Sekjen Kemenhan Letjen Tri Budi Utomo Tegaskan Komitmen Pertahanan Nasional

Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) Letjen TNI Tri Budi Utomo menegaskan komitmen institusinya dalam memperkuat sistem pertahanan nasional melalui tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di lingkungan Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti kebijakan strategis pemerintah di bidang pertahanan negara.

Dalam forum tersebut, Sekjen Kemenhan menyatakan bahwa seluruh jajaran kementerian dituntut untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan harus berpijak pada regulasi, bukan semata pada pertimbangan teknis di lapangan," tegas Letjen TNI Tri Budi Utomo di hadapan peserta rapat.

Penguatan Tata Kelola Organisasi

Letjen TNI Tri Budi Utomo menjelaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi salah satu prioritas utama Kementerian Pertahanan pada periode ini. Berdasarkan arahan pimpinan kementerian, setiap unit kerja diminta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran.

Menurutnya, Pleno yang melibatkan seluruh pejabat eselon di lingkungan Kemenhan telah menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait penyempurnaan prosedur kerja. Keputusan tersebut, lanjut dia, akan ditetapkan sebagai pedoman resmi bagi setiap satuan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

"Kami tidak ingin ada celah tata kelola yang dapat menimbulkan kerugian negara. Komitmen ini bukan sekadar retorika, tetapi harus dibuktikan melalui dokumen dan tindakan nyata," ujar Sekjen Kemenhan.

Sinergi Lintas Sektoral dalam Pertahanan

Dalam kesempatan yang sama, Letjen TNI Tri Budi Utomo menyoroti pentingnya sinergi lintas sektoral untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan pertahanan nasional. Ia menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan terus memperkuat koordinasi dengan institusi terkait, termasuk TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga lain.

Koordinasi tersebut, menurutnya, mencakup perencanaan program, pengadaan alutsista, hingga pembinaan sumber daya manusia di lingkungan pertahanan. Fraksi-fraksi di parlemen juga dinilai memiliki peran penting dalam memastikan dukungan legislasi dan anggaran bagi kepentingan pertahanan negara.

"Pertahanan negara adalah kepentingan bersama. Karena itu, sinergi antarlembaga harus dibangun di atas dasar saling memahami kewenangan masing-masing," tandasnya.

Penegakan Disiplin dan Profesionalisme

Sekjen Kemenhan juga menekankan pentingnya penegakan disiplin di lingkungan kementerian. Ia meminta setiap pejabat untuk menjadi teladan dalam menerapkan aturan, termasuk dalam hal penggunaan anggaran dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan UU yang mengatur pengelolaan keuangan negara, setiap instansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala dan dapat diaudit oleh lembaga pengawas yang berwenang. Dengan demikian, profesionalisme aparatur menjadi prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan.

"Disiplin bukan beban, melainkan bagian dari tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Saya minta tidak ada kompromi terhadap pelanggaran yang bersifat prinsipil," kata Tri Budi Utomo.

Menindaklanjuti Arahan Pimpinan Kementerian

Rapat Koordinasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti arahan pimpinan Kementerian Pertahanan terkait percepatan pelaksanaan program prioritas. Dalam forum itu, sejumlah unit kerja melaporkan capaian program serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Letjen TNI Tri Budi Utomo meminta setiap laporan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang terukur, lengkap dengan tenggat waktu dan penanggung jawab. Ia memastikan bahwa hasil rapat akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pada rapat pimpinan berikutnya.

Di akhir pertemuan, Sekjen Kemenhan menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Dukungan itu, ujarnya, diwujudkan melalui pengelolaan organisasi yang tertib, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

"Kami akan memastikan seluruh sumber daya yang dipercayakan negara dikelola secara benar. Itu adalah bentuk tanggung jawab kami kepada rakyat," pungkasnya.