Siskeudes Dapat Penghargaan dari PBB, Kemendagri Ungkap Akuntabilitas

Jakarta – Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berhasil meraih penghargaan Honourable Mention dalam ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026. Ini merupakan pengakuan global pertama yang diterima aplikasi tata kelola keuangan desa buatan Indonesia, sekaligus menegaskan keberhasilan reformasi birokrasi hingga level pemerintahan terkecil.

Berdasarkan keterangan yang diterima Apaberita.com, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P. Bolombo, menyebut penghargaan ini sebagai pencapaian kolektif seluruh pemangku kepentingan desa. Ia menekankan bahwa Siskeudes tidak hanya menjadi alat administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

“Penghargaan ini menjadi pengakuan internasional atas upaya pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Siskeudes juga terbukti mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal,”

Transformasi Digital Tata Kelola Desa

Siskeudes merupakan hasil kolaborasi Kemendagri dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem ini dikembangkan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengelola keuangan secara mandiri. Mulai diterapkan secara bertahap sejak 2015, kini Siskeudes telah menjangkau hampir 75 ribu desa atau sekitar 95 persen dari total desa di Indonesia.

Dengan Siskeudes, seluruh siklus pengelolaan keuangan desa—mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan—dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi. Aplikasi ini juga memudahkan aparat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai standar akuntansi pemerintahan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan manual maupun penyimpangan.

Keberhasilan Siskeudes tidak lepas dari pendekatan inklusif yang diadopsi. Pelatihan dan pendampingan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan BPKP, sehingga desa-desa di wilayah terpencil sekalipun bisa mengadopsi sistem ini. Hasilnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah yang salah satunya mencakup dana desa terus meningkat setiap tahun.

UNPSA sendiri merupakan ajang penghargaan layanan publik paling prestisius di dunia yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kategori Honourable Mention yang diraih Siskeudes mengafirmasi kontribusinya dalam inovasi pelayanan publik yang sejalan dengan prinsip SDGs, khususnya pada tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dengan pencapaian ini, model tata kelola desa Indonesia diharapkan dapat direplikasi di berbagai negara berkembang lainnya yang tengah mendorong desentralisasi fiskal dan pembangunan perdesaan yang lebih akuntabel.