkes akan memperkuat fungsi posyandu sebagai garda terdepan deteksi dini stunting dan malnutrisi. “Data dari posyandu akan langsung terintegrasi dengan dashboard Gizi Digital milik BGN, sehingga intervensi bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Budi setelah mendampingi pelantikan.

Ketua DPR Puan Maharani menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh penguatan regulasi yang dibutuhkan BGN, termasuk kemungkinan revisi undang-undang pangan dan kesehatan. “Fraksi-fraksi di DPR sepakat bahwa masalah gizi adalah masalah masa depan bangsa. Kami akan mempercepat pembahasan bila ada usulan rancangan undang-undang dari pemerintah,” kata Puan.

Harapan dan Tantangan

Sejumlah kalangan akademisi dan pegiat kesehatan masyarakat mengingatkan bahwa tantangan BGN tidak ringan. Dr. Rina Agustina, pakar gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyoroti risiko inefisiensi anggaran dan disparitas kualitas makanan antar-daerah. “Pemimpin BGN harus memiliki tata kelola yang transparan dan berani menindak penyalahgunaan wewenang. Kami berharap Pak Sudaryono menjadi sosok yang tidak hanya loyal, tetapi juga akuntabel,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sudaryono menegaskan akan membangun sistem pengaduan publik dan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam setiap tahap pengadaan. “Transparansi adalah harga mati. Saya tidak akan mentoleransi satu rupiah pun yang diselewengkan dari perut rakyat,” tegasnya.

Dengan pelantikan ini, publik menaruh harapan besar agar program gizi nasional tidak sekadar menjadi proyek populis, melainkan transformasi nyata dalam membangun sumber daya manusia Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.