Suahasil Targetkan Defisit APBN 2026 Bertahan 2,8 Persen Hingga Akhir Tahun

JAKARTA — Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya menjaga kesehatan fiskal tahun ini. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada di level 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun anggaran. Angka itu menjadi batas maksimal yang dipatok pemerintah agar ruang fiskal tetap aman di tengah gejolak ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.

Target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Pemerintah memandangnya sebagai jangkar kebijakan sekaligus sinyal ke pasar bahwa disiplin anggaran tidak akan dikorbankan demi mengejar pertumbuhan jangka pendek. Pesan ini disampaikan Suahasil dalam forum roundtable bertema Danantara yang digelar di Bangkok, Thailand, dan menjadi salah satu panggung diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan.

Kronologi dan Rangkaian Peristiwa

1. Penetapan postur APBN 2026. Pemerintah menyusun rancangan anggaran dengan asumsi penerimaan negara yang tetap waspada terhadap tekanan harga komoditas dan perlambatan permintaan global.
2. Penajaman target defisit. Kementerian Keuangan menetapkan ambang defisit 2,8 persen PDB sebagai pagar fiskal hingga akhir tahun.
3. Penyampaian ke forum internasional. Suahasil memaparkan arah kebijakan itu di hadapan pelaku pasar dan investor dalam roundtable Danantara di Bangkok.
4. Pengawasan berjalan. Realisasi penerimaan dan belanja dipantau bulanan agar tidak melebar dari asumsi yang ditetapkan.
5. Penutupan tahun anggaran. Pemerintah menargetkan defisit benar-benar terkunci di angka 2,8 persen saat laporan akhir tahun disusun.

Penerimaan Negara Jadi Penentu Utama

Menurut Suahasil, kunci menjaga defisit tetap pada jalurnya bukan terletak pada pemangkasan belanja secara membabi buta, melainkan pada penguatan sisi penerimaan. Pajak, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disebutnya sebagai tiga pilar yang harus bekerja lebih keras tahun ini.

"Defisit 2,8 persen terhadap PDB adalah batas yang kami pegang. Kami jaga belanjanya tetap produktif, tapi penerimaannya harus tumbuh lebih cepat. Itu pekerjaan rumah bersama," ujar Suahasil dalam forum tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya kualitas belanja. Anggaran negara, katanya, tidak boleh sekadar habis terserap, tetapi harus menghasilkan dampak nyata berupa lapangan kerja, infrastruktur, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Prinsip ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem investasi melalui instrumen seperti Danantara yang tengah gencar diperkenalkan ke investor asing.

Dampak ke Pasar dan Program Prioritas

Bagi pelaku pasar, angka 2,8 persen relatif menenangkan. Level itu masih di bawah batas psikologis 3 persen yang kerap dianggap sebagai garis merah kredibilitas fiskal. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam beberapa bulan ke depan:

• Realisasi penerimaan pajak yang harus tumbuh sesuai asumsi, terutama dari sektor manufaktur dan perdagangan.
• Belanja program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang tetap dijaga agar tidak tertunda.
• Stabilitas nilai tukar yang memengaruhi beban pembayaran bunga utang dan harga impor.
• Kepercayaan investor yang tercermin dari arus modal masuk ke pasar surat berharga negara.

Pemerintah berencana mengevaluasi postur fiskal secara berkala, termasuk bila ada perubahan asumsi makro yang signifikan. Namun Suahasil memastikan satu hal: defisit tidak akan dibiarkan melebar demi menutup kebutuhan belanja yang mendesak. Pendekatan itu, menurutnya, adalah bentuk tanggung jawab antargenerasi agar beban utang tidak diwariskan ke masa depan.

Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, perhatian kini tertuju pada dua sisi neraca: seberapa cepat penerimaan negara mengalir, dan seberapa disiplin belanja dijaga. Jika keduanya berjalan seiring, target defisit 2,8 persen PDB bukan mustahil tercapai.